Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47132/PP/M.XVI/16/2013

Tinggalkan komentar

28 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47132/PP/M.XVI/16/2013
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai
TAHUN PAJAK
2007
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap :
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp1.223.761.593,00 tersebut terdiri atas :Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor karena tidak ada Nota Retur Rp.1.170.787.794,00
Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor karena Nota Retur CacatRp.52.974.799,00
Menurut Terbanding
:
Koreksi DPP PPN Penjualan Motor sebesar Rp 1.223.761.593,00.
Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor karena tidak ada Nota Retur Rp 1.170.787.794,00bahwa koreksi positif atas penyerahan sebesar Rp 1.170.787.794,00 dikarenakan Pemohon Banding kurang melaporkan jumlah penjualan/penyerahannya;
Atas koreksi Penverahan Kena Pajak sebesar Rp52.974.799,00 karena Nota Retur cacat (tidak ada tanda tangan pembeli)
bahwa dari Risalah Tim Pembahas dan LPP Pemeriksa KPP Pratama Duren Sawit diketahui Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp 52.974.799,00 dikarenakan Pemohon Banding kurang melaporkan jumlah penjualan/penyerahan sebesar koreksi tersebut. Retur yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak diakui oleh Pemeriksa karena Nota Retur cacat (tidak ada tanda tangan pembeli);
bahwa pada saat pembahasan sengketa perpajakan dengan Tim Pemeriksa tanggal 10 Juni 2010, Pemeriksa menunjukkan bukti 4 (empat) buah fotokopi Nota Retur, yaitu:
Satu buah Nota Retur dengan penyerahan sebesar Rp 93.290.909,00 ditandatangani oleh Pembeli. Nota Retur ini menurut Pemeriksa telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan, pada Pasal 3 ayat (3) huruf i;
– Tiga buah Nota Retur sebesar total Rp 52.974.799,00 dengan rincian:
  1. Nota Retur No. atas Faktur Pajak Nomor: DMWIF-002-0001458 tanggal 28 -12-2006 Nomor: 001/NR/07 sebesar Rp 10.461.164,00;
  2. Nota Retur No. atas Faktur Pajak Nomor: 010.000.07-00000084 tanggal 17-04-2007 Nomor: 002/NR/07 sebesar Rp 34.010.908,00;
  3. Nota Retur No, atas Faktur Pajak Nomor: 010.000.07-00000085 tanggal 21-04-2007 Nomor: 003/NR/07 sebesar Rp 8,502.727,00;
bahwa ketiga Nota Retur tersebut tidak ditandatangani Pembeli sehingga menurutPemeriksa merupakan Nota Retur cacat;
bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan, pada Pasal 3 ayat (4) menyebutkan: dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;
bahwa pada Nota Retur yang disampaikan Pemohon Banding kepada Pemeriksa sebagaimana telah disebutkan di atas, atas 3 (tiga) buah Nota Retur yang tidak ditandatangani pembeli tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Nota Retur sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (3) huruf i dan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan;
bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat koreksi Pemeriksa sebesar Rp52.974.799,00 atas Retur Penjualan karena Nota Returnya cacat (tidak ada tanda tangan pembeli), sudah benar dan tetap dipertahankan;
Menurut Pemohon
:
Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor sebesar Rp 1.223.761.593,00
Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor karena tidak ada Nota Retur sebesar Rp 1.170.787.794,00
bahwa dalam Surat Bandingnya :Penjualan Sepeda motor Rp 1.223.761.593,00
bahwa penjualan sepeda motor bulan Januari sampai dengan Desember 2007 Pemeriksa berpendapat sebesar Rp 32.326.912.525,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp 31.103.150.932,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 1.223.761.593,00. Perbedaan ini terjadi karena Pemeriksa dalam mencari temuannya berdasarkan Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (DRKB) dimana dalam DRKB tersebut belum dikurangkan atas koreksi penjualan/retur bulan sebelumnya hal ini memang tidak diatur dalam cara menyajikan DRKB jika adaa koreksi penjualan/retur atas bulan-bulan sebelumnya, adapun peraturan pelaksana yang dimaksud adalah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-199/PJ/2009 tanggal 21 Juni 2009, tentang Pelaporan Pemungutan PPB dan PPN BM atas penyerahan kendaraan bermotor;
Menurut Pemohon Banding saat pengajuan keberatan ke Terbanding Penjualan Sepeda Motor Rp 1.223.761.593,00
bahwa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas Penjualan Sepeda Motor bulan Januari sampai dengan Desember 2007 menurut Pemeriksa Rp 32.326.915.525,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp 31.103.150.932,00. Perbedaan ini terjadi karena pemeriksa tidak mengakui retur yang disebabkan adanya koreksi penjualan yang terinput 2 (dua) kali atas unit sepeda motor yang sama;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan data / bukti-bukti yang tersedia, fakta persidangan, dan penjelasan para pihak selama persidangan serta Berita Acara Uji Kebenaran Materi, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor sebesar Rp 1.223.761.593,00 yang terdiri dari :
  1. Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor karena tidak ada Nota Retur Rp 1.170.787.794,00
    Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor karena Nota Retur cacat Rp 52.974.799,00
  2. Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor karena tidak ada Nota Retur Rp 1.170.787.794,00
bahwa menurut Pemeriksa dalam Risalah Pembahasannya Penjualan / Penyerahan dikoreksi positif sebesar Rp 1.223.762.593,00
bahwa berdasarkan Daftar Rincian Kendaraan bermotor dan Laporan Penjualan Jasa dan Spare Part diketahui penjualan/penyerahan dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut :
Penjualan motor dan jasa serta sparepart
Rp.
34.281.000.102,00
Retur Penjualan
Rp.
(93.290.909,00)
Penjualan menurut pemeriksaan
Rp.
34.187.709.193,00
Penjualan menurut SPT /WP
Rp.
32.963.946.600,00
Selisih
Rp.
1.223.762.593,0
bahwa selisih sebesar Rp 1.223.762.593,00 terdiri dari :
  1. bahwa penjualan sebesar Rp 1.170.787.794,00 yang diakui oleh Pemohon Banding sebagai Retur Penjualan, namun Nota Returnya tidak ada, sehingga jumlah tersebut dikoreksi;
  2. bahwa Retur Penjualan yang dikoreksi adalah sebesar Rp52.974.799,00 dikarenakan Nota Returnya cacat (tidak ada tanda tangan pembeli), sehingga jumlah tersebut dikoreksi;
  3. bahwa pada dasarnya, koreksi tersebut terjadi karena adanya perbedaan pengertianRetur menurut Terbanding dengan Pemohon Banding;
  4. bahwa menurut Terbanding, apabila terjadi pengembalian BKP, maka Pembeli harus membuat dan menyerahkan Nota Retur yang telah ditandatangani oleh Pembeli kepada PKP Penjual sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan PPN dan PPnBM untuk BKP yang dikembalikan sebagaimana ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-34/PJ.54/2000 tanggal 17 Januari 2000, sedangkan menurut Pemohon Banding, istilah Retur karena belum ada kata pasti di dalam administrasi manajemen Pemohon Banding, secara administrasi memang tidak berbeda, melainkan secara fisik di lapangan ada beda dan sangat sedikit sekali (hampir tidak ada);
  5. bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah berdasarkan DRKB dimana dalam DRKB tersebut belum dikurangkan atas koreksi penjualan / retur bulan sebelumnya;
  6. bahwa Pemohon Banding mengakui bagaimana cara menyajikan jika ada koreksi penjualan / retur atas bulan-bulan sebelumnya di dalam DRKB memang tidak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-199/PJ/2000 tanggal 21 Juli2000 tentang Pelaporan Pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor;
  7. bahwa atas pendapat Pemohon Banding tersebut, Terbanding menjelaskan bahwa menurut Pemohon Banding ada retur penjualan, namun tidak dapat menunjukkan Nota Retur-nya;
  8. bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding menunjukkan dokumen Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (DRKB) kepada Pemeriksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada dokumen DRKB yang pertama tidak tercantum retur penjualan, dan pada dokumen DRKB yang kedua (diserahkan setelah SPHP yang menunjukkan adanya koreksi positif dari Pemeriksa);
  9. bahwa Terbanding tidak dapat meyakini istilah ”Retur” yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah karena kesalahan administrasi, karena dalam semua dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding sampai saat pembahasan sengketa perpajakan, yaitu :
    Laporan Penjualan; Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;Faktur Penjualan yang di dalam DRKB tercatat retur, hanya tertulis Retur, tanpa keterangan apapun, misalnya ”retur karena salah input nomor angka”, ”retur permintaan ganti warna”, ”retur karena kesalahan input leasing”, ”retur tukar motor dari konsumen”, atau yang lainnya;
bahwa menurut Terbanding alasan Pemohon Banding yang menyatakanbahwa retur merupakan koreksi penjualan yang diinput 2 (dua) kali atas unit sepeda motor yang sama, tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan oleh Pemohon Banding. Meskipun Pemohon Banding dapat menunjukkan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor dalam DRKB dan faktur penjualan yang diinput 2 (dua) kali, Pemohon Banding :
Tidak dapat memberikan bukti tertulis atas kesalahan input nomor rangka atas sepeda motor yang dilakukan retur akibat kesalahan administrasi;
Tidak dapat memberikan bukti tertulis dari pembeli atas pembatalan pembelian motor karena ganti warna atau permintaan tukar nomor;
Tidak dapat memberikan bukti tertulis atas kesalahan input leasing yang ditandatangani oleh pihak leasing dan pembeli yang meminta ganti leasing bagi penjualan melalui leasing yang dipilih konsumen;
Tidak memberikan bukti berupa surat-surat pengurusan STNK dan BPKB atas sepeda motor yang terinput dua kali;
Tidak memberikan Surat Pesanan yang dikeluarkan kantor cabang Kalimalang milik Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan Uji Bukti yang dilakukan oleh para pihak pada hari Rabu tanggal1 Februari 2012, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah:
Fotokopi surat pesanan sebelum dan sesudah retur;
Fotokopi Faktur Penjualan sebelum dan sesudah retur;
Fotokopi Laporan Penjualan;
DRKB.
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan laporan-laporan berupa : SPT Masa PPN, Laporan Penjualan Sepeda Motor, Laporan Retur Penjualan, Faktur Penjualan Sebelum dan Sesudah Retur, DRKB, Surat Pesanan Sebelum dan Sesudah Retur untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dan Pemohon Banding telah menjelaskan, membuktikan kepada Terbanding laporan-laporan tersebut begitu pula pihak Terbanding telah memahami;
Menurut Terbanding
:
bahwa atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
bahwa bukti yang ditunjukkan pada saat uji bukti mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai koreksi Terbanding. Bukti pendukung yang ditunjukkan Pemohon Banding mempunyai nilai total sebesar Rp 1.170.973.710,00, sedangkan jumlah koreksi Terbanding sebesar Rp 1.170.787.794,00;
Atas penggantian faktur penjualan tersebut, berdasarkan DRKB diketahui Pemohon Banding juga menerbitkan / membuat Faktur Pajak kembali, baik berupa Faktur Pajak Sederhana maupun Faktur Pajak Standar;
Atas penggantian Faktur Pajak tersebut tidak dilengkapi dokumentasi transaksi atas sebab adanya retur atau sebab terjadinya penggantian faktur, sehingga tidak diketahui kebenaran atas adanya retur atau juga sebab penggantian faktur dalam hal menurut Pemohon Banding retur tersebut bukan retur sebenarnya, tetapi karena ada kesalahan administrasi atau sebab lain;
Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding hanya bukti internal bersifat sepihak, tidak terdapat dokumen lain seperti tanda terima dari pembeli, surat jalan yang ditandatangani pihak pembeli, fotokopi STNK untuk membuktikan bahwa pembeli benar membeli motor dengan nomor rangka / ,esin sebagaimana disebutkan dalam faktur;Bahwa dengan telah dibuatnya faktur penjualan / faktur pajak sederhana dan juga telah dilaporkan dalam DRKB (Daftar Rincian Kendaraan Bermotor), maka berarti telah terjadi penjualan dan sudah seharusnya diakui sebagai penjualan;
Bahwa Penggantian Faktur yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994, sebagaimana ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-34/PJ.54/2000 tanggal17 Januari 2000 yaitu atas Retur Penjualan harus berdasarkan Nota Retur dariPembeli;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :
Atas pengembalian barang yang penyerahannya menggunakan Faktur Pajak Sederhana tidak dapat dibuatkan Nota Retur karena pembuatan Nota Retur mewajibkan kelengkapan pencantuman keterangan sebagaimana tersebut pada butir 3 huruf c di atas yang tidak dapat dipenuhi oleh pembeli yang menerima FakturPajak Sederhana;
bahwa oleh karena itu, PPN yang telah dipungut atas penyerahan BKP yang dikembalikan tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran pada Masa Pajak BKP tersebut dikembalikan;
Bahwa dalam hal pencatatan retur karena menurut Pemohon Banding adalah karena kesalahan administrasi atau karena permintaan konsumen juga tidak dapat diterima karena tidak ada dokumen pendukung sebagai berikut :
Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti tertulis atas kesalahan input nomor rangka atas sepeda motor yang dilakukan retur akibat kesalahan administrasi;
Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti tertulis dari pembeli atas pembatalan pembelian motor karena ganti warna atau permintaan tukar motor.
Dalam hal ini Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan kartu/buku persediaan/kartu gudang yang menunjukkan nomor mesin/kendaraan yang keluar masuk gudang;
Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti tertulis atas kesalahan input leasing yang ditandatangani oleh pihak leasing dan pembeli yang meminta ganti leasing bagi penjualan melalui leasing yang dipilih konsumen;
Bahwa Terbanding berpendapat mekanisme penerbitan kembali Faktur Penjualan tetap menimbulkan kewajiban PPN karena Faktur Pajak sesuai angka 23 Undang- Undang PPN adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Bahwa dengan adanya DRKB yang disyaratkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-199/PJ./2000 tentang Pelaporan Pemungutan PPN dan PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan mempertegas bahwa penjualan adalah sebagaimana dilaporkan dalam DRKB tersebut;
Koreksi DPP PPN Penjualan Sepeda Motor karena Nota Retur cacat sebesar Rp 52.974.799,00
bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp 52.974.799,00 dikarenakan Pemohon Banding kurang melaporkan jumlah penjualan/penyerahan sebesar koreksi tersebut. Retur yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak diakui oleh Pemeriksa karena Nota Retur cacat (tidak ada tanda tangan pembeli);
bahwa pada saat pembahasan sengketa perpajakan dengan Tim Pemeriksa tanggal10 Juni 2010, Pemeriksa menunjukkan bukti 4 (empat buah fotokopi Nota Retur), yaitu :
Satu buah Nota Retur dengan penyerahan sebesar Rp 93.290.909,00 ditandatangani oleh Pembeli. Nota Retur ini menurut Pemeriksa telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan, pada Pasal 3 ayat (3) huruf i; Tiga buah Nota Retur sebesar total Rp52.974.799,00 dengan rincian :
Nota Retur Nomor : 001/NR/07 sebesar Rp10.461.164,00 atas Faktur Pajak Nomor : DMWIF-002-0001458 tanggal 28 Desember 2006;
Nota Retur Nomor : 002/NR/07 sebesar Rp 34.010.908,00 atas Faktur Pajak Nomor :010.000.07.00000084 tanggal 17 April 2007;
Nota Retur Nomor : 003/NR/07 sebesar Rp8.502.727,00 atas Faktur Pajak Nomor :010.000.07.00000085 tanggal 21 April 2007.
bahwa ketiga Nota Retur tersebut tidak ditandatangani Pembeli, sehingga menurut Pemeriksa merupakan Nota Retur Cacat;
bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan, pada Pasal 3 ayat 94) menyebutkan : dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;
bahwa pada Nota Retur yang disampaikan Pemohon Banding kepada pemeriksa sebagaimana telah disebutkan di atas, atas 3 (tiga) buah Nota Retur yang tidak ditandatangani pembeli tersebut, tidak memenuhi persyaratan sebagai Nota Retur sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (3) huruf i dan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/2994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat koreksi Pemeriksa sebesar Rp 52.974.799,00 atas retur Penjualan karena Nota Returnya cacat (tidak ada tanda tangan pembeli), sudah benar dan tetap dipertahankan;
bahwa Pemohon Banding tidak membedakan dasar koreksi Terbanding seperti yang diuraikan di atas yang terdiri dari 2 (dua) koreksi :
Nota Retur tidak ada;Nota Retur cacat;
bahwa Pemohon Banding langsung menyatakan bahwa atas selisih sebesar Rp 1.223.762.593,00 seharusnya adalah Nihil;
bahwa berdasarkan penelitian atas Surat pemberitahuan Masa PPN yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :Masa Pajak Pebruari 2007
bahwa pada angka II No. 18 SPT Masa PPN Masa Pajak Pebruari 2007 terdapat 1 (satu) retur penjualan atas nama pembeli PT Pacific Area Jaya dengan Nota Retur Nomor 001/NR/2007 tanggal 20 pebruari 2007 dengan nilai DPP PPN Rp 10.461.164,00 dan PPN sebesar Rp 1.046.116,00 yang telah diperhitungkan sebagai pengurang DPP Pajak Keluaran dan Pajak Keluaran Masa Pajak Pebruari 2007;
bahwa terdapat pembetulan ke-1 SPT Masa Pajak Pebruari 2007 yang terkait dengan Pajak Masukan; Masa Pajak Mei 2007
bahwa pada angka II No. 18 SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2007 terdapat 2 (dua)retur penjualan atas nama pembeli PT Otsuka Indonesia dengan Nota Retur Nomor002/NR/2007 tanggal 31 Mei 2007 dengan nilai DPP PPN Rp 34.010.908,00 danPPN sebesar Rp 3.401.091,00 dan Nota Retur Nomor 003/NR/2007 tanggal 31 Mei2007 dengan nilai DPP PPN Rp 8.502.727,00 dan PPN sebesar Rp 850.273,00, yang keduan Retur tersebut telah diperhitungkan sebagai pengurang DPP Pajak Keluaran dan Pajak Keluaran Masa Pajak Mei 2007;
bahwa pada kedua Nota Retur tertanggal 31 Mei 2007 tersebut terdapat angka tulisan tangan disamping tanda tangan yaitu 14 Juni 2007;
bahwa tidak terdapat pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2007;
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-165/WPJ.20/KP.0905/2009 tanggal 26 Oktober 2009 diketahui bahwa tanggal mulai pemeriksaan adalah tanggal 21 Januari 2009;
bahwa berdasarkan Uji Bukti yang dilakukan para pihak pada hari Rabu tanggal 1Pebruari 2012 dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding : Fotokopi Nota Retur sebagai berikut :
Nota Retur Nomor : 001/NR/07 sebesar Rp 10.461.164,00;
Nota Retur Nomor : 002/NR/07 sebesar Rp 34.010.908,00;
Nota Retur Nomor : 003/NR/07 sebesar Rp 8.502.727,00.
Menurut Pemohon
:
bahwa Nota Retur yang sudah ditandatangani pembeli belum dilampirkan dalam SPM PPN karena Nota Retur tersebut pada waktu pelaporan SPM PPN belum diterima dari pihak pembeli;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan bukti pendukung dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat Uji Bukti terkait dengan koreksi Nota Retur Cacat (tidak ada tanda tangan pembeli) sebesar Rp 52.974.799,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Dalam uji bukti, Pemohon Banding menunjukkan bukti nota retur dengan nilai total sebesar Rp 52.974.799,00
Bahwa bukti nota retur yang ditunjukkan Pemohon Banding saat uji bukti dilengkapi dengan tanda tangan pihak pembeli, Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti yang ditunjukkan PemohonBanding berbeda dengan bukti yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan,
Bahwa Terbanding berpendapat bahwa bukti yang dapat dipertimbangkan pada saat proses banding adalah bukti yang diserahkan pada saat pemeriksaan. Dengan demikian, Terbanding tetap berpendapat bahwa nota retur yang tidak ditandatangani pembeli tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai nota retur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i dan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 596/KMK.04/1994, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;
Menurut Majelis
:
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Penjualan Sepeda Motor karena tidak ada Nota Retur sebesar R1.170.787.794,00
bahwa cara pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sulit dipahami oleh pihak eksternal dan juga merupakan hal yang tidak lazim karena dengan pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding khususnya yang menyangkut koreksi kesalahan / retur, hal tersebut akan senantiasa menimbulkan perbedaan karena koreksi kesalahan / retur harus dilakukan melalui proses Retur, sedangkan pengertian Retur oleh Pemohon Banding adalah berbeda dengan pengertian Retur yang diatur di dalam Undang-Undang PPN dan hal ini juga diakui oleh Pemohon Banding yang menyebutkan bahwa dengan cara koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding akan menyebabkan untuk satu unit motor yang sama akan mempunyai dua faktur penjualan;
bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai Retur yang diatur di dalam Pasal 5A Undang-Undang PPN, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1994 tanggal 3 April 1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.54/2000, mekanisme pembuatan Nota Retur yaitu antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Nota Retur dibuat apabila terjadi pengembalian BKP, kecuali BKP tersebut diganti dengan BKP dari jenis sama, tipenya sama, jumlah dan harganya sama oleh PKP Penjual;
  2. Bentuk Nota Retur dan materi yang tercantum dalam Nota Retur;Nota Retur yang tidak mencantumkan materi yang telah ditentukan, tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;Yang membuat Nota Retur adalah Pembeli.
bahwa pelaksanaan Retur yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena :Pencatatan retur yang menurut Pemohon Banding adalah karena kesalahan administrasi atau karena permintaan konsumen tidak dapat diterima karena tidak ada dokumen pendukungnya;
Terbukti bahwa mekanisme pelaksanaan Retur yang dilakukan oleh PemohonBanding tidak sesuai dengan ketentuan tentang Retur yang berlaku
Terbukti bahwa Barang Kena Pajak yang diretur tersebut dari jenis sama, baikNomor Mesin dan produksi maupun harga yang sama;
Terbukti yang membuat Nota Retur adalah PKP Penjual atau Pemohon Banding.
bahwa dengan demikian, tidak terdapat data/bukti-bukti, dasar hukum dan penjelasan yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi
Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Penjualan SepedMotor karena tidak ada Nota Retur sebesar R1.170.787.794,00 TetapDipertahankan;
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Penjualan Sepeda Motor karena NotaRetur cacat sebesar R52.974.799,00
bahwa masa pajak yang menjadi sengketa adalah Januari sampai dengan Desember 2007;
bahwa pemeriksaan dimulai pada tanggal 21 Januari 2009;
bahwa Nota Retur yang menjadi sengketa yang diperlihatkan oleh pebe pada proses pemeriksaan dan proses keberatan adalah Nota Retur yang tidak / belum ditandatangani oleh Pembeli dan sesuai dengan ketentuan mengenai Retur yang diatur di dalam Pasal 5A Undang-Undang PPN, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1994 tanggal 3 April 1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.54/2000 Nota Retur yang tidak mencantumkan materi yang telah ditentukan, tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, sehingga konsekuensinya Nota Retur tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mengurangi Dasar Pengenaan Pajak PPN Keluaran dan PPN Keluaran;
bahwa Nota Retur yang sudah ditandatangani oleh Pembeli yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding pada saat proses uji bukti adalah merupakan Nota Retur yang diterima kemudian yaitu setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dantidak terkait dengan masa pajak yang menjadi sengketa, yaitu masa pajak Januari sampai dengan Desember 2007, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, karena :
  1. bahwa pada saat proses pemeriksaan yang dimulai pada tanggal 21 Januari 2009, bukti Nota Retur yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding adalah Nota Retur yang belum / tidak ditandatangani oleh Pembeli sedangkan Nota Retur yang sudah ditandatangani oleh Pembeli baru diperlihatkan pada saat proses uji bukti pada tanggal 1 Pebruari 2012;
  2. bahwa alasan Pemohon Banding di dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materi yang menyatakan bahwa Nota Retur yang sudah ditandatangani oleh Pembeli belum dilampirkan dalam SPM PPN karena Nota Retur tersebut pada saat pelaporan SPM PPN belum diterima dari pihak pembeli adalah hanya merupakan alasan pembenaran saja karena pada kenyataannya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pihak pembeli akan mengembalikan BKP tersebut kepada Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding dapat langsung memperhitungkan Nota Retur tersebut, walaupun Nota Returnya belum diterima;
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terdapat data/bukti-bukti, dasar hukum dan penjelasan yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN PenjualanSepedMotor karena Nota Retur cacat sebesar R52.974.799,00 Tetap Dipertahankan;
Rekapitulasi koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Penjualan Sepeda Motor :
No.
Uraian Koreksi
Pemohon Banding (Rp)
Menurut Terbanding (Rp)
Menurut Majelis (Rp)
Keterangan
1.
Tidak ada Nota Retur
0
1.170.787.794,00
1.170.787.794,00
Tetap dipertahankan
2.
Nota Retur cacat
0
52.974.799,00
52.974.799,00
Tetap dipertahankan
MENIMBANG
bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkasbanding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, dan pemeriksaan dalampersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidakterdapat cukup alasan yang meyakinkan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonanbanding Pemohon Banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atasPenjualan Sepeda Motor sebesar Rp 1.223.761.593,00, sehingga Majelis berkesimpulanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan lainnya yang terkait;
MEMUTUSKAN
Menolak permohonan banding
 Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-962/WPJ.20/2010 tanggal 23 Desember 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00024/207/07/008/09 tanggal 27 Oktober 2009 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007, atas nama : XXX, NPWP YYY.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: