Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49340/PP/M.XII/16/2013

Tinggalkan komentar

27 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49340/PP/M.XII/16/2013
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Masukan sebesar Rp934.521.282,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-219/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 31 Maret 2010 diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dikoreksi karena Pemohon Banding melakukan penyerahan ke group perusahaan yang tidak seharusnya membayar royalti, sehingga atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dibayarkan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
Menurut Pemohon
:
bahwa tanpa technical know how, Pemohon Banding tidak dapat menjalankan proses produksi karena produk elektronik yang Pemohon Banding hasilkan adalah produk yang membutuhkan teknologi tinggi, sementara Intellectual Property berarti segala hak atas paten, model, rancangan, trademark dan hak cipta, dimana semua hal tersebut diperlukan untuk menjaga mutu dan kualitas dari produk yang Pemohon Banding hasilkan, karena itu menurut Pemohon Banding adalah hal yang lazim/wajar jika Pemohon Banding membayar royalti ke Sharp Corporation., Jepang selaku pemilik technical know how dan intellectual property dari produk yang Pemohon Banding produksi;
Menurut Majelis
:
bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan terhadap pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Biaya Royalty sebesar Rp934.521.282,00 karena Pemohon Banding melakukan penyerahan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak seharusnya membayar royalti, sehingga atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dibayarkan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
bahwa Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikreditkan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2008 adalah sebagai berikut:
No.
Masa Pajak
SSP
Keterangan
Jumlah
Tanggal
Kode Jenis Pajak
Kode Jenis Setoran
NTPn
1.
Jan-08
457.677.412,00
09/01/2008
411211
102
1111100411040708
Sharp Corp.
2.
Feb-08
476.843.870,00
08/02/2008
411211
102
1207020909101209
Sharp Corp.
Jumlah
934.521.282,00
bahwa menurut Pemohon Banding Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikreditkan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2008 merupakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas:
  • Jasa Royalti sebesar Rp590.965.187,00;
  • Jasa Sewa Mold sebesar Rp134.570.717,00;
  • Jasa Klaim Penggantian sebesar Rp208.985.378,00;
  • Jumlah Rp934.521.282,00;
bahwa koreksi atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Jasa Royalti sebesar Rp590.965.187,00 berkaitan dengan koreksi Terbanding atas biaya royalti yang dibayarkan kepada related parties dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Buku 2008 sebesar USD2,855,667.00 Masa April 2008 sampai dengan Maret 2009;
bahwa berdasarkan pembahasan sengketa atas biaya royalti pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Buku 2008 sebesar USD 2,855,667.00 Majelis berpendapat:
bahwa Pemohon Banding hanya dapat membuktikan kepemilikan dua dari empat tipe harta tidak berwujud dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan nilai dari masing-masing harta tidak berwujud sehingga untuk meyakini eksistensi dari harta tidak berwujud Majelis masih memerlukan bukti yang menunjukkan kepemilikan harta tidak berwujud technical know how dan technical support dan bukti yang menunjukkan keberadaan harta tidak berwujud serta nilainya dalam Laporan Keuangan Sharp Corporation Jepang;
bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan peristiwa pengalihan hak penggunaan harta tidak berwujud namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan manfaat ekonomis yang diterima Pemohon Banding;
bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa mempunyai nilai persentase yang wajar dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;
bahwa Majelis berkesimpulan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi royalti sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan karenanya koreksi Terbanding atas biaya royalty sebesar USD 2,855,667.00 sudah tepat dan harus dipertahankan;
bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikreditkan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2008 berupa jasa tehnik, intellectual property (royalty) sebesar Rp590.965.187,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;
bahwa koreksi atas Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikreditkan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2008 berupa jasa sewa mold (Rp134.570.717,00) dan klaim penggantian (Rp208.985.378,00) Majelis berpendapat meskipun Surat Setoran Pajak jasa sewa mold dan klaim penggantian menjadi satu dengan Surat Setoran Pajak jasa tehnik, intellectual property (royalty) namun Pemohon Banding dapat membuktikan rincian Surat Setoran Pajak tersebut dan Pemohon Banding dapat membuktikan biaya-biaya tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang Pemohon Banding pungut atas jasa sewa mold dan klaim penggantian tersebut Pajak Pertambahan Nilai Masukannya dapat dikreditkan;
bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp343.556.095,00 sedangkan Pajak Masukan yang tidak dapat diperhitungkan sebesar Rp.590.965.187,00;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian alasan bandingnya maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:
Uraian
Jumlah Menurut (Rp)
Pemohon Banding
Terbanding
Majelis
Koreksi Dikabulkan Majelis
Dasar Pengenaan Pajak
191.507.927.727,00
191.507.927.727,00
191.507.927.727,00
0,00
Perhitungan PPN yang Kurang Bayar:
– PK dipungut/dibayar sendiri
 717.328,00
717.328,00
717.328,00
0,00
– Dikurangi:
– PM dapat diperhitungkan
5.311.754.209,00
4.377.232.927,00
4.720.789.022,00
343.556.095,00
– Dibayar dg NPWP sendiri
0,00
0,00
0,00
0,00
– Lain-lain
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah
5.311.754.209,00
4.377.232.927,00
4.720.789.022,00
343.556.095,00
Jumlah PPN kurang
bayar/(lebih bayar)
(5.311.036.881,00)
(4.376.515.599,00)
(4.720.789.022,00)
343.556.095,00
Kelebihan Pajak
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
5.315.938.954,00
5.315.938.954,00
5.315.938.954,00
0,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar
4.902.073,00
939.423.355,00
595.867.260,00
343.556.095,00
Sanksi Administrasi:
– Bunga Pasal 13 (2) KUP
0,00
0,00
0,00
0,00
– Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
4.902.073,00
 939.423.355,00
595.867.260,00
0,00
Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar
9.804.146,00
1.878.846.710,00
1.191.734.520,00
687.112.190,00
Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis aquo;
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
MEMUTUSKAN
Mengabulkan sebagian 
banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2547/WPJ.07/2011 tanggal 13 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari Tahun 2008 Nomor: 00405/207/08/055/10 tanggal 27 Agustus 2010, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-059808-2008, atas nama XXX, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Februari Tahun 2008 menjadi:
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak
191.507.927.727,00
Perhitungan PPN yang Kurang Bayar:
– PK dipungut/dibayar sendiri
717.328,00
– Dikurangi:
– PM dapat diperhitungkan
 4.720.789.022,00
– Dibayar dg NPWP sendiri
0,00
– Lain-lain
0,00
Jumlah
4.720.789.022,00
Jumlah PPN kurang bayar/(lebih bayar)
(4.720.789.022,00)
Kelebihan Pajak Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
5.315.938.954,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar
595.867.260,00
Sanksi Administrasi:
– Bunga Pasal 13 (2) KUP
0,00
– Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
595.867.260,00
Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar
1.191.734.520,00
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00360/PP/PM/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 juncto Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-08/PP/2012 tanggal 4 Juli 2012 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH. sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, SH. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi. sebagai Hakim Anggota,
Juahta Sitepu sebagai Panitera Pengganti,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: