Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48233/PP/M.VIII/16/2013

Tinggalkan komentar

21 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48233/PP/M.VIII/16/2013
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai
 TAHUN PAJAK
2009
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap sebagai berikut :
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak :
Menurut Terbanding Rp 9.551.535.970,00
Menurut Pemohon Banding Rp 6.886.141.500,00
Selisih Rp 2.665.394.470,00
Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan :
Menurut Terbanding Rp 7.880.396,00
Menurut Pemohon Banding Rp 8.111.396,00
Selisih Rp 231.000,00
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.665.394.470,00
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Berita Acara tidak dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen dari KPP Pratama Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2011 diketahui
bahwa sebagian buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor : S-675/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tidak dipenuhi peminjamannya oleh Pemohon Banding kepada Pemeriksa. Buku, Catatan, dan Dokumen yang tidak dapat dipenuhi tersebut adalah Buku Kas, Buku Besar, dan Laporan Keuangan berupa Neraca, dan Laporan Laba Rugi yang diperlukan oleh Pemeriksa untuk dapat menghitung jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terutang maupun yang tidak terutang PPN yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2009.
Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
Menurut Pemohon
:
bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa atas dugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan penjualan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2009;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dalam Surat Uraian Banding dan dalam Berita Acara Uji Bukti serta dalam persidangan Terbanding menyatakan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan informasi dan keterangan bahwa mutasi kredit bukan merupakan penjualan, sehingga berdasarkan Pasal 26A (4) UU KUP informasi dan keterangan yang disampaikan pada saat proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan;
bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) KUP yang disampaikan Terbanding, Majelis berpendapat bahwa Majelis memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang, bukti-bukti yang ada dan berdasarkan keyakinan Majelis;
bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi DasarPengenaan Pajak :
DPP PPN menurut Terbanding Rp9.551.535.970,00DPP PPN menurut Pemohon Banding Rp6.886.141.500,00Koreksi Rp2.665.394.470,00
bahwa koreksi senilai Rp 2.665.394.470,00 tersebut terdiri dari 4 mutasi kredit rekening koran, yaitu:
Rekening koran Nomor 105-0001288715 senilai Rp99.680.897,00Rekening koran Nomor 105-0001288715 senilai Rp54.250.000,00Rekening koran Nomor 107-0097058939 senilai Rp2.478.000.773,00Rekening koran Nomor 107-0097063566 senilai Rp33.462.800,00
bahwa pembahasan terhadap Rekening Koran tersebut adalah sebagai berikut:
1.1. Rekening Koran Nomor 105-0001288715 sebesar Rp99.680.897,00 bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa : Bukti Setoran Bank Mandiri, Buku Besar Nomor : 111302, Buku Besar Nomor : 111304, Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 105-00-0128871-5, Surat Perintah Bayar, Bukti Pengeluaran,
bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat :
bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan bukti buku besar kas untuk rekening Pemohon Banding di Rantau Prapat dan Medan, Terbanding tidak meyakini uang tersebut berasal dari rekening Pemohon Banding di Rantau Prapat dan Terbanding tetap berpandapat mutasi kredit rekening koran merupakan penghasilan yang belum dilaporkan, sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding.
bahwa menurut Pemohon Banding mutasi kredit tersebut berasal dari transfer atau kiriman dana dari internal Pemohon Banding di Rantau Prapat dan dapat dibuktikan dari tandatangan si penyetor, dana tersebut untuk pembayaran biaya operasional Pemohon Banding sesuai Surat Perintah Bayar No. B1/I/2009.
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Setoran Bank Mandiri, Buku Besar, Rekening Koran dan Surat Perintah Bayar serta bukti pengeluaran, terbukti setoran tunai tersebut merupakan setoran dari Pemohon Banding untuk pembayaran biaya operasional sesuai Surat Perintah Bayar, sehingga menurut Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan.
bahwa menurut Majelis untuk Koreksi Positif DPP Cabang seharusnya yang dipakai dasar adalah Rekening Koran Cabang, namun karena yang dikoreksi adalah Rekening Koran Pusat maka tidak relevan untuk dikoreksi sebagai koreksi penjualan/penyerahan di cabang.
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp99.680.897,00 tidak dapat dipertahankan.
1.2. Rekening Koran Rekening koran Nomor 105-0001288715 senilai Rp54.250.000,00
bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa : Bukti Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA, Buku Penerimaan,
Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 105-00-0128871-5, Surat Perintah Bayar,Cek Bank Mandiri,Buku Besar Kas Nomor : 111203Bukti Pengeluaran,Aplikasi transfer Bank Mandiri.
bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat :
bahwa menurut Terbanding, tidak terdapat bukti surat menyurat antara Pemohon Banding dengan PT. Smart bahwa terdapat penitipan pembayaran dari PT. YYY kepada PO. EYD melalui Pemohon Banding dan tidak terdapat bukti penerimaan pembayaran dari PO. EYD, sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding.
bahwa menurut Pemohon Banding mutasi kredit tersebut adalah dana titipan dari PT. YYY untuk pembayaran ongkos-ongkos CPO dan dana titipan tersebut telah Pemohon Banding bayarkan kepada PO. EYD.
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Aplikasi Transfer pengiriman uang, Bukti Penerimaan, Rekening Koran, Surat Perintah Bayar, Cek Bank Mandiri, Buku Besar dan Pengeluaran serta Aplikasi taransfer, terbukti setoran tersebut merupakan dana titipan dari PT. YYY untuk pembayaran ongkos-ongkos CPO sehingga menurut Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan.
bahwa menurut Majelis untuk Koreksi Positif DPP Cabang seharusnya yang dipakai dasar adalah Rekening Koran Cabang, namun karena yang dikoreksi adalah Rekening Koran Pusat maka tidak relevan untuk dikoreksi sebagai koreksi penjualan/penyerahan di cabang.
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp54.250.000,00 tidak dapat dipertahankan.
1.3 Rekening koran Nomor 107-0097058939 senilai Rp2.478.000.773,00 bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa :
Dafar Kontrak Penjualan, Kontrak Jual Beli,Faktur Pajak Pengganti, SPT PPN,Aplikasi Setoran Tunai, Rekening Koran Bank Mandiri, Surat Perintah Bayar,Cek Bank Mandiri,Buku Besar Kas Nomor : 111304Bukti Pengeluaran,Aplikasi transfer Bank Mandiri.
bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat :
bahwa menurut Terbanding, tidak terdapat adanya bukti surat menyurat mengenai adanya kesalahan pembayaran dari PT.MNA, Terbanding tidak meyakini penjelasan/pembuktian dari Pemohon Banding, sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi.
bahwa menurut Pemohon Banding mutasi kredit sebesar Rp2.478.000.773,00 adalah penjualan CPO kepada kawasan berikat, jumlah tersebut sebenarnya terdiri dari DPP Rp 2.252.730.000,00 dan PPN Rp 225.270.000,00 terhadap penjualan itu sudah Pemohon Banding laporkan di SPT masa bulan Januari 2009.
bahwa menurut Pemohon Banding penyerahan ke kawasan berikat mendapat fasilitas PPN tidak dipungut maka Faktur Pajak di atas Pemohon Banding lakukan penggantian Faktur Pajak dengan uang PPN sebesar Rp225.270.000,00 Pemohon Banding kembalikan kepada pembeli, disamping itu Pemohon Banding sudah melakukan pembetulan terhadap SPT masa Januari 2009 terkait adanya faktur pajak pengganti tersebut.
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Dafar Kontrak Penjualan, Kontrak Jual Beli, Faktur Pajak Pengganti, SPT PPN, Aplikasi Setoran Tunai, Rekening Koran Bank Mandiri, Surat Perintah Bayar, Cek Bank Mandiri, Buku Besar Kas Nomor : 111304, Bukti Pengeluaran, Aplikasi transfer Bank Mandiri, menurut Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan sehingga Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp2.478.000.773,00 tidak dapat dipertahankan.
1.4. Rekening koran Nomor 107-0097063566 senilai Rp33.462.800,00
bahwa menurut Terbanding berdasarkan rekening koran terdapat uraian penyetoran sebesar Rp33.462.800,00, Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti
bahwa mutasi tersebut bukan merupakan penyerahan/ penghasilan Pemohon Banding, Terbanding tetap berpendapat mutasi kredit tersebut merupakan pembayaran/ penghasilan Pemohon Banding dan Terbanding tetap mempertahankan koreksi pemeriksa.
bahwa menurut Pemohon Banding mutasi kredit tersebut merupakan penjualan karet lump & slab yang menurut ketentuan UU PPN mendapat fasilitas dibebaskan karena merupakan BKP strategis, Pemohon Banding menyetujui koreksi ini tetapi tidak menyetujui PPN terutang karena seharusnya PPN yang terutang Rp0,00.
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis tidak melihat adanya bukti-bukti yang berasal dari penjualan karet lump & slab sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Rekening Koran sebesar Rp33.462.800,00 tetap dipertahankan.
bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp2.665.394.470,00, yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp2.631.931.670,00 sedangkan sebesar Rp33.462.800,00 tetap dipertahankan.
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 231.000,00
Menurut Terbanding
:
bahwa koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan karena Jawaban Klarifikasi ke KPP domisili PKP Penjual yang menyatakan “Tidak Ada” atas PPN Pajak Masukan (PM) sebesar Rp231.000,00.
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi tersebut karena sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, untuk transaksi penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean, kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN atas penyerahan tersebut berada di pundak pihak yang menyerahkan BKP/JKP. Dalam hal ini, Pemohon Banding sebagai pembeli BKP/JKP hanya dikenai kewajiban untuk membayar PPN yang terutang kepada penjual dan menerima Faktur Pajak dari penjual sebagai bukti pembayaran PPN.
Menurut Majelis
:
bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa:
Bukti pengeluaran,Nota Permintaan Barang, Surat Pengantar Barang, Faktur (invoice),Faktur Pajak Standar, Bukti Pembayaran.
bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat :
bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-08.00000198 tanggal 31 Desember 2008 yang diterbitkan oleh PT. YES diketahui Pemohon Banding memesan barang berupa Aluminium Sulphate sebanyak 700 kg dengan harga sebesar Rp2.310.000,00 dengan PPN sebesar Rp231.000,00.
bahwa berdasarkan bukti Nota Permintaan Barang yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan permintaan barang kepada PT. YES, berupa Tawas sebanyak 14 zak sebesar Rp165.000,00 dengan jumlah Rp2.310.000,00, soda sebanyak 8 zak sebesar Rp194.000,00 dengan jumlah Rp1.552.000,00, PPN 10% sebesar Rp386.200,00 dengan total Rp4.248.200,00.
bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari PT. YES Nomor : 199/SPB-HF/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 diketahui PT. YES mengirimkan barang berupa Aluminium Sulphate kepada Pemohon Banding sebanyak 700 kg dengan harga sebesar @ Rp3.630,00 = Rp2.541.000,00 (Incl. PPN 10%).
bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 192/F-STJ/M/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang diterbitkan oleh PT. YES diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa Aluminium Sulphate sebesar Rp2.310.000,00 dengan PPN sebesar Rp231.000,00 jumlah Rp2.541.000,00.
bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 20 Februari 2009 diketahui Pemohon Banding mengirimkan sejumlah Rp 4.248.200,00 kepada PT. YES.
bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam uji bukti berupa Faktur Pajak, Purchase Order, Delivery Order, Invoice, Bukti pembayaran/transfer, sehingga menurut Majelis atas Pajak Masukan sebesar Rp 231.000,00 Pemohon Banding telah dapat membuktikannya dengan arus dokumen, arus uang dan arus barang.
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp231.000,00 tidak dapat dipertahankan.
MENIMBANG
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-152/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00050/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2009, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :
DPP PPN Rp 6.919.604.300,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
Ekspor Rp-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 33.462.800,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp 6.919.604.300,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00
Jumlah Rp 6.953.067.100,00
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:
Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 6.953.067.100,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 334.628,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 8.111.396,00
Jumlah PPN yang kurang bayar (Rp 7.776.768,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (Rp 7.776.768,00)
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Sigit Henryanto, Ak., sebagai Hakim Ketua,
Idawati, SH, MSc sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna, SH, M.Hum sebagai Hakim Anggota,
Dwian Widyati Haristyani, SH, MH sebagai Panitera Pengganti,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: