bahwa Terbanding berpendapat menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding atas koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.17.265.100,00 serta mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.9.997.439.850,00;

bahwa sengketa terkait koreksi atas adanya kesalahan pencantuman nilai nominal PPN Masukan 1 (satu) buah Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan sebesar Rp.9.862.500.000,00 dari yang seharusnya sebesar Rp.9.862.500,00 dan sengketa terkait koreksi atas adanya 2 kali pengkreditan (dobel pengkreditan) Faktur Pajak Masukan dengan total nilai PPN sebesar Rp.87.626.380,00

bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-484/WPJ.07/2012 tanggal 07 Maret 2012, yang menolak Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: J-034/TC/IV/11 tanggal 05 April 2011 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 Nomor: 00006/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 Nomor: 00006/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, sebesar Rp.20.029.409.900,00 berdasarkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009, sedangkan Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 melalui Surat Nomor: J-305/TC/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 yang diterima Terbanding tanggal 20 Juli 2010, dimana perhitungan pajak terutang menjadi lebih bayar Rp15.730.321.848,00;

bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan data dan informasi dalam Surat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 Nomor: J-305/TC/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007;

bahwa menurut Terbanding, penggunaan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 hanya untuk Kurang Bayar, sehingga harus dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP);

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 dengan Surat Nomor: J-305/TC/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010, yang dilampiri dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa November 2009 yang diterima oleh Terbanding tanggal 20 Juli 2010, sedangkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Terbanding Nomor: PHP-353/WPJ.07/KP.0700/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan diterima oleh Pemohon Banding tanggal 20 Desember 2010, sehingga penyampaian Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa menurut penelitian Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-3061/WPJ.07/2012 tanggal 12 Juli 2012, berdasarkan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

4.bahwa dalam Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran tersebut hanya dilampiri SPT PPN Masa tanpa ada Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan pajak dan denda administrasi;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan data dan fakta diketahui Pemohon Banding melaporkan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan melampirkan perhitungan pajak berupa SPT Masa PPN tanpa adanya Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan pajak dan sanksi adminisitrasi berupa kenaikan 50% sehingga tidak memenuhi kriteria yang dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 jo. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2008 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-20/PJ/2008.

Oleh karena itu, Terbanding berpendapat bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN Masa November 2009 tidak dapat dipertimbangkan sehingga atas koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.9.940.263.880,00 yang terdiri atas kesalahan tulis sebesar Rp.9.852.637.500,00 dan pengkreditan 2 (dua) kali sebesar Rp.87.626.380,00 tetap dipertahankan;

bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, walaupun Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil;dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 ditegaskan bahwa: “Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak”;

bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, Majelis menilai dan berkeyakinan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Majelis berpendapat, pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, tidak hanya terbatas pada pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, melainkan juga dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, Terbanding seharusnya memperlakukan Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Terbanding sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Pemohon Banding;

bahwa namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan pengungkapan ketidakbenaran tersebut dan karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding telah salah dan keliru sehingga tidak dapat dipertahankan;