Menurut Terbanding

:

bahwa keberatan ditolak dan menetapkan bahwa skema tarif preferensi dalam rangka AC-FTA untuk barang yang diimpor pada PIB nomor 477912 tanggal 27 Nopember 2012 dinyatakan tidak berlaku, sehingga tarif bea masuk ditetapkan sesuai MFN, dengan perincian sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah besarnya tarif bea masuk atas impor barang yang menggunakan preferensi tarif dalam rangka AC-FTA;
2. bahwa sesuai penelitian pada SKP Impor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, diketahui bahwa terhadap PIB nomor 477912 tanggal 27 Nopember 2012 menggunakan fasilitas Preferensi Tarif Importasi Asean — China dengan nomor Form E adalah E123701300080201 tanggal 31 Oktober 2012;
3. bahwa Pejabat Bea dan Cukai mengenakan Bea Masuk atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena Form E yang dilampirkan tanda tangan dan tanda pengaman pada stempel berbeda dengan tanda tangan yang ada pada Specimen Signatures of Official Authorized to Issue Certificate of Origin of the People’s Republic of China, sehingga tarif bea masuk dikembalikan ke tarif MFN;
4. bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association Of South East Asian Nation And The People’s Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China), yang kemudian dilakukan beberapa perubahan, dan disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People’s Republic Of China;
5. bahwa berdasarkan Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China pada Article 5 disebutkan : “Article 5 Rules of Origin The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement“;
6. bahwa berdasarkan Annex 3: Rules Of Origin For The Asean—China Free Trade Area pada Rule 12 disebutkan: “Rule 12: Certificate of Origin A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.“
7. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tersebut, yaitu “Attachment A : Revised Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area“, disebutkan sebagai berikut:

bahwa pada Rule 3 disebutkan bahwa setiap negara anggota menginformasikan specimen tanda tangan dan stempel resmi yang digunakan dalam menerbitkan Certificate of Origin (Form E), sebagaimana kutipan berikut:
“Rule 3 
a. A Party shall inform all the other Parties of the names and addresses of its respective issuing authorities and shall provide specimen signatures and specimen of official seals, and correction stamps if any, used by its issuing authorities. 
b. The above information and specimens shall be provided to all the other parties to the Agreement and a copy fumished to the ASEAN Secretariat. A party shall promptly inform all the other parties of any change in names, addresses, or official seals in the same manner”;

bahwa pada Rule 18 butir a, disebutkan bahwa apabila terdapat keraguan yang beralasan (reasonable doubt) atas keaslian dokumen, negara pengimpor dapat melakukan retroactive check dan menunda pemberlakukan preferential tarif sampai diterimanya hasil konfirmasi, sebagaimana kutipan berikut:
“Rule 18 (a). The customs authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof. (i) … (ii) The Customs Authorities of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud”;

(8) bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) disebutkan bahwa dalam hal penggunaan tarif bea masuk dalam rangka skema AC-FTA, Form E harus ditandatangani oleh yang berwenang, sebagai mana kutipan berikut:
“Pasal 2 
(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) Tarif bee masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTAI yang lebih rendah dart tarif bea masuk yang beriaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan; 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis untuk melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai Rules of Origin dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai”;
(9) bahwa telah dimintakan retroactive check kepada Shenzen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People’s Republic Of China mengenai keabsahan dokumen Form E tersebut dan belum didapatkan jawaban sampai saat ini; bahwa keberatan ditolak dan menetapkan bahwa skema tarif preferensi dalam rangka ACFTA untuk barang yang diimpor pada PIB nomor 477912 tanggal 27 Nopember 2012 dinyatakantidak berlaku, sehingga tarif bea masuk ditetapkan sesuai MFN, dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon

:

bahwa Original Form E Nomor: E123701300080201 (CN4754186) tanggal 31 Oktober 2012 yang dilampirkan tanda tangan adalah tanda tangan petugas yang ada pada Speciment Signature of Official Authorized to Issue Certificate of Origin of the People’s Republic of China di Qingdao, China sesuai penjelasan dari Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau oh The People’s Republic of China, address: 2, Zhong Shan Road, Qingdao China, Telp: 80886079, Fax: (0532) 80886066, Postcode: 266001, terlampir;

bahwa Original Form E Nomor: E123701300080201 (CN4754186) tanggal 31 Oktober 2012 yang dilampirkan tanda tangan adalah tanda tangan petugas yang ada pada Speciment Signature of Official Authorized to Issue Certificate of Origin of the People’s Republic of China di Qingdao, China sesuai penjelasan dari Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau oh The People’s Republic of China, address: 2, Zhong Shan Road, Qingdao China, Telp: 80886079, Fax: (0532) 80886066, Postcode: 266001, terlampir;

Menurut Majelis

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 114 CT Automatic Washing Machine (Mesin cuci) Haier-AHW-60SQ, negara asal China dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 477912, tanggal 27 November 2012, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 8450.11.1000 (BM 0% ACFTA) yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi BM 10% MFN, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-024578/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 19.358.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 477912, tanggal 27 November 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 477912, tanggal 27 November 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-024578/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp19.358.000,00; bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 177/IMP/HIS/X11/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 21 Desember 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1029/KPU.01/2013, tanggal 15 Februari 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 038/IMP/IVI/2013, tanggal 08 April 2013 kepada Pengadilan Pajak; bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 477912, tanggal 27 November 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang bahwa Pemohon Banding di dalam PIB Nomor : 477912, tanggal 27 November 2012 memberitahukan Uraian Jenis Barang sebagai 114 CT Automatic Washing Machine (Mesin cuci) Haier-AHW-60SQ, negara asal China dan demikian pula Terbanding sudah menyetujui pemberitahuan tersebut serta mengidentifikasi barang sebagai 114 CT Automatic Washing Machine (Mesin cuci) Haier-AHW-60SQ, negara asal China;
   1. bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai 114 CT Automatic Washing Machine (Mesin cuci) Haier-AHW-60SQ, negara asal China;
2. Klasifikasi Pos Tarif bahwa Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa 114 CT Automatic Washing Machine (Mesin cuci) Haier-AHW-60SQ, negara asal China tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif yang sama yaitu pada pos tarif 8450.11.1000;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi pos tarif dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif sebagaimana telah disebut diatas;

1. Tarif Bea Masuk bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

“ (1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau b. … dst. … (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”. Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) : “Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”. Huruf a “Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain; bahwa demikian pula pemberlakuan Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), berlaku antar negara, yaitu perdagangan pada tingkat negara, bukan pada tingkat dibawahnya;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, terdapat petunjuk mengenai Indikasi Keabsahan SKA Diragukan antara lain adalah:

“a. ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA. 
b. tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan. 
c. dst. …”

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 477912 tanggal 27 November 2012, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor C112ABIS001 tanggal 23 Oktober 2012 diketahui Penerbitnya adalah Haier Electrical Appliances Corp., Ltd;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor OOLU2528435920 tanggal 31 Oktober 2012, penerbitnya adalah Hanjin Shipping dengan menyebut nama Shipper: Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, dan barang diangkut dengan kapal Rong Guang Shun, dan Port of Loading: Rongqi, China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E123701300080201 tanggal 31 Oktober 2012 diketahui bahwa Product consigned form (Exporter’s business name, address, country) adalah: Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, menyebut uraian barang : “114 CT Automatic Washing Machine (Mesin cuci) Haier-AHW-60SQ” ;

bahwa di dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013, Terbanding menyerahkan kepada Majelis Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Form E, Surat Konfirmasi dan Jawaban Konfirmasi;

berdasarkan penelitian Majelis terhadap Pernyataan dari Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China yang beralamat di 2, Zhong Shan Road, Qingdao, China, tanpa nomor tanggal 29 Maret 2013 diketahui mengenai keaslian Form E Nomor E123701300080201 tanggal 31 Oktober 2012, yaitu was exactly issued by the officer Gao Meihua of Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China, whose signature was registered in your country by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quanrantine of the People’s of Republic of China;

bahwa berdasarkan butir 7434 dari Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK. 011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 8450.11.1000 ditetapkan bea masuknya sebesar 0%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk 114 CT Automatic Washing Machine (Mesin cuci) Haier-AHW-60SQ, negara asal China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP024578/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1029/KPU.01/2013, tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan;