:

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-830/KPU.01/2013 tanggal 7 Februari 2013 menyatakan berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA04/KPU.01/BD.10/BH/2013 tanggal 8 Januari 2013 Terbanding tidak dapat meyakini nilai transaksi karena terdapat inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang berkaitan dengan importasi dan tidak cukup bukti untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi sehingga metode I tidak dapat diterapkan;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan harga yang dilakukan Terbanding sebesar CIF USD43,040.16 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor: 478620 tanggal 27 November 2012 sebesar CIF USD21,891.48;

:

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan kronologis importasi, disertai dengan dokumen pendukung nilai transaksinya, sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, untuk itu Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk membatalkan keputusan Terbanding sehingga kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor nilainya menjadi nihil;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis tertanggal 21 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:bahwa menurut Terbanding, berdasarkan data-data pendukung yang dilampirkan oleh Pemohon Banding, kedapatan hal-hal sebagai berikut:bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 diketahui hal sebagai berikut:Penjelasan Pasal 15 ayat (1) :“Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean….”;

bahwa menurut Terbanding, dengan demikian nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar kepada penjual, bukan pada pihak ketiga lainnya yang tidak diketahui asal usulnya yang selalu tiba-tiba muncul pada saat akan dilakukan pembayaran oleh Pemohon Banding kepada supplier yang berhubungan dengan Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terbanding tidak dapat meyakini bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 478620 tanggal27 November 2012 adalah harga yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Laporan Hasil Audit ( LHA ) Nomor: LHA-04/KPU.01/BD.10/BH/2013 tanggal 8 Januari 2013 ;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan terkait dengan bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menemukan kejanggalan atas dokumen a quo yaitu dalam dokumen yang a quo untuk importasi Digital Satellite Receiver Terpadu/Decoder sejumlah 1.316 Cartons, Negara Asal: China, dari supplier: Guangzhou Y.Z.F. Imp & Exp Trading Co. Ltd.. Guangzhou, China, senilai CIF USD21,891.48, namun pembayarannya dilakukan Pemohon Banding kepada United Impact Pte., Ltd;

bahwa menurut Terbanding, sebagaimana disebutkan dalam butir 7 LHA a quo mengenai Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan Nilai Pabean sebagai Nilai Transaksi, atas pembayaran T/T a quo, Terbanding mempertanyakan hubungan antara supplier Pemohon Banding dan United Impact, Pte., Ltd. karena tidak terdapat data yang menjelaskan hububngan antara keduanya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menjelaskan pada dasarnya Pemohon Banding mengikuti perintah dari supplier Guangzhou Y.Z.F. Imp & Exp Trading Co. Ltd., berdasarkan surat tertanggal 3 Desember 2012 yang memerintahkan kepada Pemohon Banding untuk melakukan pembayaran kepada United Impact, Pte., Ltd;

bahwa menurut Pemohon Banding, bukti surat supplier sudah Pemohon Banding lampirkan dalam dokumen yang Pemohon Banding sampaikan, dan atas T/T tersebut juga sudah diterima oleh United Impact, Pte., Ltd., sebagaimana suratnya tertanggal 10 Desember 2012, sehingga sudah sesuai dengan bukti-bukti pendukungnya;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, disebutkan “Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang”.bahwa menurut Terbanding, terkait dengan kedudukan United Impact, Pte., Ltd. terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf f yaitu mereka yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga;

bahwa menurut Terbanding, atas persyaratan nilai transaksi yang tidak dipenuhi Pemohon Banding karena pihak ketiga, dalam hal ini United Impact, Pte., Ltd., dianggap secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Pemohon Banding dan supplier Pemohon Banding menyebabkan metode nilai transaksi (metode I) menjadi gugur sehingga nilai pabean selanjutnya ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkansecara fleksibel;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan: “Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160 /PMK. 04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: “ Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: ” Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang: diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atautidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dantidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.”

bahwa mengenai nilai pabean berdasarkan pemeriksaan Majelis Pemohon Banding melakukan perdagangan dengan beberapa eksportir yang berbeda dan berasal dari negara yang berbeda pula antara lain New Era International Co. Ltd., Mammoth Trading Co.,China, Indo Trans Logistic Pte., Ltd., Fujian Tiem Cheng dengan cara pembayarannya yang selalu dan terus menerus dilakukan melalui United Impact Pte., Ltd;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impact), sehingga memenuhi unsur importasi yang dilakukan oleh orang saling berhubungan atau berhubungan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 (f) Permenkeu 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa setelah dilakukan tes harga oleh Terbanding sesuai Lampiran III angka 3 c Permenkeu 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, ternyata hubungan tersebut mempengaruhi harga transaksi, sehingga terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;bahwa karena terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga maka berakibat nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana disebutkan pasal 7 ayat (1.d) Permenkeu 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan harga sehingga penetapan Terbanding dipertahankan;bahwa mengenai pengenaan denda administrasi berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, disebutkan: “Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar“;

bahwa mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan, disebutkan antara lain: ”Dalam hal denda yang dasar perhitungannya adalah persentase kekurangan bea masuk, ternyata bea masuk atas barang yang dilakukan pelanggaran tersebut tarif atau tarif akhirnya 0% (nol persen), maka sanksi yang dijatuhkan tidak lagi bersifat proporsional, tetapi didasarkan pada satuan jumlah rupiah yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kekurangan bayar yang mengakibatkan denda terhadap barang yang pembebanannya 0% (nol persen) hanya dikenai 1 (satu) kali untuk 1 (satu) pemberitahuan pabean atas impor barang, sepanjang pada pemberitahuan pabean atas impor barang tersebut tidak ada barang impor lain yang harus dikenai denda. Dalam hal pada pemberitahuan pabean atas impor barang tersebut ada barang impor lain yang harus dikenai denda, maka besarnya denda dihitung berdasarkan denda untuk barang impor lainnya tersebut”;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis, sanksi administrasi berupa denda dihitung berdasarkan perbandingan antara kekurangan bea masuk dengan jumlah bea masuk yang telah dibayar yang dihitung secara kumulatif di dalam satu pemberitahuan pabean, sehingga keputusan Terbanding mengenai sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan terhadap semua pos tarif telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 a quo;