Bahwa HS Nomor yang diberitahukan pada Aju PIB No. 000000-005742-20120228001004 adalah HS Nomor 2933.99.9000 dengan Tarif Bea Masuk berdasarkan BTKI 2012 adalah 5 %;

Bahwa Pemohon Banding menyertakan Form AI No. 49075712 tanggal 23 Februari 2012 yang diterbitkan oleh pihak Pemerintah Negara India yang membuat Tarif Bea Masuk menjadi 0%, tetapi pihak Terbanding menyangsikan tanda tangan pejabat yang berwenang berbeda dengan spesimennya, sehingga Form Al dimaksud tidak dapat diberikan fasilitas Preferential Tarif ASEAN-India Free Trade Area. Pemohon Banding sudah menghubungi pihak supplier mengenai hal tersebut, dan mereka memastikan bahwa Form Al ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa setelah Pemohon Banding browsing INSW untuk memastikan HS Nomor yng Pemohon Banding pergunakan sudah tepat atau belum, Pemohon Banding menemukan ternyata HS Nomor yang seharusnya Pemohon Banding pergunakan untuk barang import Pemohon Banding “Dextromethorphan HBR BP/USP” adalah 2933.49.0000 dengan Tarif Bea Masuk berdasarkan BTKI 2012 adalah 0% ( terlampir hasil cetak dari INSW), karena HS yang seharusnya dipergunakan adalah 2933.49.0000, maka seharusnya SPTNP tidak perlu diterbitkan;

Bahwa Pemohon Banding telah menerangkan mengenai hal tersebut di item 3, tetapi Terbanding tidak mau mempertimbangkan hal tersebut dan tetap menolak keberatan Pemohon Banding;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 144/PMK.011/2010 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), antara lain disebutkan bahwa:Pasal 1(1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari Negara anggota ASEAN dan Negara Republik India dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) untuk tahun 2010 sampai dengan 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal 2 Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa sampai dengan akhir persidangan Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti berupa surat konfirmasi atau konsultasi dari Pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Asal dari India yang menyatakan bahwa Form AI tidak sah;

bahwa sampai dengan akhir persidangan Terbanding tidak menyerahkan spesimen tanda tangan yang valid saat periode penandatanganan Form AI, sehingga Majelis tidak dapat memeriksa atau mencocokkan tanda tangan yang tertera pada Form AI dengan spesimen tanda tangan yang berlaku;