:

bahwa waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

:

bahwa berdasarkan data-data yang Pemohon Banding berikan seharusnya bisa membuktikan bahwa harga yang tercantum dalam Invoice adalah harga yang sebenarnya. Dan untuk bulan September-Desember memang ada penurunan harga yang signifikan dikarenakan krisis eropa yang terjadi sehingga berpengaruh pada pasar dunia;

:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Presiden Direktur;

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding”;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2013, diketahui jatuh tempo pengajuan banding adalah tanggal 18 Mei 2013 dan diketahui surat banding Pemohon Banding diajukan dalam waktu 62 hari, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

3. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1537/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-023840/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 06 Desember 2012;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

4. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang terbanding”;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, memuat alasanalasan banding yang jelas namun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

5. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, dilampiri dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1537/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas berkas banding Pemohon Banding dapat diketahui didalam surat banding telah dilampirkan fotokopi keputusan yang dibanding, maka banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

6. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp22.457.000,00 dan 50% nya adalah sebesar Rp11.228.500,00;

bahwa di dalam surat bandingnya Pemohon Banding melampirkan bukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP pada tanggal 09 April 2013 sebesar Rp22.457.000,00, yang diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Duta Merlin yang ditujukan untuk pembayaran Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1537/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding telah memperlihatkan asli bukti Surat Setoran Pabean, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor yang ditujukan untuk pembayaran Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1537/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas berkas banding Pemohon Banding dapat diketahui didalam surat banding telah dilampirkan fotokopi keputusan yang dibanding, maka banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

7. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Sdr. XX, jabatan: Presiden Direktur PT XXX, selaku penandatangan Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013;

bahwa pada saat persidangan Pemohon Banding menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Akta Pendirian Perseroan “PT CCC” Nomor: 75 tanggal 14 April 2003 yang dibuat di hadapan Sdr. Buntario Tigris Darmawa NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang menyatakan bahwa Sdr. XX, jabatan: Direktur PT XXX;

bahwa karenanya Majelis berkesimpulan pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan tersebut di atas, pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketententuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan tetapi tidak memenuhi Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;