bahwa SPTNP-004745/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP-004745/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 016/LMB/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3020/KPU.01/2013 tanggal 22 Mei 2013 permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan surat Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013 mengajukan banding;

bahwa Surat Banding Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013 ditandatangani oleh Direktur Utama;

bahwa Surat Banding Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3020/KPU.01/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-004745/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013.

bahwa Surat Banding Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2012 (lewat pos) dengan stempel pos pengiriman tanggal 22 Juli 2013, sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2013 dan dikirimkan oleh Terbanding pada tanggal 23 Mei 2013, apabila dihitung sejak tanggal pengiriman Keputusan Terbanding 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal pengiriman Surat Banding ke SekretariatPengadilan Pajak 22 Juli 2012 adalah 61 (enam puluh satu) hari, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Surat Banding Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013, memuat alasanalasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat keputusan Terbanding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 90.029.000 dan 50%nya adalah sebesar Rp45.014.500 dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran tagihan pungutan impor tersebut yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebesar Rp 90.029.000 tanggal 3 Juni 2013, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Sdr. X, jabatan: Direktur, selaku penanda tangan Surat Banding Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013, dan berdasarkan Akta Nomor: 40 tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat oleh Yan Armin, S.H. Notaris di Jakarta, menunjukkan bahwa Sdr. XX, jabatan: Direktur dan berhak menandatangani Surat Banding tersebut, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa karena Surat Banding Nomor: 17/P/703 tanggal 18 Juli 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima.

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut.