bahwa koreksi atas retur penjualan sebesar Rp49.470.000,00 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena Credit Nota tidak didukung oleh dokumen atau bukti claim dari pembeli/bukti returnya tidak dapat diyakini kebenarannya;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Retur Penjualan sebesar Rp49.470.000,00 (masa November 2007), karena diterbitkannya Nota Kredit oleh Pemohon Banding sebagai penjual adalah karena terdapat kesalahan administrasi, yaitu digunakannya mekanisme yang telah disepakati dengan pihak pembeli, apabila terjadi pengembalian barang maka pihak pembeli akan memberitahukan barang yang dikembalikan yang dituangkan dalam format yang telah disepakati, kemudian akan dibuatkan Nota Kredit atau Credit Notas. Kewajiban untuk membuat nota retur tersebut ada pada pihak pembeli, sehingga dengan tidak dibuatnya nota retur oleh pembeli bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding, karena Pemohon Banding telah Credit Notas dan telah memberitahukan kepada pihak pembeli mengenai barang-barang yang telah dikreditkan. Fungsi Nota Kredit tersebut adalah sebagai sarana untuk mengurangkan Pajak Masukan pihak pembeli;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi Retur Penjualan sebesar Rp49.470.000,00 berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Keputusan Menteri Keuangan RI No.596/KMK.04/1994, karena retur penjualan tersebut:

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan Uji Bukti dan melaporkan hasilnya dalam persidangan sebagai berikut:
Bukti yang diperiksa:

bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Terbanding menyatakan pendapat sebagai berikut:

bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding hanya memberikan dokumen berupa Credit Note tanpa disertai dokumen lainnya. Credit Note yang diberikan pun bukan dibuat oleh Pemohon Banding, melainkan dibuat oleh kantor pusat Pemohon Banding. Pemohon Banding menyatakan bahwa dokumen yang diberikan adalah sama dengan dokumen yang diserahkan pada saat proses pemeriksaan. Dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai fakta yang sebenarnya dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Banding menyatakan pendapat sebagai berikut:

bahwa Credit Note yang diterbitkan adalah untuk memperbaiki posisi angka pada piutang dagang karena terbitnya Credit Note. Nota Kredit diterbitkan yaitu karena terdapat kesalahan administratif atau retur. Apabila terjadi kesalahan administratif berupa antara lain kesalahan harga, atau pengembalian barang maka pihak pembeli akan memberitahukan barang-barang tersebut kemudian akan dibuat Nota Kredit atau Credit Notes (CN). Credit Notetersebut diterbitkan oleh Kantor Cabang, bukan Kantor Pusat. Pada Credit Note terdapat stempel Kantor Pusat hal tersebut hanyalah kesalahan administrasi.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang dikembalikan dalam Pasal 3 ayat (1): Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual.

bahwa selama dalam persidangan dan Uji Bukti, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti Nota Retur dari Pembeli atau surat pemberitahuan dari Pembeli mengenai barang yang diretur, dan tidak dapat menunjukan bukti-bukti lainnya yang meyakinkan dan memadai mengenai arus uang dan/atau arus barang atas terjadinya retur penjualan tersebut.

bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dalam persidangan, Majelis berpendapat retur penjualan hanya didukung bukti berupa Credit Note yang dibuat Pemohon Banding selaku Penjual, tanpa didukung dengan dokumen lain, misalnya surat pemberitahuan barang diretur dari Pembeli atau dokumen sejenis dan tanda serah terima barang diretur, sehingga menurut Majelis tidak memenuhi persyaratan sebagai Nota Retur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang dikembalikan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan pada persidangan tersebut dan pernyataan/keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berkesimpulan

bahwa tidak terdapat cukup bukti yang memadai bahwa telah terjadi retur penjualan oleh Pemohon Banding, sehingga Koreksi Terbanding atas DPP PPN karena Retur Penjualan sebesar Rp49.470.000,00 tetap dipertahankan.

bahwa Faktur Pajak Masukan yang berasal dari Penyerahan antar Cabang sebesar Rp78.930.162,00 yang menurut pemeriksa dikategorikan sebagai Faktur Pajak cacat karena tidak ada penyerahan barang/jasanya.

bahwa Pemohon Banding mengemukakan karena barang yang dibeli diterima oleh Pemohon Banding dan berada dilokasi Pemohon Banding maka Pemohon Banding berhak mengkreditkan Pajak Masukannya.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi Faktur Pajak Masukan yang berasal dari Penyerahan antar Cabang sebesar Rp78.930.162,00 yang menurut pemeriksa dikategorikan sebagai Faktur Pajak cacat karena tidak ada penyerahan barang/jasanya, dengan rincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian data/dokumen yang ada, atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, tidak didukung dengan Surat Jalan, DO dan Bukti Penerimaan Barang.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Faktur Pajak Masukan yang berasal dari penyerahan antar cabang sebesar Rp78.930.162,00 dengan alasan keberatan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan Uji Bukti dan melaporkan hasilnya dalam persidangan sebagai berikut:
Bukti yang diperiksa:- FP asli bulan November 2007 senilai total Rp78.930.162,00, dengan Nomor seri Faktur Pajak:· 010.000.07.00000200· 010.000.07.00000201· 010.000.07.00000202- Masing-masing beserta Delivery order, Surat jalan, Bukti Penerimaan Barang, dan Kartu Stock;

bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Terbanding menyatakan pendapat sebagai berikut:

bahwa terkait dengan koreksi Terbanding bahwa atas penyerahan antar cabang sebesar Rp78.930.162,00 tidak mempengaruhi jumlah persediaan, Pemohon Banding menyerahkan print out daftar barang yang masuk.

bahwa atas bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding tersebut, Terbanding tidak dapat meyakini kebenarannya karena dokumen tersebut hanya catatan atas barang masuk, bukan kartu persediaan yang lazimnya menunjukkan adanya barang masuk dan keluar, sehingga terlihat mutasi perubahan barangnya.

bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding tetap berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan bahwa transaksi tersebut sebenarnya tidak ada karena tidak berpengaruh dengan jumlah persediaan, adalah sudah benar.

bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Banding menyatakan pendapat sebagai berikut:

bahwa terkait dengan koreksi Terbanding bahwa atas penyerahan antar cabang maka Pemohon Banding berpendapat bahwa :

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Pemohon Banding maka benar dan terbukti bahwa terdapat penyerahan atas transaksi ini;

bahwa menurut Majelis berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur:
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Kena Pajak adalah (f) Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang dan Penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.

bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan/atau keterangan/pernyataan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa dalam tahun sengketa pajak ini (2007), tidak ada Pemusatan PPN oleh Kantor Pusat Pemohon Banding dan Cabang-Cabangnya, sehingga penyerahan antara Kantor Pusat Pemohon Banding dan Pemohon Banding maupun antara Pemohon Banding dengan Kantor Cabang lainnya merupakan Penyerahan Kena Pajak dan Pemohon Banding wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN.

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menanda tanganninya…….dst.

bahwa berdasarkan Hasil Uji Bukti yang merupakan bagian dari persidangan, terbukti bahwa Faktur Pajak yang disengketakan memenuhi ketentuan formal sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sehingga secara formal tidak cacat dan telah benar. Adapun mengenai kebenaran material berdasarkan hasil uji bukti dinyatakan Terbanding bahwa ternyata Faktur Pajak Masukan tersebut tidak mempengaruhi stock persediaan (tidak didukung dengan arus barang);

Hal ini dikarenakan antara cabang yang memesan dengan cabang yang menerima barangnya tidak sama, dalam hal ini antara Pemohon Banding dengan Kantor Pusatnya.

bahwa Majelis berpendapat bahwa terdapat ketidakbenaran material karena dalam transaksi seperti ini (cabang yang memesan dengan cabang yang menerima barangnya tidak sama, dalam hal ini antara Pemohon dengan Kantor Pusatnya) sesungguhnya telah terjadi dua transaksi yaitu transaksi antara Penjual dengan Pemohon Banding dan transaksi antar cabang. Pajak Masukan yang diklaim Pemohon Banding adalah berkenaan dengan penyerahan BKP dari Penjual yang seharusnya diterima oleh Pemohon Banding (secara kenyataan tidak diterima), namun dalam kenyataan barang tersebut diterima oleh cabang lain atau Kantor Pusat, karena sesungguhnya telah terjadi transaksi yang kedua, yaitu transaksi antar cabang atau transaksi antara cabang lain dengan Kantor Pusat.

bahwa berdasarkan pertimbangan aquo dan hasil Uji Bukti serta dokumen bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan yang disengketakan, meskipun memenuhi kebenaran formal, namun tidak memenuhi kebenaran material, yaitu sesuai dengan arus barang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding dalam Penyerahan antar cabang sebesar Rp78.930.162 tidak dapat dikreditkan, sehingga Koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan yang dianggap cacat oleh Terbanding dalam Penyerahan antar cabang sebesar Rp78.930.162 telah benar dan tetap dipertahankan.

bahwa Koreksi Faktur Pajak Masukan yang berasal dari Pihak ke-3 sebesar Rp138.859.366,00 merupakan kategori Faktur Pajak Cacat yang berakibat tidak dapat dikreditkannya dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding karena fisik invoice dan surat jalan yang menjadi dasar penerbitan faktur pajak oleh penjual tidak ditujukan kepada Pemohon Banding cabang Lampung. Pemohon Banding tidak melakukan pemusatan tempat terhutang PPN.

bahwa Pemohon Banding mengemukakan karena barang yang dibeli diterima oleh Pemohon Banding dan berada dilokasi Pemohon Banding maka Pemohon Banding berhak mengkreditkan Pajak Masukannya.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan Koreksi Faktur Pajak Masukan yang berasal dari Pihak ke-3 sebesar Rp138.859.366,00 dengan kategori Faktur Pajak Cacat yang berakibat tidak dapat dikreditkannya dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding karena fisik invoice dan surat jalan yang menjadi dasar penerbitan faktur pajak oleh penjual tidak ditujukan kepada Pemohon Banding, cabang Lampung, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara arus barang dan dokumen pendukungnya, padahal Pemohon Banding tidak melakukan pemusatan tempat terhutang PPN.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Faktur Pajak Masukan yang berasal dari pihak ketiga sebesar Rp138.859.366,00; dengan alasan keberatan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan Uji Bukti dan melaporkan hasilnya dalam persidangan sebagai berikut:
Bukti yang diperiksa:

bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Terbanding menyatakan pendapat sebagai berikut:

bahwa bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding menyatakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang menyatakan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak dibuat dengan benar sesuai kondisi yang sebenarnya adalah sudah tepat.

bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Banding menyatakan pendapat sebagai berikut:

bahwa terkait dengan koreksi Terbanding atas Penyerahan pihak ke-3 khususnya pembelian dari PT. XYZ maka Pemohon Banding berpendapat :

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka benar dan terbukti bahwa terdapat penyerahan atas transaksi ini;

bahwa untuk pembelian dari PT. KPA atas FP 010.000-07.00007058 dan 010.000-07.00007515 maka:1. Terbanding tidak memberikan komentar sehingga hal ini menunjukkan Terbanding setuju atas dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding,2. Dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding menunjukkan kesesuaian dengan Invoice, Surat Jalan, Bukti Penerimaan Barang, dan Kartu Stock.

bahwa menurut Majelis, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena Faktur Pajak Masukan yang berasal dari Pihak ke-3 sebesar Rp294.336.947,00 merupakan kategori Faktur Pajak Cacat yang berakibat tidak dapat dikreditkannya dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding karena fisik invoice dan surat jalan yang menjadi dasar penerbitan faktur pajak oleh penjual tidak ditujukan kepada Pemohon Banding cabang Lampung. Pemohon Banding tidak melakukan pemusatan tempat terhutang PPN.

bahwa pada saat uji bukti Terbanding sudah memeriksa seluruh bukti yang Pemohon Banding serahkan termasuk Faktur Pajak atas nama PT. XYZ dan PT. KPA.

bahwa menurut Terbanding, atas 15 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. XYZ menyatakan pihak pembeli adalah Pemohon Banding yaitu Pemohon Banding dengan alamat Jalan Raya Perancis Komp. Mutiara Kosambi 1 Blok B 5/7 Dadap – Tangerang NPWP 02.362.631.0-418.001, namun Faktur penjualan (di dokumen disebut Faktur Asli) menyatakan bahwa barang dijual dan dikirim kepada PT. Nathani Indonesia dengan alamat Ruko Daan Mogot Permai Blok D-10 RT 01 RW 03 Kelurahan Batu Ceper, Kec. Batu Ceper, Tangerang NPWP 02.362.631.0-402.000.

bahwa selain itu diketahui Delivery Note yang menjadi lampiran Faktur Pajak tersebut menyatakan bahwa barang dijual dan dikirim kepada Pemohon Banding, alamat Jalan Untung Suropati No. 89 LK III Labuhan Ratu Bandar Lampung.

bahwa menurut Terbanding Faktur Pajak Masukan yang berasal dari Pihak Ketiga yaitu PT. XYZ, PT Kadu Jaya Perkasa dan PT Kalatham dikirim ke Kantor Pemohon Banding namun invoice (tagihan) dialamatkan ke Kantor Pusat merupakan transaksi yang wajar dan umum di kalangan dunia usaha mengingat administrasi pembayaran hutang dilakukan oleh Kantor Pusat.

bahwa menurut Majelis berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur:
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Kena Pajak adalah (f) Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang dan Penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang,

bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan/atau keterangan/pernyataan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa dalam tahun sengketa pajak ini (2007), tidak ada Pemusatan PPN oleh Kantor Pusat Pemohon Banding dan Cabang-Cabangnya, sehingga penyerahan antara Kantor Pusat Pemohon Banding dan Pemohon banding maupun antara Pemohon Banding dengan Kantor Cabang lainnya merupakan Penyerahan Kena Pajak dan Pemohon Banding wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN.

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untukmenanda tanganninya…….dst.

bahwa berdasarkan Hasil Uji Bukti yang merupakan bagian dari persidangan, terbukti bahwa Faktur Pajak yang disengketakan memenuhi ketentuan formal sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sehingga secara formal tidak cacat dan telah benar. Adapun mengenai kebenaran material berdasarkan hasil uji bukti dinyatakan Terbanding bahwa ternyata Faktur Pajak Masukan tersebut tidak mempengaruhi stock persediaan (tidak sesuai dengan arus barang); Hal ini dikarenakan antara cabang yang memesan dengan cabang yang menerima barangnya tidak sama, dalam hal ini antara Pemohon Banding dengan Kantor Pusatnya.

bahwa Majelis berpendapat bahwa terdapat ketidakbenaran material (ketidaksesuaian antara arus barang sesungguhnya dengan dokumen pendukungnya) karena dalam transaksi seperti ini (cabang yang memesan dengan cabang yang menerima barangnya tidak sama, dalam hal ini antara Pemohon dengan Kantor Pusatnya) sesungguhnya telah terjadi dua transaksi yaitu transaksi antara Penjual dengan Pemohon Banding dan transaksi antar cabang. Pajak Masukan yang diklaim Pemohon Banding adalah berkenaandengan penyerahan BKP dari Penjual yang seharusnya diterima oleh Pemohon Banding (secara kenyataan tidak diterima), namun dalam kenyataan barang tersebut diterima oleh cabang lain atau Kantor Pusat, karena sesungguhnya telah terjadi transaksi yang kedua, yaitu transaksi antar cabang atau transaksi antara antara cabang lain dengan Kantor Pusat.

bahwa berdasarkan pertimbangan aquo dan hasil Uji Bukti serta dokumen bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan yang disengketakan, meskipun memenuhi kebenaran formal, namun tidak memenuhi kebenaran material, yaitu sesuai dengan arus barang sesungguhnya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding dalam Penyerahan dari pihak ketiga sebesar Rp138.859.366 tidak dapat dikreditkan sehingga Koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan yang dianggap cacat dalam Penyerahan dari pihak ketiga sebesar Rp138.859.366 telah benar dan tetap dipertahankan.