Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50870/PP/M.XA/19/2014

Tinggalkan komentar

9 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50870/PP/M.XA/19/2014
JENIS PAJAK
Bea Masuk
TAHUN PAJAK
2013
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-428/WBC.10/2013 tanggal 28 Maret 2013 mengenai Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP000642/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 21 Januari 2013, akibat adanya penetapan nilai pabean atas Aluminium Easy Open End Dia 113 Dia Sot, Negara Asal: Thailand sesuai Lembar Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 005357 tanggal 17 Januari 2013 oleh Terbanding, dari semula diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Tarif sebesar BM 0% ( fasilitas ATIGA),sedangkan oleh Terbanding ditetapkan menjadi sebesar Tarif sebesar BM 5% (tarif MFN-tanpa fasilitas;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka fasilitas preferensi tarif yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 005357 tanggal 17 Januari 2013 sebesar 0% (nol persen) tidak dapat diberikan dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen).
Dengan demikian Terbanding menolak permohonan keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-428/WBC.10/2013 tanggal 28 Maret 2013;
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding juga memiliki surat pernyataan dari suplier Pemohon Banding, Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited, yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama Importir, yang seharusnya nama importirnya Pemohon Banding (PT. IMC) , tetapi tertulis PT. BDI Tbk;
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-428/WBC.10/2013 tanggal 28 Maret 2013 mengenai Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP000642/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 21 Januari 2013, akibat adanya penetapan nilai pabean atas Aluminium Easy Open End Dia 113 Dia Sot, Negara Asal: Thailand sesuai Lembar Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 005357 tanggal 17 Januari 2013 oleh Terbanding, dari semula diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Tarif sebesar BM 0% ( fasilitas ATIGA),
sedangkan oleh Terbanding ditetapkan menjadi sebesar Tarif sebesar BM 5% (tarif MFN-tanpa fasilitas), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar Rp18.883.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.
bahwa menurut Terbanding dasar permasalahan adalah tidak diberikannya fasilitas preferensi tarif dalam rangka Asean Trade In Goods Agrement (ATIGA) karena nama importir dan nomor invoice pada PIB dan Form D berbeda serta tidak ada tanda “Issued Retroactively” pada Form D sehingga terhadap importasi barang pemohon diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum ( MFN);bahwa berdasarkan penilitan terhadap data pendukung tersebut, diketahui adanya perbedaan nama Importir pada Pemberitahuan Impor Barang dan invoice tertulis PT. IMC, sedangkan pada Form D tertulis PT. BDI.
bahwa Terbanding dalam persidangan menjelaskan bahwa Terbanding bekerja berdasarkan peraturan bukan berdasarkan asumsi semestinya, sebagaimana dijelaskan dalam PMK-147 mengenai Tata Laksana Impor, dimana tidak ada kewajiban Terbanding untuk memberitahukan kepada Importir mengenai kesalahan yang dibuatnya, kecuali Importir sendiri yang memberitahu adanya kesalahan, sehingga dapat dilakukan perbaikan. Dalam hal ini Pemohon Banding juga telah menandatangani dalam PIB, dimana tertulis Importir menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini, yang dalam hal ini ditandatangani oleh PPJK. PPJK seharusnya dapat memberikan informasi kepada importir apabila dirasa ada yang kurang/salah.
bahwa Terbanding menyatakan memang untuk pengisian form fasilitas sistem Terbanding tidak menolak, namun Terbanding memiliki step lebih lanjut, yakni Petugas Pejabat Fungsional Peneliti Dokumen, yang meneliti kebenaran pengisian PIB dibandingkan dengan dokumen yang sebenarnya.
Bahwa Terbandingmenyatakankesalahan Pemohon Bandingtersebut diketahui dalam penelitian dokumen yang dilakukan oleh Terbanding.bahwa Terbanding menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mewajibkan Terbanding untuk memberitahukan hal tersebut.
bahwa Terbanding menjelaskan sistem dalam penyampaian PIB oleh importir adalah self assesment, sehingga importir dianggap tahu kebenaran dan bertanggung jawab atas PIB yang disampaikan.
bahwa atas pendapat Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa nama importir di form D nomor ID 2013-0001807 tertulis Bank Penerbit L/C yaitu PT. BDI.bahwa menurut Pemohon Banding, hal tersebut termasuk minor discrepancies /perbedaan kecil, tidak menyebabkan dokumen tersebut menjadi tidak sah.
bahwa atas pernyataan Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa perbedaan nama importir yang tercantum antara PIB dengan form Dalam tidak termasuk kategori minor discreption/perbedaan kecil, hal tersebut sesuai SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-16/BC/2010.
bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa ada Surat Pernyataan dari Supplier mengenai form D tersebut.bahwa atas penjelasan Pemohon Banding, Terbanding menanggapi bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak berlaku karena bukan dari pejabat yang berwenang.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis Nomor: 077/IMCP/H/XII/13 tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
  1. PermasalahanPokok permasalahan sebagai dasar diterbitkannya KEP-428/WBC.10/2013 adalah kesalahan administrasi yang tidak disengaja, yaitu dapat dikategorikan sebagai minor discrepancies, dimana nama importir pada PIB dan Invoice tertulis PT.IMC, sedangkan di Form D, tertulis PT.BDI.Karena perbedaan nama importir yang tertera pada PIB berbeda dengan yang ada di FORM D, maka Terbanding menganggap Pemohon Banding tidak berhak mendapatkan fasilitas preferensi tarif ATIGA, dan diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum;
  2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang disengketakan;Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010, tentang Petunjuk Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, angka 5, bagian b-9, yang kutipannya adalah sebagai berikut: “Perbedaan kecil minor discrepancies) antara SKA dun PIB dan / atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah.Perbedaan kecil tersebut antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/atau alamat eksportir, nama sarana pengangkut, dan / atau perbedaan lain yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (Invoice, BL/AWB, Packing List).
  3. Analisa dan PermohonanMenurut Pemohon Banding, bahwa Form D Pemohon Banding No: ID20130001807, adalah benar-benar milik Pemohon Banding, PT. IMC, bukan milik PT. BDI, Tbk. perbedaan nama importir pada PIB dan Form D, pada hakekatnya hanyalah merupakan kesalahan administrasi yang tidak disengaja, yang dapat dikategorikan sebagai minor discrepancies, yang dilakukan oleh pihak eksportir, bukan kesalahan Pemohon Banding sebagai importir, dimana pihak eksportir memasukan PT. BDI Tbk. sebagai importir. Padahal telah kita ketahui bersama bahwa PT. BDI Tbk. adalah perusahaan perbankan, yang menerbitkan LC atas impor yang Pemohon Banding lakukan, PT. IMC/Seharusnya pejabat KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan SPTNP, sehingga importir dapat menjelaskan nama importir yang sebenarnya.Kesalahan ini tidak menghapuskan keterangan asal barang yang sebenarnya, dan tidak menghilangkan identitas kepemilikan Form D yang sebenarnya, yaitu PT. IMC.
Perbedaan tersebut seharusnya tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah, sesuai dengan SE-05/BC/2010, angka 5, bagian b-9.Nama importir yang sebenarnya ini juga dapat dilihat dan dibuktikan dengan identitas yang ada didalam LC No. 0110012526B12 tanggal 27 Desember 2012 (PT. BDI), dimana didalam LC tersebut disebutkan bahwa sender adalah PT. BDI Tbk., sedangkan Applicant adalah PT. IMC.Perbedaan nama importir ini dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (Invoice, BL, dan Packing List), di semua data tersebut, sudah jelas bahwa importir adalah PT. IMC.Selain hal tersebut, Pemohon Banding juga memiliki surat pernyataan dari suplier dan surat keterangan dari bankers kami, adalah sebagai berikut:
  • Surat Pernyataan dari CROWN Food Packaging (Thailand) Public Company Limited, yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama Importir, yang sebenarnya dan seharusnya tercantum dalam Form D adalah PT. IMC, tetapi tertulis PT. BDI Tbk.
  • Surat Keterangan PT. BDI Tbk menerangkan bahwa:
  1. Bank Danamon Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perbankan,
  2. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai pemberi fasilitas kepada PT Indonesia Multi Colour Printing dimana salah satu fasilitasnya adalah LC/SKBDN,
  3. Bank Danamon Indonesia Tbk tidak pernah mengimpor Aluminium Easy Open End Dia 113 dari Thailand.bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak RI Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Banding ini, berkenan untuk mengabulkan permohonan banding ini, atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

    bahwa lebih lanjut dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk KEP-428, pokok permasalahan karena adanya kesalahan administrasi yang tidak disengaja, yang dapat dikategorikan sebagai minor discrepancies, yang dilakukan oleh pihak eksportir, dimana pihak eksportir memasukkan PT. BDI Tbk, sebagai importir, sehingga sesuai dengan SE-05/BC/2010, angka 5 , bagian b-9, kesalahan ini seharusnya tidak menghapuskan keterangan asal barang yang diimpor dan tidak menghilangkan identitas kepemilikan Form D yang sebenarnya. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah.

    bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyatakan sudah ada pernyataan/konfirmasi dari Bank Danamon Nomor: B.422.C.CBD tanggal 24 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Bank Danamon tidak pernah melakukan importasi atas barang Aluminium Easy Open End Dia 113 Dia Sot dan ada Letter Guarantee dari pihak eksportir (Thailand) yang menyatakan terdapat kesalahan dalam pemberitahuan pihak yang melakukan impor, dimana yang seharusnya adalah pihak Pemohon Banding (PT. IMC), bukan Bank Danamon.bahwa atas pernyataan Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa kesalahan penulisan nama eksportir tersebut bukan merupakan minor discrepancies.bahwa selanjutnya Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis Nomor: SR138/WBC.10/2013 tanggal 11 Desember 2013.

A.Pokok Permasalahan
Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas KEP-528 sebagaimana disampaikan dalam kesimpulan surat bandingnya dengan alasan bahwa telah terjadi kekeliruan yang terjadi hanyalah merupakan kekeliruan administrasi yang tidak disengaja yang dapat dikatagorikan sebgai minor discrepancies dimana nama importir pada PIB dan Invoice tertulis PT. IMC sedangkan di Form D tertulis PT. BDI, sementara Terbanding menggugurkan Form D (ATIGA) sehingga terhadap importasi barang yang diimpor pemohon diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010.Jadi, pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah adanya perbedaan pendapat tarif yang diberitahukan dalam PIB dengan penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai.B.Kronologis, Fakta dan Data Hukum TerkaitSengketa
  1. bahwa atas penetapan tersebut Pemohon mengajukan keberatan dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Nomor 000134/JB/KBR/2013 tanggal 01 Februari 2013;
  2. bahwa berdasarkan Surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak nomor S1097/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 04Februari 2013 keberatan diterima sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2010 dengan tanda terima permohonan keberatan tanggal 01 Februari 2013;
  3. bahwa sebagai tindak lanjut penyelesaian keberatan telah dilakukan penelitan terhadap data pendukung yang dilampirkan, dasar penetapan pada SPTNP serta data terkait lainnya;
  4. bahwa dasar permasalahan tidak diberikannya fasilitas preferensi tarif dalam rangka Asean Trade In Goods Agrement (ATIGA) karena nama importir pada PIB dan Form D berbeda sehingga terhadap importasi barang pemohon diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum ( MFN);
  5. dari penelitian PIB dan Form D diketahui:
    1.dokumen asli Form D No. Referensi ID2013-0001807 tanggal 04 Januari 2013 telah dilampirkan saat pengurusan pemberitahuan impor barang,
    2. pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 005357 tanggal 17 Januari 2013 telah dicantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form 0,3. Importir pada PIB dan Invoice tertulis PT. IMC, sedangkan pada Form D tertulis PT. BDI.
  6.  berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, Angka 5 tentang Penelitian dan Keputusan Pejabat Peneliti Dokumen, disebutkan bahwa:
    1. Penelitian PIB4) nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan SKA kedapatan sesuai.
    2. Penelitian SKA4) kolom-kolom pada SKA telah diisi dengan pernyataan yang sesuai yang diberitahukan dalam PIB dan dokumen pelengkap pabean (misalnya invoice dan packing list).
  7. berdasarkan Annex 8, Operational Certification Procedures for the Rules of Origin under Chapter 3 of ASEAN Trade In Goods Agreement, Rule 6 , tentang Examination of Application for a Certificate of Origin, disebutkan bahwa:
    The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a Certification of Origin ( Form D) to ensure that:
    1. The application and the Certificate of Origin (Form D) are duly completed and signed by the authorised signatory,
    2. The origin of the product is in conformity with the provisions of Chapter 3 of this Agreement,
    3. The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to supporting documentary evidence submitted.
  8. bahwa berdasarkan penelitian di atas, pemohon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement dan Operational Certification Procedures for the Rules of Origin under Chapter 3 of ASEAN Trade In Goods Agreement sehingga tidak dapat diberikan skema preferensi tarif Asean Trade In Goods Agrement ( ATIGA);
  9. bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap importasi jenis barang Aluminium Easy Open End Dia 113 Dia Sot yang diimpor dengan PIB Nomor 005357 tanggal 17 Januari 2013 dikenakan Bea Masuk sesuai tarif yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen).
  10. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a sampai dengan i di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan atas Keberatan PT. IMC terhadap Penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP nomor SPTNP-000642/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 21 Januari 2013.
C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
  1. Berdasarkan uraian di atas, keberatan Pemohon Banding diusulkan untuk ditolak dan terhadap importasi jenis barang Aluminium Easy Open End Dia 113 Dia Sot yang diimpor dengan PIB Nomor 005357 tanggal17 Januari 2013 dikenakan Bea Masuk sesuai tarif yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen),
  2. bahwa TERBANDING dapat membuktikan sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa tarif atas barang yang diberitahukan pada PIB 005357 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Pemohon tidak benar,
  3. bahwa karena Tarif dikenakan Bea Masuk sesuai tarif yang berlaku umum maka dilakukan penetapan tarif atas barang impor a.n. PEMOHON sebagaimana tersebut dalam PIB 005357, dilaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tarif, yakni Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan j.o Peraturan Menteri KeuanganNomor:160/PMK.04/2010 tentang tarif Untuk Penghitungan Bea Masuk dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya= ,
  4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana Keputusan Nomor: KEP428/WBC.10/2013 tanggal 28 Maret 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
D.Permohonan / Saran
Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan tarif barang yang dipermasalahkan, dan Terbanding telah menetapkan KEP428/WBC.10/2013 tanggal 28 Maret 2013 sesuai ketentuan sehingga TERBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan- Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya,– Menguatkan Keputusan TERBANDING nomor: KEP-428/WBC.10/2013 tanggal 28 Maret 2013Jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon keadilan yang seadil-adilnya. Ex Aquo et Bono.
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti , penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta penelitian terhadap berkas banding maka Majelis berkesimpulan sebagai berikut:
  1. bahwa dalam asli dari Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang dilampirkan Pemohon Banding, nama Importir tertulis PT. BDI, namun pada PIB danInvoice tertulis PT. IMC;
  2. bahwa Pasal 10C Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan:(1)“Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.(2) Permohonan sebagaimana dimaksud paada ayat (1) ditolak apabila:a.barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean,b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai, atauc. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.
  3. bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan tarif Bea Masuk Dalam Rangka AEAN Trade In Goods Agreement ( ATIGA ) disebutkan bahwa: “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,
    2. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), pada pemberitahuan impor barang,c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan…
  4. bahwa berdasarkan Annex 8, Operational Certification Procedures for the Rules of Origin under Chapter 3 of ASEAN Trade In Goods Agreement, Rule 6, tentang Examination of Application for a Certificate of Origin, disebutkan bahwa:The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a Certification of Origin (Form D) to ensure that:
    1. The application and the Certificate of Origin (Form D) are duly completed and signed by the authorised signatory;
    2. The origin of the product is in conformity with the provisions of Chapter 3 of this Agreement;
    3. The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to supporting documentary evidence submitted;e.
bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE05/BC/2010 tanggal 23 maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement disebutkan:4. Pelaksanaan skema preferensi tarifSkema preferensi tarif dalam rangka FTA diberikan dengan ketentuan:
  1. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi SKA pada PIB.
  2. Importir wajib menyampaikan lembar SKA dengan format dan peruntukan sebagaimana tersebut pada butir 3 huruf b kepada kantor pabean di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB (dilampirkan pada PIB). 5. Penelitian dan Keputusan Pejabat Peneliti Dokumen
a.Penelitian PIB
1) Disamping PIB dilampiri dokumen pelengkap pabean sebagaimana ditentukan dalam tatalaksana kepabeanan di bidang impor yang berlaku, PIB juga harus dilampiri SKA Form D (lembar asli), atau Form E ( lembar asli dan lembar ketiga),atau Form AK (lembar asli), atau Form JIEPA (lembar asli), atau masing-masing SKA yang telah diberi cap CERTIFIED TRUE COPY.4)Nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan SKA kedapatan sesuai;b. Penelitian SKA9) Perbedaan kecil (minor discrepancies) antara SKA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Perbedaan kecil tersebut antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/atau alamat eksportir,nama sarana pengangkut, dan/atau perbedaan lain yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean ( invoice, BL/AWB, Packing List). Contoh perbedaan yang dapat dikategorikan sebagai minor discrepancies antara lain: Uraian barang tertulis di SKA Hot Dip Coated Al-Zn 555pct in coil, pada,dokumen pelengkap pabean tertulis Hot Dip Coated Al-Zn 55 pct in coil, Nama eksportir tertulis di SKA Chung Hung Steel Company Ltd. pada dokumen pelengkap pabean tertulis Chung Hung Steel Corporation Ltd.f.
bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berkesimpulan:
bahwa Nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan SKA kedapatan tidak sesuai, yang menurut Majelis bukan termasuk perbedaan kecil (minor discrepancies),
bahwa atas kesalahan data pemberitahuan pabean berikut lampirannya, Pemohon Banding tidak mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean,
bahwa kesalahan data pemberitahuan pabean yang diserahkan Pemohon Banding merupakan temuan pejabat Bea dan Cukai.
bahwa berdasarkan kesimpulan di atas Majelis dapat meyakini kebenaran alasan Terbanding untuk tidak memberikan skema preferensi tarif Asean Trade In Goods Agrement (ATIGA) kepada Pemohon Banding dan menetapkan tarif Bea Masuk sesuai tarif yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen) terhadap importasi jenis barang Aluminium Easy Open End Dia 113 Dia Sot yang diimpor dengan PIB Nomor 005357 tanggal 17 Januari 2013.
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: 000642/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-428/WBC.10/2013 tanggal 28 Maret 2013 sudah benar dan tetap dipertahankan.
MENIMBANG
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-428/WBC.10/2013 tanggal 28 Maret 2013, tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-000642/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 21 Januari 2013.
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Antiek Trikoryani, S.H., M.M.sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor: PUT.50870/PP/M.XA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 di Surabaya dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Naseri, S.E., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
​​​​​​​dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding, namun
dihadiri oleh Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: