RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51709/PP/M.XVI.A/99/2014

JENIS PAJAK
Gugatan

TAHUN PAJAK
2009

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Penggugat mengajukan surat permohonan Penghapusan Sanksi pertama atas sanksi yang dibebankan pada SKPKB PPN tersebut dan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-235/WPJ.07/2013 tanggal 14 Februari 2013, Tergugat menolak permohonan penghapusan sanksi Penggugat;

MENIMBANG
bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor S-4946/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

bahwa dalam perkara Gugatan ini Majelis tidak melakukan pemeriksaan mengenai materi Gugatan di atas melainkan hanya melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan formal pengajuan Surat Gugatan;

bahwa pembahasan mengenai ketentuan formal pengajuan Surat Gugatan adalah sebagai berikut:
bahwa diketahui di dalam surat permohonannya ke Pengadilan Pajak Penggugat mengatakan mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor S- 4946/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

bahwa diketahui Keputusan Tergugat Nomor S-4946/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 16 Agustus 2013; merupakan jawaban atas Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor 031/PTS-Pjk/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang diajukan oleh Penggugat;

bahwa diketahui Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor 031/PTS-Pjk/IV/2013 tanggal 24 April 2013 diajukan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-235/WPJ.07/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 tentang jawaban atas surat permohonan Penghapusan Sanksi atas SKPKB PPN Nomor: 00150/207/09/055/12 tanggal 27 Agustus 2012;

bahwa diketahui Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

bahwa karena surat permohonan Penggugat ditujukan kepada Surat Keputusan yang berangkat bukan dari Surat Keberatan melainkan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, maka dalam hal ini Pengadilan Pajak menggolongkan Surat Permohonan Penggugat sebagai Surat Gugatan, sehingga dengan demikian pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan akan mengikuti syarat-syarat pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa diketahui bahwa Surat GugatanNomor 104/PTS-PJK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 yang diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 16 September 2013 diajukan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-4946/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 16 Agustus 2013;

bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut :“Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat”

bahwa jika dihitung dari tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor S- 4946/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 16 Agustus 2013 sampai tanggal diterimanya Surat Gugatan di Pengadilan Pajak yakni tanggal 16 September 2013 dapat diketahui jumlahnya adalah 31 (tiga puluh satu) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat aquo;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor 08/PTSPJK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 yang diterima di Pengadilan Pajak padatanggal 16 September 2013 tidak memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan sesuai persyaratan formal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Keputusan aquo sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

MENGINGAT
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
5. Ketentuan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN
Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S- 4946/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00150/207/09/055/12 tanggal 27 Agustus 2012 atas nama XXX, Tidak Dapat Diterima;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 berdasarkan Musyawarah Majelis XVI.A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. I Putu Setiawan, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Binsar Siregar, Ak. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Subandi, Ak. M.M. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-51709/PP/M.XVI.A/99/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 1 April 2014, dengan susunan Hakim Majelis XVI.A dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. I Putu Setiawan, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Binsar Siregar, Ak sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Anggota,
MR Abdi Nugroho, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti,