:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 36 ayat (1) huruf d untuk sengketa formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan pembahasan akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersama ini Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Ketetapan Pajak:

bahwa Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan tangggal 16 Desember 2013, 13 Januari 2014 dan 10 Februari 2014 tanpa menyampaikan alasan ketidakhadirannya walaupun telah dipanggil secara patut dengan telah dikirimkan Panggilan Sidang dari Pengadilan Pajak Nomor: Pang-322/SP/Pg.21/2013 tanggal 09 Desember 2013, Pang-330/SP/Pg.21/2013 tanggal 19 Desember 2013, Nomor: Pang-008/PAN.21/2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan Bukti Kirim Pos Nomor Barcode: 80026013925 tanggal 12 Desember 2013, Nomor Barcode: 80025870264 tanggal 24 Desember 2013 dan Nomor Barcode: 80023063212 tanggal 17 Januari 2014;

bahwa Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan tangggal 16 Desember 2013, 13 Januari 2014 dan 10 Februari 2014 tanpa menyampaikan alasan ketidakhadirannya walaupun telah dipanggil secara patut dengan telah dikirimkan Panggilan Sidang dari Pengadilan Pajak Nomor: Pang-322/SP/Pg.21/2013 tanggal 09 Desember 2013, Pang-330/SP/Pg.21/2013 tanggal 19 Desember 2013, Nomor: Pang-008/PAN.21/2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan Bukti Kirim Pos Nomor Barcode: 80026013925 tanggal 12 Desember 2013, Nomor Barcode: 80025870264 tanggal 24 Desember 2013 dan Nomor Barcode: 80023063212 tanggal 17 Januari 2014;

bahwa Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan tangggal 16 Desember 2013, 13 Januari 2014 dan 10 Februari 2014 tanpa menyampaikan alasan ketidakhadirannya walaupun telah dipanggil secara patut dengan telah dikirimkanPanggilan Sidang dari Pengadilan Pajak Nomor: Pang-322/SP/Pg.21/2013 tanggal 09 Desember 2013, Pang-330/SP/Pg.21/2013 tanggal 19 Desember 2013, Nomor: Pang-008/PAN.21/2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan Bukti Kirim Pos Nomor Barcode: 80026013925 tanggal 12 Desember 2013, Nomor Barcode: 80025870264 tanggal 24 Desember 2013 dan Nomor Barcode: 80023063212 tanggal 17 Januari 2014;

:

bahwa Surat Gugatan Nomor 48/PJP/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Direktur Utama,bahwa Surat Gugatan Nomor: 48/PJP/IX/2013 tanggal 24 September 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:
“Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14(empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan”Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:
“Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat”

bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:
(11) “Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”; 
(12) “Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

bahwa Surat Gugatan Nomor 48/PJP/IX/2013 tanggal 24 September 2013, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 (diantar), sedangkan Surat Paksa Nomor SP-00581/WPJ.20/KP.0904/2013 diterbitkan tanggal 21 Agustus 2013;

bahwa jika dihitung sejak Surat Paksa Nomor SP-00581/WPJ.20/KP.0904/2013 diterbitkan hingga Surat Gugatan dikirimkan ke Pengadilan Pajak maka terdapat jangka waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari;

bahwa Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan tangggal 16 Desember 2013, 13 Januari 2014 dan 10 Februari 2014 tanpa menyampaikan alasan ketidakhadirannya walaupun telah dipanggil secara patut dengan telah dikirimkan Panggilan Sidang dari Pengadilan Pajak Nomor: Pang-322/SP/Pg.21/2013 tanggal 09 Desember 2013, Pang-330/SP/Pg.21/2013 tanggal 19 Desember 2013, Nomor: Pang-008/PAN.21/2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan Bukti Kirim Pos Nomor Barcode: 80026013925 tanggal 12 Desember 2013, Nomor Barcode: 80025870264 tanggal 24 Desember 2013 dan Nomor Barcode: 80023063212 tanggal 17 Januari 2014 sehingga Penggugat tidak dapat dimintai keterangan lebih lanjut dalam persidangan; dengan demikian, Majelis berpendapat Surat Gugatan tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 14 (empat belas) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:“Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan”bahwa berdasarkan Surat Gugatan a quo, dalam perihal surat, Penggugat menyatakan:
“Gugatan atas Surat Paksa Nomor: SP-00581/WPJ.20/KP.0904/2013atas SKP-KB”bahwa berdasarkan Surat Gugatan a quo, dalam paragraf isi surat, Penggugat menyatakan:“bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 36 ayat (1) huruf d untuk sengketa formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan pembahasan akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersama ini Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Ketetapan Pajak:Nomor 00010/107/08/008/13 Tahun 2013 Jenis Pajak PPN sebesar Rp2.962.661,00; Nomor 00012/107/08/008/13 Tahun 2013 Jenis Pajak PPN sebesar Rp1.731.984,00;dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit;Pokok Gugatan Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, di atas kertas bermaterai cukup, “DITAMBAH KALIMAT” oleh Pemeriksa Pajak TANPA IZIN SECARA LISAN ATAUPUN TERTULIS dari Pemberi Kuasa; Alasan Gugatan Pemeriksa mengabaikan Hak Pemberi Kuasa/Penanggung Jawab dengan memberikan tambahan kalimat tambahan pada surat kuasa;

bahwa berdasar perihal surat gugatan aquo diketahui bahwa Penggugat menyatakan menggugat Surat Paksa Nomor: SP-00581/WPJ.20/KP.0904/2013atas SKP-KB;

bahwa namun dalam isi surat gugatan Penggugat menyatakan “bersama ini Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Ketetapan Pajak:Nomor 00010/107/08/008/13 Tahun 2013 Jenis Pajak PPN sebesar Rp2.962.661,00; Nomor 00012/107/08/008/13 Tahun 2013 Jenis Pajak PPN sebesar Rp1.731.984,00;

bahwa dengan demikian diketahui Surat Gugatan a quo diajukan atas lebih dari 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan;

bahwa atas hal tersebut perlu dimintakan keterangan lebih lanjut kepada Penggugat;

bahwa namun Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan tangggal 16 Desember 2013, 13 Januari 2014 dan 10 Februari 2014 tanpa menyampaikan alasan ketidakhadirannya walaupun telah dipanggil secara patut dengan telah dikirimkan Panggilan Sidang dari Pengadilan Pajak Nomor: Pang-322/SP/Pg.21/2013 tanggal 09 Desember 2013, Pang-330/SP/Pg.21/2013 tanggal 19 Desember 2013, Nomor: Pang-008/PAN.21/2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan Bukti Kirim Pos Nomor Barcode: 80026013925 tanggal 12 Desember 2013, Nomor Barcode: 80025870264 tanggal 24 Desember 2013 dan Nomor Barcode: 80023063212 tanggal 17 Januari 2014 sehingga Penggugat tidak dapat dimintai keterangan lebih lanjut dalam persidangan; dengan demikian Majelis berpendapat Surat Gugatan tidak memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:
“Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat”

bahwa Surat Gugatan Nomor 48/PJP/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Direktur Utama,bahwa berdasarkan dalam perihal Surat Gugatan a quo, Penggugat menyatakan: “Gugatan atas Surat Paksa Nomor: SP-00581/WPJ.20/KP.0904/2013atas SKP-KB”

bahwa berdasarkan Surat Gugatan a quo, dalam paragraf isi surat, Penggugat menyatakan:
“bersama ini Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Ketetapan Pajak:Nomor 00010/107/08/008/13 Tahun 2013 Jenis Pajak PPN sebesar Rp2.962.661,00; Nomor 00012/107/08/008/13 Tahun 2013 Jenis Pajak PPN sebesar Rp1.731.984,00;dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit; Pokok Gugatan Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, di atas kertas bermaterai cukup, “DITAMBAH KALIMAT” oleh Pemeriksa Pajak TANPA IZIN SECARA LISAN ATAUPUN TERTULIS dari Pemberi Kuasa; Alasan Gugatan Pemeriksa mengabaikan Hak Pemberi Kuasa/Penanggung Jawab dengan memberikan tambahan kalimat tambahan pada surat kuasa;”

bahwa Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan tangggal 16 Desember 2013, 13 Januari 2014 dan 10 Februari 2014 tanpa menyampaikan alasan ketidakhadirannya walaupun telah dipanggil secara patut dengan telah dikirimkan Panggilan Sidang dari Pengadilan Pajak Nomor: Pang-322/SP/Pg.21/2013 tanggal 09 Desember 2013, Pang-330/SP/Pg.21/2013 tanggal 19 Desember 2013, Nomor:Pang-008/PAN.21/2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan Bukti Kirim Pos Nomor Barcode: 80026013925 tanggal 12 Desember 2013, Nomor Barcode: 80025870264 tanggal 24 Desember 2013 dan Nomor Barcode: 80023063212 tanggal 17 Januari 2014;

bahwa Surat Gugatan Nomor 48/PJP/IX/2013 tanggal 24 September 2013, Penggugat tidak mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat;

bahwa dalam Surat Gugatan Nomor 48/PJP/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dilampiri:Surat Paksa Nomor: SP-00581/WPJ.20/KP.0904/2013tanggal 21 Agustus 2013, Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00010/107/08/008/13 tanggal 31 Januari 2013, dan Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00012/107/08/008/13 tanggal 31 Januari 2013bahwa sehubungan ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut di atas, Majelis tidak dapat meminta keterangan dan dokumen pendukung dari Penggugat mengenai kewenangan Sdr. XX, menandatangani surat gugatan sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup memadai bahwa Sdr. XX, Jabatan: Direktur Utama, berwenang menandatangani Surat Gugatan Nomor 48/PJP/IX/2013 tanggal 24 September 2013,bahwa sehubungan ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut di atas maka Majelis tidak dapat meminta kejelasan lebih lanjut dari Penggugat mengenai ketidaksinkronan antara perihal surat gugatan dengan pokok surat gugatan dan alasan permohonan gugatan sehingga Majelis berpendapat surat gugatan tidak memuat alasan yang jelas; dengan demikian Majelis berpendapat, Surat Gugatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Kesimpulan bahwa dengan demikian Surat Gugatan Nomor 48/PJP/IX/2013 tanggal 24 September 2013 diketahui memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan yaitu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak namun tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan yaitu Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;