Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51032/PP/M.XIA/99/2014

Tinggalkan komentar

7 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-51032/PP/M.XIA/99/2014
JENIS PAJAK
Gugatan
TAHUN PAJAK
2013
POKKO SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Tergugat Nomor S-6539/WPJ.06/KP.1009/2013 tanggal 7 Maret 2013;
Menurut Tergugat
:
bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan imbalan bunga mengingat Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put41415/PP/M.XI/99/2012 yang diucapkan tanggal 20 November 2012 yang menjadi dasar pengajuan permohonan Penggugat merupakan putusan gugatan, bukan keputusan keberatan atau putusan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) UU KUP;
Menurut Penggugat
:
Pokok permasalahannya bertolak dari Permohonan Banding yang dimenangkan sepenuhnya / sebagian oleh Penggugat sehingga STP yang telah diterbitkan harus dibuat Pengurangan atau Pembatalan atas STP tersebut, sehingga atas Pemindahbukuan tagihan STP tersebut harus dikembalikan ke Penggugat berikut Imbalan Bunganya.
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor S-6539/WPJ.06/KP.1009/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pemberitahuan Perihal Pemberian Imbalan Bunga Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00002/107/04/022/08 tanggal 16 April 2008 yang tidak disetujui oleh Penggugat;
bahwa menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan imbalan bunga mengingat Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put41415/PP/M.XI/99/2012 yang diucapkan tanggal 20 November 2012 yang menjadi dasar pengajuan permohonan Penggugat merupakan putusan gugatan, bukan keputusan keberatan atau putusan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) UU KUP.
bahwa sedangkan menurut Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan a quo pada pokoknya menyatakan bahwa:
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41415/PP/M.XI/99/2012 yang diucapkan tanggal 20 November 2012 yang Penggugat terima pada tanggal 17 Desember 2012 merupakan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang harus dipatuhi dan/atau dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Cq KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu .Penggugat berhak atas Imbalan Bunga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:Undang-Undang RI Nomor14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Pasal 1 ayat (5), ayat (7), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 87)Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP (Pasal 23 ayat 2 dan Pasal27A ayat (2)).
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40 /PMK. 03/2005 tertanggal 06 Juni 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak (Pasal 3 ayat (4)), maka dengan ini Penggugat berhak atas imbalan bunga tersebut dengan perhitungan: Pembayaran STP PPN tersebut pada April 2011 sampai keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/WPJ.06/2013 tertanggal 13 Februari 2013, maka Jumlah bunga menurut perhitungan Penggugat adalah: Rp 1.613.678.744,00 X 23 bulan X 2% = Rp742.292.222,00bahwa Kronologis permasalahan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
bahwa gugatan a quo merupakan turunan dari Permohonan Banding Penggugat yang telah diputuskan dalam amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.29322/PP/M.III/16/2011 yang di ucapkan tanggal 21 Februari 2011;
bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak tersebut KPP Pratama Tanah Abang Satu cq Direktur Jenderal Pajak menolak untuk Pengurangan atau Pembatalan STP tersebut dan dalam hal ini Direktorak Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1183/WPJ.06/2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor 00002/107/04/022/08 tertanggal 16 April 2008;
bahwa dalam hal ini Penggugat (Wajib Pajak) diberikan Hak oleh Undang-UndangKUP Pasal 23 ayat (2) untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan Pajak yang telah di Putuskan dalam amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41415/PP/M.XI/99/2012 yang di ucapkan tanggal 20 November 2012;
bahwa dalam melaksanakan Putusan tersebut Tergugat menolak untuk membayarkan Imbalan Bunga atas Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor S-6539/WPJ.06/KP.1009/2013Perihal Pemberitahuan Perihal Pemberian Imbalan Bunga atas STP PPN Nomor 00002/107/04/022/08, dengan alasan dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP di dalamnya Tidak mencantumkan kata-kata “gugatan”;
bahwa Tergugat menolak untuk membayarkan Imbalan Bunga sebagaimana disampaikan dalam Surat Nomor S-6539/WPJ.06/KP.1009/2013 tanggal 7 Maret 2013 dengan alasan:Putusan gugatan bukanlah dokumen sumber pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maupun dokumen sumber sebagai dasar pengembalian imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 18 dan Pasal 27A Undang-Undang KUP;
Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/WPJ.06/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 yang membatalkan STP PPN Nomor 00002/107/04/022/08 tanggal 16 April 2008:
Adapun imbalan bunga tidak dapat diberikan mengingat pengurangan atau pembatalan STP di atas bukan merupakan akibat dari adanya keputusan keberatan atau putusan banding.
bahwa Pasal 27A Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:
Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembaii; atau untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali;
(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan.
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.bahwa atas Surat Tagihan Pajak a quo, Penggugat mengajukan Surat Nomor 006/DVN/IV/11 tanggal 26 April 2011 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/107/04/022/08 tanggal 16 April 2008 dan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1183/WPJ.06/2011 tanggal 28 Oktober 2011 , permohonan tersebut ditolak;
bahwa atas Keputusan a quo, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dengan surat Nomor 005/DVN/XI/2011 tanggal 22 November 2011 dan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41415/PP/M.XI/99/2012 yang diucap tanggal 20 November 2012, permohonan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak a quo, Penggugat mengajukan Surat Nomor 007/DVN/XII/12 tanggal 17 Desember 2012 tentang Permohonan SPMKP atas STP PPN Nomor 00002/107/04/022/08 tanggal 16 April 2008 dan Surat Nomor 008/DVN/XII/12 tanggal 17 Desember 2012 tentang Permohonan Imbalan Bunga atas STP PPN Nomor 00002/107/04/022/08, Tergugat menjawab dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/WPJ.06/2013 tanggal 13 Februari 2013 ,
bahwa Tergugat telah mengurangkan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP dan membatalkan STP PPN Nomor00002/107/04/022/08 tanggal 16 April 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:
bahwa berdasarkan kronologis gugatan serta peraturan perundangan a quo maka Majelis berpendapat sebagai berikut:bahwa kepada Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilaiMasaPajakJanuarisampaidenganDesember2004,Nomor00002/107/04/022/08 tanggal 16 April 2008 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.661.394.801,00, dan atas STP a quo telah dibayar lunas oleh Penggugat pada April 2011;
bahwa Tergugat dengan Keputusan KEP-227/WPJ.06/2013 tanggal 13 Februari 2013 telah mengurangkan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP dan membatalkan STP PPN Nomor 00002/107/04/022/08 tanggal 16 April 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:
Bahwa karena atas STP a quo yang telah dibatalkan oleh Tergugat dengan keputusan sebagaimana tersebut di atas mengurangkan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP sebesar Rp1.613.678.744,00 yang telah dibayar oleh Penggugat, dengan demikian telah terjadi kelebihan pembayaran pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 27A ayat (1a) huruf c Undang-Undang KUP atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diberikan imbalan bunga;
bahwa oleh karenanya Majelis berketetapan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga jumlah imbalan bunga adalah sebasar Rp742.292.222,00 sebagaimana rincian perhitungan sebagai berikut:Rp 1.613.678.744,00 X 23 bulan X 2%= Rp742.292.222,00
MENIMBANG
Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Bantahan, bukti-bukti yang ada dalam berkas gugatan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan tersebut di atas;
MENGINGAT
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-6539/WPJ.06/KP.1009/2013 tanggal 07 Maret 2013 tentang Pemberitahuan Perihal Pemberian Imbalan Bunga Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00002/107/04/022/08 tanggal 16 April 2008, atas nama : XXX, sehingga perhitungan imbalan bunga yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp742.292.222,00 sebagaimana perhitungan sebagai berikut;Rp1.613.678.744,00 X 23 bulan X 2%= Rp742.292.222,00
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :
Caecilia Sri Widiarti, sebagai Hakim Ketua,
Djoko Sutrisno, sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti, sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni, sebagai Panitera Pengganti,
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Idawati, sebagai Hakim Ketua,
Djoko Sutrisno, sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti, sebagai Hakim Anggota,
Arief Kurniadi, sebagai Panitera Pengganti,

http://www.pengadilanpajak.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: