Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51801/PP/M.XVIII.A/15/2014

Tinggalkan komentar

31 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51801/PP/M.XVIII.A/15/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan
TAHUN PAJAK
2009
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Koreksi Positif Penghasilan Luar Usaha;
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding menyimpulkan bahwa terdapat cukup alasan untuk menentukan utang sebagai modal sehingga Koreksi Biaya bunga sebesar Rp659.707.803,00 adalah sudah tepat, dan mohon kepada Majelis Hakim XVIII untuk menolak banding dari Pemohon Banding dan tetap mempertahankan keputusan Terbanding Nomor KEP-2101/WPJ.07/2012 Tanggal 24 Oktober 2012;
Menurut Pemohon
:
bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh mengatakan bahwa “Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini”. Dan sampai saat ini pun belum diterbitkan peraturan Menteri Keuangan mengenai dasar dari perhitungan DER;
Menurut Majelis
:
bahwa Terbanding dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 2101/WPJ.07/2012 dalam konsideran (menimbang) Nomor1, menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00116/405/09/052/11 tanggal 29 September 2011 Tahun Pajak 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-00143/WPJ.07/KP.0203/2012 tanggal 28 Juni 2012, namun Pemohon Banding dalam Permohonan Banding Nomor HIPT/FA/201301/008 tanggal 14 Januari 2013 dan dalam persidangan tidak memasalahkan Surat Keputusan Pembetulan tersebut sehingga Majelis tidak akan membahas masalah Surat Keputusan Pembetulan tersebut;
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto Pemohon Banding yang berasal dari koreksi Terbanding atas biaya bunga yang dibebankan oleh Pemohon Banding sebesar Rp659.707.803,00, dengan perincian sebagai berikut :
Biaya bunga menurut Pemohon Banding Rp828.936.693,00Biaya bunga menurut Terbanding Rp169.228.890,00Koreksi Rp659.707.803,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa pada pokoknya Pemohon Banding berpendapat bahwa cara yang dilakukan oleh Terbanding dengan memakai DER (Debt Equity Ratio) yang berdasarkan hasil riset mahasiswa STAN tahun 2010 yang mengakibatkan pembebanan bunga yang telah dibiayakan menjadi Rp169.228.890,00 adalah tidak benar karena tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
bahwa pada pokoknya Terbanding berpendapat koreksinya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010;
bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan yang diserahkan oleh Terbanding dan Pemohon Banding serta hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa ketentuan yang terkait dengan sengketa ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu:

Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 yang menyatakan “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: bunga, sewa, dan royalti”;
  • Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini”;
  • Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya”; Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan
    “Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d),
  • Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”;
  • Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010;
bahwa berdasarkan susunan pemegang saham dari Pemohon Banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat hubungan istimewa antara pihak pemberi pinjaman yaitu Heraeus Holding GmbH dengan Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan Financial Statement years ended 31 Desember 2009 and 2008 yang diterbitkan oleh Sidharta & Wijaya (Registered Public Accuntan) diketahui data Liabilities and Shareholder Equity sebagai berikut :
Jumlah pinjaman : Loans from shareholder current portion Rp19.975.000.000,00;Jumlah modal : Rp679.246.000,00;Utang : Modal = DER = 1 : 0,03 atau dengan pengertian jumlah pinjaman 29 kali jumlah modal;
bahwa atas keadaan seperti ini Majelis berpendapat keadaan perusahaan dan keuangan Pemohon Banding adalah sangat tidak sehat/wajar;
bahwa dalam perlakuan perpajakan terhadap instrumen pendanaan melalui pinjaman dan modal mempunyai pengaruh atau efek yang berbeda yaitu bunga dari pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dapat menjadi biaya untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sedangkan deviden sebagai pendapatan dari hasil kepemilikan modal tidak menjadi biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;
bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 Pemohon Banding dapat diketahui bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Pemohon Banding selalu mengalami kerugian dan baru di tahun 2009 memperoleh laba, sehingga terdapat akumulasi kerugian sebesar Rp5.639.951.000,00, apabila dihubungkan dengan struktur permodalan Pemohon Banding dimana modal statuternya Rp4.564.000.000,00 yang terdiri dari 2.000 lembar saham dengan nilai Rp2.282.000/lembar dan baru ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.220 lembar dengan nilai Rp2.784.040.000,00, Majelis berpendapat dalam kondisi yang demikian Pemohon Banding seyogyanya mendapat tambahan modal dari pemegang saham walaupun modal yang ditempatkan dandisetor telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
bahwa perhitungan kembali utang afiliasi oleh Terbanding dengan memakai perhitungan DER hasil riset mahasiswa STAN, menurut pendapat Majelis dapat dipertanggungjawabkan karena data pembanding yang dipakai adalah data yang berasal dari instansi yang secara hukum diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI);
bahwa atas kisaran suku bunga sebesar 4,15% yang dipakai oleh Terbanding untuk menghitung kembali biaya bunga menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak menyatakan menolak dan tidak memberikan komentar atas kisaran suku bunga tersebut dan hanya fokus menyatakan ketidaksetujuan pemakaian DER yang digunakan oleh Terbanding sehingga Majelis berpendapat atas kisaran suku bunga ini tidak ada masalah;
bahwa dengan mempertimbangkan baik pendapat Pemohon Banding maupun pendapat Terbanding serta hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas biaya bunga sebesar Rp659.707.803,00 dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding sesuai kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menolak 
permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2101/WPJ.07/2012 tanggal 24 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00116/405/09/052/11 tanggal 29 September 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-00143/WPJ.07/KP.0203/2012 tanggal 28 Juni 2012, atas nama XXX;
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XVIII.A Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 00588/PP/PM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Harry Prabowo, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Drs. A. Martin Wahidin sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota,
Ramadani Yunus, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor Put. 51801/PP/M.XVIII.A/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon Banding dan Terbanding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: