Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51767/PP/M.XVIB/15/2014

Tinggalkan komentar

31 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51767/PP/M.XVIB/15/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan
TAHUN PAJAK
2010
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penghasilan Neto terdiri dari:a. Koreksi Royaltib. Koreksi biaya Commitmen Charge
Menurut Terbanding
:
bahwa Pemohon Banding bertindak sebagai distributor atas produk mobil BMW, produk tersebut diperoleh dari PT TSM sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk baik dalam CBU maupun CKD sekaligus Spare Part sebagai pemasok dari produk BMW AG sesuai dengan Supply Agreement yang ada. Dalam prosedur pemesanan atas produk CKD, pihak Pemohon Banding memberikan suatu proposal atas produk-produk yang diinginkan kepada PT TSM. Kemudian atas proposal tersebut oleh pihak TSM kepada pihak BMW AG untuk dikirimkan CKD Kits yang nantinya akan dirakit oleh PT TSM. Pada saat pengiriman CKD kits kepada PT TSM, pihak BMW AG mengirimkan daftar tagihan royalty atas produk mobil BMW sesuai dengan jenis dan seri mobil tersebut. Dalam hal ini Pemohon Banding mencatat sebagai inventory royalti pada hutang royalty. Sehingga pada saat import yang dilakukan oleh PT TSM tidak termasuk biaya yang seharusnya dibayarkan berupa royalty, karena royalty tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding. Dengan demikian atas penyerahan atas mobil CKD tersebut berupa nilai PIB + biaya-biaya + margin. Dan oleh Pemohon Banding dicatat sebagai Inventory car pada hutang;
bahwa menurut Pemeriksa koreksi positif biaya commitment charges adalah berasaldari tagihan PT Tjahja Sakti Motor (PT TSM) kepada Pemohon Banding sehubungandengan tidak tercapainya minimum pembelian produk BMW oleh Pemohon Banding.Besarnya minimum pembelian yang harus dilakukan oleh Pemohon Banding sesuaidengan perjanjian antara Pemohon Banding dengan TSM adalah Rp350.000.000.000,00 per tahun. Selisih antara minimum pembelian tersebutdengan pembelian yang benar-benar terjadi oleh TSM akan ditagih “compensation ofminimum turnover”, yang besarnya adalah 3,9% dikali selisih tersebut;
Menurut Pemohon
:
bahwa penunjukan Pemohon Banding oleh BMW AG sebagai pemegang hak eksklusif distribusi ditandai dengan perjanjian Distibution Rights. Di dalam perjanjian tersebut disebutkan tanggung jawab Pemohon Banding untuk membayar biaya royalty kepada BMW AG atas pemberian hak ekslusif dalam mendistribusikan mobil BMW jenis CKD di Indonesia;
bahwa Pemohon Banding pun ingin menyampaikan bahwa Terbanding hendaknya mempertimbangkan fakta dimana pembayaran atas Commitment Charges oleh Pemohon Banding telah diakui sebagai penghasilan oleh TSM, yang juga merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri;
Menurut Majelis
:
bahwa dalam perjanjian tentang Distribution Right (hak eksklusif untuk mendistribusikan BMW) ini ada 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu: BMW AG Jerman, PT Tjahaja Sakti Motor, dan Pemohon Banding;
bahwa dasar pembayaran royalti oleh Pemohon Banding kepada BMW AG di Jerman adalah berdasarkan perjanjian royalti tanggal 20 Maret 2002 antara kedua belah pihak, yang berlaku efektif mulai 1 April 2001 yang menyatakan, ”As consideration for the exclusive right as mentioned above PT BMW Indonesia shall pay to BMW for each BMW automobile a royalti fee”;
bahwa sesuai perjanjian tersebut alasan pengenaan royalti kepada Pemohon Banding karena Pemohon Banding merupakan satu-satunya entitas yang berhak untuk dapat mendistribusikan/menjual mobil CKD BMW secara resmi kepada dealer-dealer di Indonesia, dengan demikian hak tersebut dikategorikan sebagai hak untuk memperdagangkan mobil BMW;
bahwa Majelis berpendapat pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada BMW AG, Jerman merupakan imbalan berupa royalti sehubungan dengan penggunaan hak atas merk dagang BMW dan hak ekslusive mendistribusikan mobil CKD BMW kepada BMW AG tersebut adalah pembayaran royalti, karena telah memenuhi unsur pengertian royalti sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
bahwa menurut dalil Terbanding dikaitkan dengan hubungan antara Pemohon Banding dengan BMW AG Jerman adalah perusahaan afiliasi kemudian memperlakukan pembayaran royalti seluruhnya sebagai bukan biaya karena diduga dipengaruhi oleh hubungan istimewa antara keduanya melainkan sebagai deviden terselubung adalah tidak tepat karena harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran harga transaksi yang dilakukan (pembayaran royalti) tidak wajar dengan mempertimbangkan berapa seharusnya royalti yang wajar sesuai data pembanding yang dibayar kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
bahwa memperhatikan pendapat Terbanding atas pengertian royalti pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004, Terbanding dengan Keputusan Nomor: KEP-583/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 26 April 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00035/406/04/056/06 tanggal 29 Maret 2006, telah memutuskan menerima permohonan keberatan Pemohon Banding atas pembayaran royalti dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut di atas;
bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-583/WPJ.07/BD. 05/2007 tanggal 26 April 2007, Terbanding telah memutuskan untuk membatalkan koreksi atas biaya royalti tahun 2004 yang menurut SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 adalah sebesar Rp13.713.529.491,00;
bahwa sesuai dengan ketetapan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 atas biaya royalti juga dilakukan koreksi sebagaimana tertuang dalam SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00073/406/05/056/07 tanggal 28 Juni 2007 yang kemudian diajukan keberatan oleh Pemohon Banding dan telah terbit Keputusan atas permohonan keberatan tersebut yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-640/WPJ.07/BD.05/2008 tertanggal 19 Mei 2008, dan atas Keputusan Terbanding atas Keberatan tersebut, koreksi atas biaya royalti Pemohon Banding diajukan banding dengan surat Nomor: ID-F/L-029/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put.26536/PP/M.IX/15/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;
bahwa sesuai dengan ketetapan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, atas biaya royalti juga dilakukan koreksi sebagaimana tertuang dalam SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00051/406/06/056/08 tanggal 31 Maret 2008 yang kemudian diajukan keberatan oleh Pemohon Banding dan telah terbit Keputusan atas permohonan keberatan tersebut yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-317/WPJ.07/BD.05/2009 tertanggal 19 Maret 2009, dan atas Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan surat Nomor: ID-F/L-080/2009 tanggal 16 Juni 2009 telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put.27426/PP/M.IX/15/2010 yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;
bahwa sesuai dengan ketetapan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 atas biaya royalti juga dilakukan koreksi sebagaimana tertuang dalam SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00096/406/07/056/09 tanggal 15 September 2009 yang kemudian diajukan keberatan oleh Pemohon Banding dan telah terbit Keputusan atas permohonan keberatan tersebut yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-846/WPJ.07/2010 tanggal 2 September 2010, dan atas Keputusan Terbanding atas Keberatan tersebut, koreksi atas biaya royalti Pemohon Banding diajukan banding dengan surat Nomor: ID-F/L-153/2010 tanggal 30 November 2010 dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put-35468/PP/M.XVI/15/2011 yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;
bahwa pengertian royalti sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sampai dengan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tidak mengalami perubahan, maka pengertian royalti untuk Tahun Pajak yang disengketakan di tahun 2007 tidak berubah;
bahwa sehubungan dengan asas konsistensi dalam penerapan hukum dan azas kepastian hukum sesuai ketetapan pajak Tahun Pajak 2004, 2005, 2006 dan 2007 tersebut, Majelis berpendapat pada prinsipnya pengertian royalti sehubungan dengan penggunaan hak atas merk dagang tetap sama sampai dengan sengketa untuk tahun pajak 2007, sepanjang ketentuan hukum pajak yang mengatur tentang perngertian royalti dimaksud tidak berubah maka pengertiannya tetap sama, dengan demikian seharusnya Terbanding tidak mengubah pendapatnya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya royalti sebesar Rp5.327.685.657,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa : “Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan, atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan”;

bahwa pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut di atas disebutkan bahwa: pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaranpengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya”;
bahwa pada pokoknya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, Perjanjian adalah ikatan antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan secara hukum perdata diakui sebagai Undang-Undang yang mengikat antara yang menandatangani perjanjian, sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka harus dihormati;
bahwa sesuai General Agreement dalam perjanjian dimaksud ada 3 (tiga) pihak yang terkait, yaitu: BMW AG Jerman dengan PT Astra International, Tbk dan PT Tjahaja Sakti Motor;
bahwa Pemohon Banding tidak termasuk sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian dimaksud;
bahwa walaupun telah dibuat suatu perjanjian yang mengikat para pihak sebagaimana tersebut di atas, namun pada dasarnya perjanjian tersebut dibuat bukan untuk merugikan salah satu pihak yang terikat di dalamnya, melainkan saling menguntungkan para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini Pemohon Banding sebagai pihak yang tidak menandatangani perjanjian akan dikenakan sanksi apabila tidak dapat mencapai target pembelian kepada PT Tjahaja Sakti Motor sebesar Rp600.000.000.000,00, sedangkan Pemohon Banding tidak mendapat kompensasi apapun dari PT Tjahaja Sakti Motor apabila dapat memenuhi target pembelian;
bahwa Majelis menilai General Agreement tersebut tidak merupakan dasar hukum yang kuat yang mengikat terhadap kewajiban sanksi dimaksud kepada Pemohon Banding karena bertindak sebagai entitas di luar dari ketiga pihak yang menandatangani perjanjian tersebut;
bahwa sesuai dengan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan persetujuan tidak dapat merugikan atau menguntungkan pihak ketiga;
bahwa perhitungan sebagaimana perjanjian tersebut tidak sesuai dengan prinsip win win solutions dalam perjanjian, karena menurut Majelis walaupun dalam hal membuat perjanjian berkontrak pada dasarnya bebas atau sesuai dengan azas kebebasan berkontrak, namun perjanjian yang mengabaikan prinsip win win solution dalam menanggung risiko, dipandang tidak lazim oleh Majelis, karena bersifat memberatkan pihak yang satu tanpa menerima imbalan, sehingga dapat dinilai sebagai persetujuan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa menurut Majelis, perjanjian a quo dipandang sebagai perjanjian yang kurang lazim dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Commitment Charges sebesar Rp3.320.846.355,00 sudah benar, sehingga koreksi tetap dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas banding, keterangan Kuasa Hukum Pemohon Banding dan Pejabat yang mewakili Terbanding dalam persidangan serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan yang meyakinkan bagi Majelis untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan rincian sebagai berikut:

112.PNG
bahwa dengan demikian Pajak Penghasilan Badan yang terutang Tahun Pajak 2008dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
MEMUTUSKAN
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1876/WPJ.07/2011 tanggal 02 Agustus 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Badan Nomor: 0004M/406/08/056/10 tanggal 28 Juni 2010 Tahun Pajak 2008, atas nama : XXX, sehingga Pajak Penghasilan Badan yang terutang Tahun Pajak 2008, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012 berdasarkan musyawarah Majelis XVI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Binsar Siregar, Ak. sebagai Hakim Ketua
Drs. Tugu Baleo Nasution sebagai Hakim Anggota
Drs. I Putu Setiawan, M.M. sebagai Hakim Anggota
I Ketut Susastra sebagai Panitera Pengganti
Putusan Nomor : Put-51767/PP/M.XVI/15B/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVI pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, dengan susunan sebagai berikut:
Drs. Binsar Siregar, Ak. sebagai Hakim Ketua
Drs. Arif Subekti sebagai Hakim Anggota
Drs. I Putu Setiawan, M.M. sebagai Hakim Anggota
M.R. Abdi Nugroho, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: