bahwa koreksi Pemeriksa karena selisih kurs dihitung dari sisa hutang leasing, bukan dari angsuran yang sudah dibayar. Setelah ditelaah penelaah berpendapat sama dengan pemeriksa. Selisih kurs yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pembayaran angsuran leasing bukan dari sisa hutang leasing;

bahwa kerugian selisih kurs mata uang asing sebagai akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Dalam hal ini kerugian atas selisih kurs tersebut berasal dari hutang leasing mesin pabrik, yang tentu saja berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Loss From Foreign Exchange sebesar Rp7.221.704.073,00, dimana oleh Terbanding selisih kurs dihitung dari sisa hutang leasing, bukan dari angsuran yang sudah dibayar, sehingga selisih kurs yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pembayaran angsuran leasing bukan dari sisa hutang leasing;

bahwa Pemohon Banding menyatakan kerugian selisih kurs mata uang asing sebagai akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Pemohon Banding dan dilakukan secara taat asas, apabila Pemohon Banding menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang berlaku pada akhir tahun dan kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan sepanjang Pemohon Banding mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas;

bahwa Pemohon Banding berpendapat sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya, dalam hal ini kerugian atau selisih kurs tersebut berasal dari hutang leasing mesin pabrik yang tentu saja berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Usaha (Leasing) Pasal 13 dinyatakan:
” Akuntansi transaksi sewa guna usaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di bidang sewa guna usaha di Indonesia”.

bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 (Revisi 2007),menyatakan sebagai berikut:

Definisi:

4. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:Sewa (lease) adalah … Sewa Pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga dialihkan;

Klasifikasi sewa:

8. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset;

Sewa dalam Laporan Keuangan Lessee

Sewa Pembiayaan

Pengakuan Awal

16. Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar…

17. .. Meskipun bentuk legal perjanjian sewa menyatakan bahwa lessee tidak memperoleh hak legal atas aset sewaan, dalam hal sewa pembiayaan secara substansi dan realitas keuangan pihak lessee memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian aset sewaan tersebut selama sebagian besar umur ekonomisnya…

18. Jika transaksi sewa tersebut tidak tercermin dalam neraca lessee, sumber daya ekonomi dan tingkat kewajiban dari entitas menjadi terlalu rendah (understated), sehingga mendistorsi rasio-rasio keuangan. Oleh karena itu, sewa pembiayaan diakui dalam neraca lessee sebagai aset dan kewajiban untuk pembayaran sewa di masa depan. Pada awal masa sewa, aset dan kewajiban untuk pembayaran sewa di masa depan diakui di neraca pada jumlah yang sama, kecuali untuk biaya langsung awal dari lessee yang ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai asset

bahwa konsekwensi dari hal tersebut secara komersial Pemohon Banding menyusutkan aktiva yang diperoleh dari sewa guna usaha dan angsuran pembayaran sewa guna usaha sebagai pembayaran hutang pada lessor dan dari sewa guna usaha sebagai biaya;bahwa berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Usaha (Leasing) Pasal 16 ayat (1) huruf a dinyatakan :

bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal ataspenyusutan barang modal yang disewa guna usahakan, dan membebankan pembayaran sewa guna usaha yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs, Pasal 2 dinyatakan:

bahwa konsekwensi dari dibukukannya barang modal yang berasal dari sewa guna usaha sebagai aktiva, maka nilai sewa guna usaha tersebut sebagai hutang, dimana sewa guna usaha tersebut dilakukan dengan mata uang asing maka rugi atau laba kurs dapat dijadikan biaya atau laba;

bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding telah melakukan ketentuan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 secara konsisten;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat;

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding;

bahwa besarnya Penghasilan Netto dihitung kembali menjadi sebagai berikut :
– Penghasilan Netto menurut Terbanding Rp 8.552.618.317,00
– Koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan Rp 7.221.704.073,00
– Penghasilan Netto menurut Majelis Rp 15.774.322.390,00