Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50436/PP/M.VA/15/2014

Tinggalkan komentar

31 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50436/PP/M.VA/15/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Peredaran Usaha Rp2.880.777.550,00 ,;
Menurut Terbanding
:
bahwa koreksi positif fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa atas harga jual per Kg dari transaksi penjualan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa adalah dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle/ALP) sebagai suatu prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding;
Menurut Pemohon
:
bahwa ketika Waiib Pajak memiliki transaksi hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya di dalam negeri yang sama-sama dalam keadaan laba, tidak dapat disimpulkan bahwa motif transaksi tersebut adalah penghindaran pajak melalui pergeseran laba. Ketika tidak terdapat motif penghindaran pajak melalui pemindahan laba maka tidak mungkin dapat dilakukan praktik abuse of transfer pricing untuk menggeser laba dan menghindari pajak serta mengakibatkan kerugian bagi negara;
Menurut Majelis
:
bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasinya yaitu:
1. PT Indo Lysaght (pemegang saham 50 % )2. PT Intancitra Logamindo (ada hubungan istimewa, yaitu direksi yang sama)3. PT Pipe Steel of Indonesia (ada hubungan istimewa, yaitu direksi yang sama) bahwa dari akta notaris Winnie S. Hadiprodjo, SH Nomor 32 tanggal 30 Juni 2008 terlihat bahwa pemegang saham Pemohon Banding adalah:
1. PT Indo Lysaght (2.150.000 saham = 50% dari pemegang saham: 4.300.000)
2. PT Cakra Bhakti Para (2.150.000 saham = 50% dari pemegang saham: 4.300.000) bahwa Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan tahun 2008 atas transaksi dengan yang mempunyai hubungan istimewa (related party) tersebut tidak dilaporkannya dan dinyatakan metode pengujian harga wajar yang digunakan Pemohon Banding adalah CUP ( Comparable Uncontrolled Price). Atas dasar pernyataan Pemohon Banding dalam SPTnya tersebut oleh Terbanding kemudian dilakukan penelitian transfer pricing atas penerapan metode CUP tersebut dengan mengirimkan surat Nomor: S-485/WPJ.12/KP.0900/2010 tanggal 24 Februari 2010 dan telah dijawab Pemohon Banding dengan surat Pemohon Banding Nomor: 009 /CCL/III/ 2010 tanggal 8 Maret 2010 serta surat Terbanding Nomor: 170/WPJ.12/KP.0900/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang telah dijawab oleh Pemohon Banding dengan surat Nomor: 014/CCL/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
bahwa atas jawaban dari Pemohon Banding tersebut, kemudian Terbanding melakukan analisis kesebandingan sehingga dalam kesimpulannya dengan metode CUP yang diterapkannya terdapat harga tidak wajar dari penjualannya ke perusahaan afiliasinya sehingga dilakukan koreksi atas penjualannya sebesar Rp 2.880.777.550,00 ;
bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding tidak setuju, karena menurut Pemohon Banding metode harga pasar sebanding atau metode perbandingan harga diantara pihak yang independen (CUP) tidaklah tepat untuk diterapkan karena terdapat perbedaan kondisi transaksi yang material yang memiliki tingkat kesebandingan yang jauh berbeda diantara transaksi yang diperbandingkan. Oleh Pemohon Banding dinyatakan bahwa metode TNMM (Transactional Net Margin Method) lebih tepat diterapkan pada transaksi yang disengketakan karena metode TNMM tidak dipengaruhi oleh perbedaan kondisi transaksi yang berdampak pada pembetukan harga dan metode tersebut lebih toleran terhadap perbedaan fungsi antara transaksi Pemohon Banding dengan pihak independen dan pihak uang memiliki hubungan istimewa. Dalam ketidaksetujuan Pemohon Banding tersebut juga dinyatakan bahwa atas kesalahan pengisian SPT yang dinyatakan oleh Pemohon Banding bahwa harga Transfer Pricing wajar dengan dasar metode CUP, adalah hanya sekedar pernyataan Pemohon Banding pada SPT yang seharusnya dilihat substansinya dan realita ekonomisnya bukan hanya formal yang dinyatakan Pemohon Banding dengan metode CUP, padahal harga Transfer Pricing wajar tersebut bisa ditentukan dengan analisa memakai metode TNMM;
bahwa dari alasan Terbanding melakukan analisa Transfer Pricing dengan metode CUP dan alasan Pemohon Banding melakukan analisa Transfer Pricing dengan metode TNMM, Majelis kemudian akan melihat sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seharusnya metode apa yang tepat yang harus digunakan dalam analisa Transfer Pricing ini;
bahwa Majelis melihat penjualan ke pihak afiliasi tersebut adalah antar wajib pajak dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding, dan Majelis melihat adanya perbedaan harga jual ke pihak afiliasi dan harga jual ke pihak independen. Atas kemungkinan adanya Transfer Pricing tersebut ketentuan yang mengatur tata cara pemeriksaannya adalah KEP01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan dalam SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang petunjuk penanganannya dinyatakan kasus-kasus Transfer Pricing dapat juga terjadi antara wajib pajak dalam negeri;
bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis melihat KEP-01/PJ.7/1993 penerapan metode-metode pemeriksaan kewajaran harga bisa dilakukan dengan:
1. Metode harga pasar sebanding ( CUP )
2. Metode harga jual minus (sales minus/resale price method)
3. Metode harga pokok plus (cost plus method)
4. Metode lainnya yang dapat diterimadan penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut dilakukan secara hirarkis dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat, sehingga bila dengan metode CUP dipandang tidak tepat maka kemudian dengan metode berikutnya yaitu harga jual minus (sales minus) atau harga penjualan kembali (resale price method) atau harga pokok plus (cost plus method) dan seterusnya sesuai dengan kondisi yang tepat;
bahwa dengan demikian, Majelis kemudian akan menilai apakah metode pemeriksaan kewajaran harga yang ditentukan Terbanding dengan harga pasar sebanding (CUP) sudah tepat atau belum untuk kasus sengketa ini;
bahwa dari penjelasan Terbanding diketahui bahwa:
a)Latar belakang penelitian Transfer Pricing oleh Terbanding adalah karena:
-Prosentase penjualan ke pihak afiliasi adalah 47% (46,60%)
– Ada perbedaan harga jual ke pihak afiliasi dan harga jual ke pihak independen
b) Dasar hukum yang diterapkan oleh Terbanding adalah:
– Penjualan ke pihak afiliasi = Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU PPh No 17 tahun 2000- Penyerahan BKP ke pihak afiliasi = Pasal 2 ayat (1) UU PPN No 18 tahun 2000 dan berpedoman dengan KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9Maret 1993
c) Prosedur PemeriksaanPemeriksaan dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret1993 dan SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 serta SE-152/PJ.04/2010;
d) Langkah-langkah Penerapan Harga Transaksi wajar atas penjualan ke pihak afiliasi antara lain yang dilakukan:
– Hubungan istimewa Pemohon Banding dengan PT Indo Lysaght, PT Intan Citra Logamindo dan PT Steel Pipe Industri of Indonesia
– Analisis kesebandingan
– Pemilihan pembanding- Pemilihan metode Transfer Pricing
– Penerapan harga transfer wajar bahwa Majelis akan melihat tahapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam penetapan Harga Transfer Wajar tersebut tahap demi tahap, dan hasil penelitian Majelis adalah sebagai berikut:
1. Terhadap latar belakang dan dasar hukum yang ditetapkan oleh Terbanding dalam penelitian/pemeriksaan Transfer Pricing dalam perkara ini Majelis mendapati bahwa cukup alasan dan telah benar dasar hukumnya untuk Terbanding melakukan Pemeriksaan Transfer Pricing terhadap SPT Pemohon Banding.
2. Terhadap prosedur pemeriksaan yang diacu oleh Terbanding dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan, terlihat acuan dan tahap-tahap yang dilakukan seperti pengenalan usaha Pemohon Banding, mengirimkan daftar pertanyaan pada Pemohon Banding, mempelajari hasil jawaban Pemohon Banding atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, menerapkan teknik dan metode pemeriksaan dan kemudian melakukan identifikasi perbedaan kondisi pembanding yang kemudian pada akhirnya menyimpulkan karakter dari kondisi transaksi yang diperbandingkan, Majelis melihat tahap-tahap tersebut telah dilakukan oleh Terbanding.
3. Terhadap langkah-langkah yang dilakukan Terbanding dalam penerapan Harga Transfer Wajar dengan metode CUP yang dipilih Terbanding karena menurut Terbanding telah terpenuhi tiga syarat yaitu:a. Terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang ada hubungan istimewab. Terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewac. Jenis produk sebagai obyek transaksi relatif sama. dinyatakan oleh Terbanding bahwa metode TNMM tidak dapat diterapkan karena:
a.Tidak sesuai dengan ketentuan SE-04/PJ.7/1993b. Tidak sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding dalam lampiran 3A SPT Tahunannya dengan metode CUPdinyatakan juga oleh Terbanding bahwa penerapan metode yang dipilih sesuai hierarkinya dan untuk metode costplus atau resale price atau TNMM baru dipilih dalam hal terdapat kesulitan untuk menggunakan metode CUP.
bahwa penerapan metode CUP untuk penghitungan harga transfer wajar yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:
a. Type/jenis barang RS/C atau RS/W (Zinc Oxide Medseal, Zinc Oxide Whitered)
b. Pembanding/pihak independen adalah data intern, yaitu penjualan Pemohon Banding ke pihak independen di dalam negeri.
c. Analisa yang dilakukan Terbanding adalah analisis kesebandingan dan analisis fungsional yang hasilnya adalah:
– untuk analisis fungsi untuk transaksi afiliasi dan transaksi independen dinyatakan sama kecuali untuk fungsi pemasaran yang berbeda.
– untuk analisis kesebandingan didapatkan Harga Wajar Rp23.592 dan harga jual ke afiliasi berkisar (Januari s.d. Desember berfluktuatif/tidak tetap) antara terendah Rp16.899 dan tertinggi Rp22.453d. Dengan ditentukannya harga wajar oleh Terbanding tersebut maka transaksi-transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang berafiliasi kemudian dikoreksi satu persatu sehingga menjadi total koreksi sebesar Rp2.880.777.550.
bahwa atas tahapan penerapan metode CUP untuk mendapatkan harga wajar tersebut Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan KEP-01/PJ.76/1993 harus diterapkan hirarki dan bila sudah bisa diterapkan dengan metode pertama atau hirarki tersebut yaitu metode CUP, maka tidak perlu dilakukan penghitungan dengan metode-metode hirarki selanjutnya. Dengan telah dianggap/ditetapkan oleh Terbanding bahwa metode CUP adalah metode yang tepat, maka Majelis kemudian akan melihat apakah metode CUP tersebut telah diterapkan dengan benar dan tahapantahapan analisis yang mengiringinya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan;

bahwa ketentuan yang diacu oleh Terbanding dalam melakukan analisis kesebandingan adalah Kep-01/PJ.7/1993 pada Bab III dimana kondisi yang harus diperhatikan dalam analisis tersebut adalah:
1. Pasar-pasar yang berbeda secara geografis
2. Potongan harga yang berbeda secara geografis
3. Kualitas barang
4. Biaya transportasi
5. Asuransi bahwa adapun OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprices and Tax Administration Edisi 2009 yang bisa dipakai sebagai acuan dalam menangani Transfer Pricing, di dalam paragraf 1.19 hingga paragraf 1.35 yang menyebutkan 5 (lima) faktor analisis kesebandingan yaitu:
1. Characteristics of Property and Services
2. Functional Analysis
3. Contractual Terms
4. Economic Circumtances
5. Business Strategies

bahwa Majelis memandang sesuai dengan KEP-01/PJ.7/1993 maka pilihan Terbanding untuk menerapkan metode CUP sebagai metode yang paling sesuai dalam menganalisis transfer pricing antara Pemohon Banding dengan perusahaan afiliasinya dalam sengketa ini, Majelis sependapat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1. Mengacu OECD TPGL edisi 2009, paragraf 2.6:“The CUP method compares the price changed for property or services transferred in a controlled transaction to the price charged for property or services transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumtances….”
2. Berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dalam persidangan diketahui bahwa secara fisik jenis dan karakteristik produk yang dijual kepada pihak afiliasi sama dengan produk yang dijual kepada pihak independen yang Zinc Oxide Red Seal dan Zinc Oxide White Seal.
3. Dengan demikian transaksi penjualan kepada pihak independen tersebut dapat dipakai sebagai Comparable Uncontrolled Transaction.
4. Demikian juga kondisi baik pihak afiliasi maupun pihak independen sama-sama berada di Indonesia dengan kondisi yang relatif sebanding (comparable circumtances).
5. Dengan demikain harga jual kepada pihak independen seperti digunakan sebagai harga pembanding internal (Internal Comparable), yang dapat dengan mudah diidentifikasi, sehingga metode CUP adalah yang paling sesuai sebagaimana dinyatakan dalam OECD TPGL Edisi 2009 paragraf 2.7: “………….where it is possible to locate comparable uncontrolled transactions, the CUP method is the most direct and reliable way to apply the arm’s length principle. Consequently, in such cases the CUP method is preferable over all other methods.

bahwa akan tetapi Majelis melihat bahwa dalam melakukan analisa kesebandingan tersebut, faktor pertama yang harus dievaluasi untuk menentukan apakah kedua transaksi tersebut bisa di sebandingkan adalah karakteristik spesifik daripada produk terkait (Characteristics of Property), termasuk disini adalah sifat fisik dan ketersediaan dan volume transaksi (Physical Features and the Availability and Volume of Supply) sebagai contoh perlakuan terhadap volume transaksi seperti dinyatakan dalam paragraf 1.19 OECD TPGL edisi 2009 “Global formulary apportionment has been promoted as an alternative to the arm’s length principle by advocates who claim that it would provide greater administrative convenience and certainty for taxpayers. These advocates also take the position that global formulary apportionment is more in keeping with economic reality. They argue that an MNE group must be considered on a group-wide or consolidated basis to reflect the business realities of the relationships among the associated enterprises in the group. They assert that the separate accounting method is inappropriate for highly integrated groups because it is difficult to determine what contribution each associated enterprise makes to the overall profit of the MNE group” dan paragraf 2.13 OECD TPGL edisi 2009 “The CUP method compares the price charged for property or services transferred in a controlled transaction to the price charged for property or services transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumstances. If there is any difference between the two prices, this may indicate that the conditions of the commercial and financial relations of the associated enterprises are not arm’s length, and that the price in the uncontrolled transaction may need to be substituted for the price in the controlled transaction”.
bahwa perubahan pada unsur-unsur tersebut juga dapat dilihat dalam OECD TPGL edisi 2010 paragraf 1.40“…………the requirement for comparability of property or services is the strictest for the comparable uncontrolled price method. Under the comparable uncontrolled price method, any material difference in the characteristics of property or services can have an effect on the price and would require an appropiate adjusment to be considered.
bahwa demikian pula dengan kemungkinan adanya perbedaan apakah harga jual termasuk ongkos angkut atau tidak, pada paragraf 2.12 OECD TPGL edisi 2009 mencontohkan sebagai berikut:“………….adjusments may be required is where the circumtances surrounding controlled and uncontrolled sales are indentificial, except for the fact that the controlled sales price is a delivered price and the uncontrolled sales are mad f.o.b factory. The differences in terms of transparation and insurance generally have a definite and reasonably ascertainable effect of price. Therefore, to determine the uncontrolled sales price, adjusment should be made to the price for the difference in delivery terms.
bahwa dari fakta dalam persidangan bahwa Terbanding maupun Pemohon Banding menyajikan data yang oleh Majelis bisa dipakai dalam melakukan analisa kesebandingan yaitu:
* Catatan/Penjelasan- untuk volume pada: related party sebesar 53%, ternyata diserap oleh PT Indo Lisaght =45,64%, PT Intan Citra = 7 ,36% non related party sebesar 47%, terdiri dari 30 perusahaan, sehingga rata-rata per perusahaan menyerap = 1 ,56%dengan demikian volume penjualan untuk related party dengan non related party secara individual berbeda signifikan- untuk strategi bisnis, pada dasarnya ada volume diskon baik untuk related party atau non related party akan tetapi diskon tersebut diberikan atau tidak diberikan serta besar kecilnya diprioritaskan kepada besar kecilnya penjualan yang diserap oleh pembeli-pembelinya dan tentu saja untuk penjualan yang bisa menyerap pasar yang besar maka volume diskonnya akan lebih besar dari penjualan yang menyerap pasar yang kecil/sedikit bahwa dari data tersebut di atas, Majelis melihat analisa kesebandingan banyak faktor-faktor yang tidak sebanding dan atas yang tidak sebanding tersebut Terbanding tidak melakukan penyesuaian/adjustment yang menurut Majelis perbedaan kondisi tersebut cukup material yang mempengaruhi pembentukan harga, sehingga bila tidak dilakukan penyesuaian terhadap faktorfaktor tersebut maka penggunaan pembanding tersebut tidak handal dan analisis tidak akurat atau lemah;
bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, menurut Majelis Terbanding belum lengkap melakukan analisa kesebandingan, yaitu tanpa memperhatikan perbedaan volume transaksi; fungsi barang yang dijual tersebut untuk dijual kembali atau untuk proses produksi; syarat-syarat penjualan; serta volume diskon dalam rangka strategi bisnis, yang oleh Terbanding tidak dilakukan adjustment terkait perbedaan tersebut;
bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah wajib pajak dalam negeri dan tidak mempunyai perbedaan tarif pajak dan pihak related party tersebut terbukti pada tahun pajak 2008 kesemuanya dalam posisi laba sehingga tarif pajak terendah (15%) hanya digunakan satu kali dalam group tersebut, sehingga menurut Majelis tidak terbukti adanya penghindaran pajak dalam group tersebut;
bahwa mengingat pihak-pihak lawan transaksi yang mempunyai hubungan istimewa adalah wajib pajak dalam negeri/Indonesia, seharusnya Terbanding akan mudah untuk melakukan cross check terhadap berkas para related party tersebut sebelum melakukan koreksi sehingga untuk menghindari terjadinya pemajakan berganda;
bahwa ternyata Pemohon Banding memiliki perjanjian kerja sama dengan related party (PT Indo Lysaght dan PT Intan Citra Logamindo) dalam pemasaran produk Pemohon Banding dimana terdapat jaminan pembelian dari related party tersebut terhadap produk Pemohon Banding;
bahwa dalam kenyataannya volume penjualan kepada related party adalah lebih besar daripada non related party, ini berarti apabila ada diskon yang lebih besar maka volume diskon tersebut merupakan tindakan ekonomi yang lumrah yang akan mencerminkan efisiensi yang dihasilkan oleh Pemohon Banding ketika menjual barang dalam volume yang banyak;
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis tidak akan mencari berapa harga yang wajar dengan metode-metode analisis yang lain, tetapi hanya/cukup akan menilai apakah harga wajar hasil analisis Terbanding telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang benar, dan Majelis juga melihat alasan kenaoa harga yang berbeda antara related party dengan non related party tersebut secara ekonomi bisa diterima sebagai kebiasaan bisnis yang wajar. Atas kedua hal tersebut Majelis menyatakan bahwa analisis Terbanding dengan metode CUP tidak dilakukan dengan lengkap sehingga hasilnya lemah/tidak handal dan volume diskon yang dilakukan Terbanding untuk penjualan dengan volume besar, wajar bila diskonnya lebih besar/tinggi dibanding dengan volume lebih kecil/sedikit;
bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka koreksi yang dilakukan Terbanding tidak didasarkan pada alasan yang kuat sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.880.777.550,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya bahwa oleh karena itu, peredaran usaha dihitung kembali sebagai berikut:Peredaran Usaha menurut TerbandingRp 53.414.746.095,00Koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan Rp2.880.777.550,00 Peredaran Usaha menurut Majelis Rp50.533.968.545,00 bahwa oleh karena koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan, maka Majelis mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menghitung kembali penghasilan netto sebagai berikut:
Peredaran Usaha Rp50.533.968.545,00
Harga Pokok Penjualan Rp47.197.408.395,00
Penghasilan Bruto dari usaha Rp3.336.560.150,00
Biaya Usaha lainnya Rp2.214.166.101,00
Penghasilan Netto Rp1.122.394.049,00
Penghasilan dari luar usaha Rp(126.802.544,00)
Jumlah Penyesuaian fiscal Rp150.387.039,00
Jumlah Penghasilan Netto Rp1.145.978.544,00
Penghasilan Kena Pajak Rp1.145.978.000,00
Pajak Penghasilan Terutang Rp326.293.400,00
Kredit Pajak Rp402.042.385,00)
PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang Rp(75.748.985,00)
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-222/WPJ.12/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00005/206/08/651/10 tanggal 23 April 2010, atas nama PT XXX, dengan penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Netto Rp1.122.394.049,00
Penghasilan dari luar usaha Rp(126.802.544,00
)Jumlah Penyesuaian fiscal Rp150.387.039,00
Jumlah Penghasilan Netto Rp1.145.978.544,00
Penghasilan Kena Pajak Rp1.145.978.000,00
Pajak Penghasilan Terutang Rp326.293.400,00
Kredit Pajak Rp(402.042.385,00)
PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang Rp(75.748.985,00)
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLMsebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Aksebagai Hakim Anggota,
Drs. Sarton Situmorang, MMsebagai Hakim Anggota,Tatyo Meirianto, SH, M.Humsebagai Panitera Pengganti
Putusan nomor: Put-50436/PP/M.VA/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Aman Santosa, MBAsebagai Hakim Ketua
,Drs. Sarton Situmorang, MMsebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, MAsebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Terbanding serta dihadiri oleh Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: