:

bahwa dalam biaya yang dikapitalisasikan menjadi aktiva, biaya yang ditangguhkan, ada biaya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksa tidak mengakui saldo awal biaya yang ditangguhkan (yang berasal dari tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya) karena Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT Tahunan PajakPenghasilan Badan untuk Tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya;

:

bahwa Pemohon Banding menolak seluruh koreksi positif Beban Amortisasi Bia Praoperasional sebesar Rp2.523.108.500,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

:

A. Koreksi Positif atas Beban Amortisasi Biaya Pra-operasional bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi positif atas Beban Amortisasi Biaya Pra-operasional sebesar Rp2.523.108.500,00 dengan alasan bahwa Pemohon Banding belum melaporkan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007, padahal Beban Amortisasi tersebut berasal dari saldo Biaya Pra-operasional tahun 2007;

bahwa dalam proses keberatan, Terbanding mempertahankan koreksi tersebut dengan alasan karena Pemohon Banding baru menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2007 pada tanggal 27 Oktober 2011, yaitu setelah Terbanding melakukan pemeriksaan;

bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh Nomor: Prin-67/WPJ.29/KP.0905/2010 tanggal 27 September 2010, diketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh melakukan pemeriksaan mulai tanggal 27 September 2010 ;

bahwa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaaan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2011 ;

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (7) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) diatur hal sebagai berikut: “Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:………Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak”;

bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan a quo, diatur hal sebagai berikut“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”;

bahwa menurut Pemohon Banding, alasan koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding belum melaporkan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 adalah tidak tepat, karena Pemohon Banding telah melaporkan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 pada tanggal 27 Juni 2011 sebelum dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 28 Juni 2011;

bahwa Pemohon Banding telah melaporkan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007, dengan bukti tanda terima SPT Tahunan atas nama PT Batara Perkasa NPWP 02.376.157.0.714.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh Nomor 714-01-00000003004 tanggal 27-06-2011;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan Laporan Keuangan yang dilampirkan pada SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007, tercatat di pos Aset Lain-lain adanya Biaya Pra-operasional dengan saldo sebesar Rp20.184.868.000,00. Perhitungan Beban Amortisasi Biaya Pra-operasional untuk tahun 2008 adalah sebagai berikut:Beban Amortisasi = Rp20.184.868.000,00 x 12,5% = Rp2.523.108.500,00

bahwa Terbanding, menggunakan tarif amortisasi sesuai dengan penghitungan Pemohon Banding, karena sampai dengan saat kertas kerja dan laporan hasil pemeriksaan dibuat, Terbanding tidak mengetahui jumlah kandungan ( deposit ) batubara dalam bumi milik Pemohon Banding, sehingga Terbanding tidak bisa menghitung besarnya biaya amortisasi menggunakan metode satuan produksi sesuai Pasal 11A ayat 5 Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa besarnya tarif amortisasi menurut Pemohon Banding adalah 12,50%, lebih rendah dari batasan maksimal tarif amortisasi menurut Pasal 11A ayat 5 Undangundang Pajak Penghasilan, yaitu 20 %;

bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketa serta keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis mempertimbangkan hal sebagai berikut:

bahwa alasan koreksi Terbanding, adalah karena Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007, dan Pemohon Banding baru menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 pada tanggal 27 Oktober 2011 setelah pemeriksaan dilakukan, namun Terbanding tidak dapat menunjukan bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Banding baru menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 pada tanggal 27 Oktober 2011 dimaksud;

bahwa yang dikoreksi Terbanding adalah atas amortisasi Intagible Asset, sedangkan untuk Tagible Asset tidak, sehingga terlihat bahwa Terbanding tidak konsisten dalam melakukan koreksi;

bahwa Pemohon Banding memiliki bukti berupa tanda terima SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 Nomor 714-01-00000003004 tanggal 27-06-2011 atas nama PT Batara Perkasa NPWP 02.376.157.0.714.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh;

bahwa tidak terdapat perbedaan besarnya jumlah Perhitungan Beban Amortisasi Biaya Pra-operasional untuk tahun 2008 yang disengketakan antara Pemohon Banding dengan Terbanding, yaitu sebesar Rp.2.523.108.500,00 karena Terbanding juga menggunakan tarif amortisasi sesuai dengan penghitungan Pemohon Banding;

bahwa karena terbukti Pemohon Banding telah melaporkan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 pada tanggal 27 Juni 2011 sebelum dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 28 Juni 2011, maka alasan koreksi Terbanding menjadi tidak tepat;

bahwa seharusnya SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding pada tanggal 27 Juni 2011 tersebut, dapat dipertimbangkan oleh Terbanding pada saat penyelesaian keberatan Pemohon Banding;

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan: “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A”;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Beban Amortisasi Biaya Pra-operasional sebesar Rp.2.523.108.500,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa menurut Pemohon Banding terdapat kesalahan perhitungan Penghasilan Neto dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1095/WPJ.29/2011 tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat, Terbanding terbukti tidak cermat dalam melakukan perhitungan Penghasilan Neto sebesar Rp23.337.986,00 yang seharusnya adalah sebesar Rp163.481.134,00, sehingga terdapat selisih kurang Penghasilan Neto sebesar Rp140.143.148,00;

bahwa Majelis berkesimpulan atas selisih kurang perhitungan Penghasilan Neto sebesar Rp140.143.148,00 tersebut harus ditambahkan;

bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, jumlah Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 menurut Majelis adalah rugi sebesar Rp2.359.627.366,00 dengan penghitungan sebagai berikut: