Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50015/PP/M.XIII/14/2014

Tinggalkan komentar

31 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50015/PP/M.XIII/14/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Orang Pribadi
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Penghasilan Neto PPh Orang Pribadi sebesar Rp14.858.816.200,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa terkait pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding sudah lampirkan di surat Pemohon Banding, ada penerimaan dari yang bersangkutan sebesar Rp10.225.000.000,00 tertanggal 14 Juni 2012, menurut Terbanding itu hanya surat pernyataan saja ada dilampiran 2, yaitu surat pernyataan yang menyatakan bahwa hutang Pemohon Banding sebesar Rp10.225.000.000,00 dan sudah dilunasi pada tahun 2007. Jadi ini hanya surat pernyataan yang tidak didukung oleh dokumen pendukung terkait dengan bukti pelunasan itu, surat pernyataan dari Sri Rahayu Kartorahardja CS ini terdiri dari beberapa orang namun disini yang membuat pernyataan hanya satu orang saja yaitu Sri Rahayu Kartorahardja tidak ada secara hukum mewakili tiga orang;
Menurut Pemohon
:
bahwa sehubungan dengan diabaikannya SPT Tahunan PPh OP Pemohon Banding Tahun Pajak 2007 (pembetulan kedua) oleh Terbanding khususnya mengenai pembetulan terhadap pengakuan hutang sebesar Rp10.225.000.000, maka berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”, Pemohon Banding memohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2007 (pembetulan kedua) sebagai salah satu alat bukti untuk mendapatkan keyakinan atas apa yang Pemohon Banding sampaikan;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen dalam berkas banding, diketahui perhitungan Pemeriksa terhadap rincian pengeluaran dari data yang diserahkan oleh Pemohon Banding berupa arus uang tunai dan formulir wawancara biaya hidup diperoleh perhitungan Rincian Pengeluaran sebagai berikut:
bahwa menurut Pemeriksa di dalam pendekatan transaksi tunai yang digunakan, faktor c (consumption), s (saving) dan I (investment) adalah total penerimaan kas, sehingga penghasilan Pemohon Banding dapat dihitung sebagai berikut: Saldo akhir kas 22.576.300,00 Total pengeluaran menurut Pemeriksa 31.938.871.252,00 Saldo awal kas (27.391.300,00) + Jumlah penerimaan kas cfm Pemeriksa 31.934.056.252,00 Jumlah penerimaan kas cfm Pemohon Banding 17.075.240.052,00 Penghasilan yang belum dilaporkan 14.858.816.200,00
bahwa koreksi atas penghasilan yang belum dilaporkan sebesar Rp14.858.816.200,00 tersebut berasal dari pembelian tanah, pelunasan hutang dan pembayaran beberapa jenis pajak yang dinyatakan sebagai penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Pemohon Banding, yang terdiri dari:
PPh.Final tanah Gatot Subroto Rp224.427.500,00 BPHTB yang dibayarkan untuk:Tanah Gatot Subroto 299 Rp222.927.500,00 Tanah Kiara Condong 4 Rp109.644.030,00 PBB Rp56.163.167,00 Pembelian Tanah Gatot Subroto 299 Rp4.448.550.000,00 Pelunasan Hutang Rp10.255.000.000,00
bahwa menurut Terbanding, dalam menguji SPT dilakukan dengan menggunakan metode transaksi tunai, yaitu total pengeluaran Wajib Pajak harus sama dengan total penerimaan kas;
bahwa menurut Terbanding, di dalam Surat Uraian Banding ada dua jenis pos dari pengujian yang dilakukan yang masih berbeda antara Pemohon Banding dan Terbanding yaitu:
Tanah di Jalan Gatot Subroto No. 299, Bandung sebesar Rp4.488.550.000,00, dan Pos pelunasan hutang sebesar Rp10.255.000.000,00
ad.1. Tanah di Jalan Gatot Subroto No. 299, Bandung sebesar Rp4.488.550.000,00
bahwa menurut Terbanding, koreksi sebesar Rp4.488.550.000,00 merupakan pembelian/penambahan tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 299/195A, Bandung yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT;
bahwa menurut Pemohon Banding, pada tahun 2008 tidak terdapat pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto No. 299, karena tanah tersebut dibeli oleh Pemohon Banding pada tahun 1992 dengan harga Rp300.000.000,00 dengan bukti PPJB Nomor 33 dan 34 tanggal 11 Maret 1992 dari Notaris Kikit Wirianti Sugata, SH dan karena belum dibalik nama maka belum dilaporkan dalam SPT Pemohon Banding;
bahwa menurut Pemohon Banding, BPHTB sebesar Rp222.927.500,00 dan PPh Final sebesar Rp224.4237.500,00 telah dikapitalisir ke dalam harga beli tanah tahun 1992, dan sumber dana maupun hartanya sudah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahun 2008, hal ini terlihat dalam Daftar Harta dengan judul akun “Tanah/ Bangunan Jl. Gatot Subroto 195 A Lama/299 Baru”;
bahwa menurut Pemohon Banding, sejak tahun 2001 terdapat ketentuan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melampirkan daftar harta dalam SPT Tahunan, maka sejak tahun 2001 tersebut Pemohon Banding sudah melaporkan harta tersebut dalam Daftar Harta SPT Tahunan Pemohon Banding;
bahwa walaupun tanah tersebut masih PPJB dan atas nama orang lain, namun harta tersebut sudah dilaporkan melalui sunset policy dan masuk dalam daftar harta Pemohon Banding tahun 1992 dan BPHTB telah dibayar, karena Pemohon Banding sebagai pemilik telah melunasi harga tanah tersebut;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumendokumen yang berupa:
Akta PPJB Nomor 33 dan 34 yang dibuat dihadapan Notaris Kikit Wiranti Tanggal 11 Maret 1992 AJB Nomor 79/2008 yang dibuat dihadapan Notaris Susilawati Mulyono, Bukti Pembayaran BPHTB (SSB) sebesar Rp222.927.500,00, SSP atas penjualan tanah sebesar Rp224.4237.500,00, SPT tahun 2007;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen tersebut di atas dan penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui bahwa tanah dan bangunan di Jl. Gatot Subroto 299 telah dimiliki oleh Pemohon Banding sejak tahun 1992 dengan harga Rp300.000.000,00 melalui Akta PPJB nomor 33 dan 34;
bahwa pada tahun 2008 Pemohon Banding telah merubah PPJB menjadi jual beli melalui AJB Nomor 79/2008 dari penjualan atas nama Koswara Tjandra kepada pembeli atas nama yang sama, yang dibuat dihadapan Notaris Susilawati Mulyono,
bahwa menurut Pemohon Banding, pada saat dilakukannya jual beli, NJOP atas tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 299 Bandung adalah sebesar Rp4.488.550.000,00;
bahwa semua kewajiban perpajakan yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp224.4237.500,00 dan BPHTB sebesar Rp222.927.500,00 telah dipenuhi oleh Pemohon Banding;
bahwa Majelis berpendapat, pendapat Terbanding hanya didasarkan pada asumsi bahwa dengan adanya pembayaran PPh Final dan BPHTB pada tahun 2008 maka menurut Terbanding transaksi pembelian tanah tersebut juga terjadi di tahun 2008;
bahwa dalam persidangan ketiga tanggal 23 April 2013 Terbanding menyatakan bahwa angka penambahan tanah dan bangunan di Jl. Gatot Subroto 299, berdasarkan penelitian PPJB dan hasil klarifikasi ke PPAT yang melakukan perubahan nama menyatakan bahwa dokumen PPJB tersebut adalah benar dan atas transaksi tersebut dilakukan balik nama di tahun 2008 juga benar, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Jl. Gatot Subroto No. 299 memang benar terjadi di tahun 1992, itu berarti tidak ada pembelian tanah dan bangunan di Jl. Gatot Subroto sebesar Rp4.488.550.000,00 pada tahun 2008;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis meyakini pembelian tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 299, Bandung tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Banding pada tahun 2008, akan tetapi pada tahun 1992 dan telah dilaporkan dalam SPT PPh Orang Pribadi Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi atas pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto No. 299, Bandung sebesar Rp4.488.550.000,00 tidak dapat dipertahankan;
ad.2. Pos pelunasan hutang sebesar Rp10.255.000.000,00
bahwa menurut Terbanding, sengketa atas hutang sebesar Rp10.255.000.000,00 adalah berasal dari transaksi pembelian tanah di Jl. Kiara Condong 441 Bandung;
bahwa menurut Terbanding, terkait pembelian tanah di Jalan Kiara Condong No. 441, terdapat perbedaan pelunasan hutang antara Terbanding dan Pemohon Banding, dimana dalam SPT Tahun Pajak 2007 (Pembetulan I) masih terdapat hutang sebesar Rp10.255.000.000,00 sedang pada pembetulan ke-II SPT tahun 2007 yang disampaikan Pemohon Banding pada tanggal 3 Maret 2012 hutang tersebut sudah menjadi Nihil, sehingga dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2008 hutang Pemohon Banding tersebut menjadi Rp0,00,
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terbanding berpendapat bahwa hutang sebesar Rp10.255.000.000,00 tersebut dilunasi oleh Pemohon Banding pada tahun 2008;
bahwa dengan demikian pernyataan Terbanding tersebut tidak didasarkan pada bukti yang kuat berupa adanya arus uang untuk pembayaran hutang;
bahwa menurut Pemohon Banding, terkait dengan hutang sebesar Rp10.255.000.000,00 yang tercantum dalam surat keberatan adalah salah ketik karena hutang tersebut telah dilunasi pada tahun 2007;
bahwa menurut Terbanding, pada kenyataannya sampai dengan selesainya pemeriksaan, pada tahun 2007 ternyata masih terdapat hutang sebesar Rp10.255.000.000,00 kepada Sri Wahyuni cs, yaitu atas kepemilikan tanah yang berada di Jalan Kiara Condong No. 441;
bahwa pernyataan Pemohon Banding tersebut tidak dapat diterima oleh pihak Terbanding karena pihak Pemohon Banding (Wajib Pajak) di dalam SPT Tahunan PPh OP 2007 Pembetulan I mencantumkan adanya hutang sebesar Rp10.255.000.000,00. baru setelah itu di dalam SPT Pembetulan II yang dilaporkan pada tanggal 21 Maret 2012 atau setelah pemeriksaan berakhir, pihak Pemohon Banding melaporkan tidak ada hutang di dalam Lampiran II SPT PPh Op 2007 (Pembetulan II);
bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Nomor 28 tahun 2007, maka SPT Tahunan PPh 2007 Pembetulan yang diserahkan pihak Pemohon Banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh pihak Terbanding dengan alasan bahwa data tersebut (SPT PPh 2007 Pembetulan) tidak diserahkan pada saat pemeriksaan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying, selain itu data tersebut bukanlah data yang diperoleh Pemohon Banding dari pihak ketiga;
bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, Tentang Pengadilan Pajak, alat bukti dapat berupa:
  1. surat atau tulisan;
  2. keterangan ahli;
  3. keterangan para saksi;
  4. pengakuan para pihak; dan/atau
  5. pengetahuan Hakim
bahwa menurut Pasal 76 UU 14 Tahun 2002: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
bahwa di dalam penjelasan Pasal 76 dinyatakan bahwa Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan ….. dst
bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa SPT pembetulan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana yang dinyatakan oleh Terbanding tersebut, tetap dapat dipertimbangkan di dalam persidangan banding;
bahwa menurut Terbanding,pada saat pengajuan keberatan, Pemohon Banding membuat pernyataan yang mengkoreksi besarnya nilai transaksi tanah yang berlokasi di JI. Kiara Condong no. 441 adalah sebesar Rp20 milyar yang semula dilaporkan oleh pihak Pemohon Banding sebesar Rp14.714.766.450 (data Laporan Arus Kas). Untuk itu, pihak Terbanding menguji kebenaran pernyataan pihak Pemohon Banding dengan cara menghitung ulang DPP pembelian tanah tersebut;
bahwa menurut Pemohon Banding, dari keseluruhan tanah yang dibelinya tersebut terdapat bagian yang dimiliki oleh istri dari Pemohon Banding, sehingga pembayaran yang dilakukan hanya pada bagian tanah yang tidak dimiliki oleh istrinya tesebut. Adapun komposisi kepemilikan tanah tersebut adalah sebagai berikut:
bahwa menurut Terbanding, berdasarkan perbandingan kepemilikan tanah tersebut, besarnya transaksi pembelian tanah yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:
67,5 % X Rp20.000.000.000,00 Rp13.500.000.000,00 BPHTB yang sudah dibayar Rp1.214.766.450,00 Rp14.714.766.450,00 bahwa berdasarkan akte jual beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT Dody Moetia Ponimin, S.H. terdapat rincian transaksi Jual beli tanah sebesar Rp29.497.384.000,00, sehingga Terbanding berpendapat bahwa perhitungan pembayaran atas pembelian tanah di Jalan Kiara Condong 441 tersebut seharusnya adalah sebesar 67,50 % X Rp29.497.384.000,00 = Rp19.910.734.200,00
bahwa menurut Terbanding, besarnya hutang atas pembelian tanah yang semula dicatat oleh Pemeriksa Pajak sebesar Rp10.255.000.000,00 seharusnya dicatat sebesar Rp19.910.734.200,00;
bahwa menurut Terbanding, nilai transaksi sebesar Rp19.910.734.200,00 inilah yangkemudian digunakan oleh Terbanding (Peneliti) untuk menguji kebenaran pehitungan dengan metode “Pendekatan Transaksi Tunai”
bahwa menurut Pemohon Banding, pelunasan utang sebesar Rp10.225.000.000,00, bukan berubah-ubah tetapi pada tahun 2007 para pemilik tanah tidak mau memiliki lagi sehingga Pemohon Banding membelinya, namun karena ada masalah Notaris yang meninggalkan pekerjaannya sehingga pembayaran Pemohon Banding tidak dilaksanakan, dan harga NJOP tersebut meningkat;
bahwa menurut Pemohon Banding, nilai beli riil dari tanah tersebut adalah sesuai kuitansi yaitu sebesar Rp20.026.000.400,00 bukan Rp29.497.384.000,00;
bahwa nilai sebesar Rp29.497.384.000,00 hanya dipakai untuk menghitung PPh Pasal 4 ayat (2) dan pembayaran BPHTB sesuai dengan peraturan yang mana lebih tinggi AJB atau actualrealisasi jual – beli;
bahwa menurut Pemohon Banding, terkait dengan sumber dana pelunasan hutang tersebut, adalah dari pencairan deposito yang berasal dari hasil penjualan tanah di Jl Pasteur, Kebon Lega dan Junjunan yang di dalam cash flow nilai arus dananya sebesar Rp15.054.500.000,00 dan di dalam cash flow Pemohon Banding terdapat juga pencairan deposito sebesar Rp11.068.887.670,00;
bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan dokumen-dokumen berupa:
Sertifikat nomor 768, 776,777, 778, 780, 781, 782, 783 dan 784 atas tanah di Kiara Condong 441 Bandung, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dimliki bersama kawan-kawan sejak tahun 1998;
Akta Jual Beli Tanah Jl Kiara Condong Nomor 207 sd 215 tahun 2007 yang dibuat di hadapan Dody Moetia Ponimin, Sarjana Hukum, PPAT di Bandung;
Berita acara RUPS luar biasa yang berisi bahwa tanah di jl kiara condong 441 Bandung disetujui penawaran dari Pemohon Banding;
Surat pernyataan dari Sri Rahayu bahwa hutang Pemohon Banding sebesar Rp10.225.000.000,00 sudah dibayar lunas pada tahun 2007; SSP. PPh.Pasal 4 sebesar Rp3.500.000,00 tanggal 13 Maret 2007 untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan SHM 1525/sukagalih, kec sukajadi Bandung;
SSP. PPh.Pasal 4 Tanggal 13 Maret 2007 sebesar Rp299.417.750,00 untuk dua bidang tanah berikut bangunan di Kebon Lega;
SSP. Jual Beli Tanah di JL. Dr.Junjunan, tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp152.000.000,00, Rp88.500.000,00, Rp266.750.000,00, Rp152.000.000,00 dan Rp30.250.000,00;
Arus Uang Tunai 2007 yang menunjukkan adanya Bunga Deposito sebesar Rp1.424.433.370,00 , penjualan tanah sebesar Rp15.054.500.000,
-pencairan deposito sebesar Rp11.068.887.670,00 dengan Saldo Akhir Rp27.391.300,00
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan penjelasan para pihak di dalam persidangan dapat diketahui bahwa Sertifikat nomor 768, 776,777, 778, 780, 781, 782, 783 dan 784 atas tanah di Kiara Condong 441 Bandung, menunjukkan bahwa tanah tersebut dimliki secara bersamasama sejak tahun 1998, dengan komposisi kepemilikan Pemohon Banding sebesar 32,50%, Ny. Fransisca Sriwahyuni sebesar 32,50%, Ny. Sri Rahayu Kartorahardjo 25,00%, dan Ny. Liliani Prawiro sebesar 10,00%
bahwa Akta Jual Beli Tanah Nomor 207 sd 215 tahun 2007 yang dibuat di hadapan Dody Moetia Ponimin, Sarjana Hukum, PPAT di Bandung menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah membeli tanah di Jalan Kiara Condong 441 Bandung tersebut yang merupakan bagian dari dari Ny. Fransisca Sriwahyuni, Ny. Sri Rahayu Kartorahardjo dan Ny. Liliani Prawiro;
bahwa Akta Jual Beli Tanah tersebut dibuat dihadapan Dody Moetia Ponimin, Sarjana Hukum, PPAT di Bandung pada tahun 2007;
bahwa di dalam Akta Jual Beli tersebut dinyatakan bahwa pihak pertama selaku Penjual (Ny. Fransisca Sriwahyuni, Ny.Sri Rahayu Kartorahardjo dan Ny.Liliani Prawiro) mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut (harga jualnya) dari pihak kedua selaku pembeli (Tjen Tjoen Nio (istri Pemohon Banding), dan untuk penerimaan uang tersebut akte ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi);
bahwa berdasarkan Pasal 3 PP 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta.: (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ……….. dst.
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat akta yang dibuat oleh PPAT adalah merupakan akta otentik;
bahwa menurut Pasal 1870 KUH Perdata: bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 Kitab Undangundang Hukum Perdata adalah memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.
bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis meyakini jual beli tanah di Jalan Kiara Condong 441 Bandung serta pelunasannya telah dilakukan oleh Pemohon Banding pada tahun 2007, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding adalah untuk tahun Pajak 2008, dengan demikian tidak relevan lagi untuk membahas mengenai asal sumber dana untuk melunasi tanah tersebut;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas pos pelunasan hutang sebesar Rp10.255.000.000,00.yang menurut Terbanding adalah untuk melunasi tanah di Jalan Kiara Condong No. 441, Bandung tidak dapat dipertahankan;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Penghasilan Neto PPh Orang Pribadi sebesar Rp14.858.816.200,00 tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Neto (Rugi) Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Neto menurut Terbanding Rp15.539.597.350,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp14.858.816.200,00
Penghasilan Neto menurut Majelis Rp680.781.150,00
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP1642/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 06 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 Nomor 00045/205/08/423/11 tanggal 28 Juni 2011, atas nama: XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Neto Rp680.781.150,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp15.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp665.181.150,00
Pajak Penghasilan yang terutang Rp199.063.350,00
Kredit Pajak Rp199.063.350,00
Pajak yang kurang (lebih) bayar Rp0,00
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Mariman Sukardi sebagai Hakim Ketua,
Drs. Aman Santosa, MBA. sebagai Hakim Anggota,
M. Zaenal Arifin, SH, M.Kn. sebagai Hakim Anggota,
Dra. Ida Farida, M.M. sebagai Panitera Pengganti,
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Mariman Sukardi sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sukma Alam, Ak. M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno, SH., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Dra. Ida Farida, M.M. sebagai Panitera Pengganti,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: