Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49933/PP/M.III/15/2014

Tinggalkan komentar

31 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49933/PP/M.III/15/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan
TAHUN PAJAK
2007
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp10.832.784.186,00;
Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan – Rp10.832.784.186,00
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding menyatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, Terbanding menganggap batubara sebagai Bukan Barang Kena Pajak karena merupakan salah satu jenis barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, sehingga atas Pajak Masukan untuk memperoleh atau memproduksi Barang Tidak Kena Pajak tidak boleh dikreditkan.
Menurut Pemohon
:
bahwa menurut Terbanding dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pemohon Banding tidak terdapat klausul atau kalimat yang menyatakan bahwa batubara merupakan Barang Kena Pajak, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara mengenai ketentuan kewajiban-kewajiban kontraktor mengenai Pajak Pertambahan Nilai, Terbanding menyatakan tidak ada pertentangan antara Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1994, selanjutnya Terbanding berkesimpulan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, disimpulkan bahwa batubara termasuk ke dalam kategori Barang Tidak Kena Pajak, sehingga Pajak Masukan yang telah dikeluarkan/dibayar oleh Pemohon Banding untuk memproduksi atau memperoleh Batubara sebagai Barang Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.832.784.186,00 tidak dapat dikreditkan.
Menurut Majelis
:
bahwa substansi koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp10.832.784.186,00 karena dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding tidak ada ketentuan khusus mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara oleh Pemohon Banding dan juga tidak terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa batubara yang dihasilkan oleh Pemohon Banding telah melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian, sehingga perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara tersebut mengikuti ketentuan umum yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena masa pajak yang disengketakan adalah Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008.
Pajak Masukan cfm Terbanding Rp5.448.695.773,00Pajak Masukan cfm Pemohon Banding Rp16.281.479.959,00Koreksi Rp10.832.784.186,00
bahwa Pemohon Banding mendalilkan, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku pada saat ditandatanganinya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sangatlah jelas diatur bahwa berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 batubara merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, batubara merupakan Barang Kena Pajak, sehingga atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, sebagai informasi tambahan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pemohon Banding merupakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi III yang mana sama dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi II sebelumnya bahwa pada masa tersebut batubara dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak.
bahwa Pemohon Banding mendalilkan, ketentuan perpajakan untuk kontraktor PKP2B Generasi III tidak dapat mengikuti ketentuan umum peraturan perpajakan dan dari waktu ke waktu atau dengan kata lain mengikuti ketentuan perubahan peraturan perpajakan, karena dasar hukum, yaitu peraturan perpajakan, yang mengatur kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding dalam hal ini sifatnya locking atau mengunci, yaitu sebatas pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya dan tidak berlaku Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
bahwa Pemohon Banding menyatakan, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 6 PKP2B perihal “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang-barang Mewah”, disebutkan:“………………………Dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya,Kontraktor berkewajiban untuk:
  1. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak,
  2. memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuia dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya,
  3. memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah, sebagai Pemungut Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya,
  4. kontraktor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya terutang Pajak Pertambahan Nilsi dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  5. dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari pajak keluaran untuk suatu masa pajak, maka kelebihan pajak masukan tersebut dikompensasikan dengan pajak keluaran untuk masa pajak berikutnya, kecuali kelebihan pembayaran pajak masukan yang disebabkan ekspor dan/atau penyerahan kepada pemungut pajak pertambahan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa Pajak.
bahwa setelah Majelis membaca Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, Surat Tanggapan dari Terbanding, dan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:
bahwa substansi pokok sengketa adalah penerapan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau (PKP2B) Generasi III yang menurut Pemohon Banding adalah merupakan ketentuan yang bersifat khusus (nail down), sehingga dalam kaitannya dengan kegiatan tambang batubara, Pemohon Banding mendalilkan bahwa atas penyerahan batubara tidak termasuk dalam negative list, sehingga atas penjualan aktivanya Pemohon Banding membuka Faktur Pajak.
bahwa menurut Pendapat Ahli (Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) berkaitan dengan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai kontraktor PKP2B tanggal 1 Agustus 2011 berpendapat sebagai berikut: “Sesuai Pasal 1337 yang menyebutkan bahwa syarat Perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang/hukum maka pengaturan perpajakan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun demikian dalam perjanjian PKP2B tersebut telah disepakati bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini tunduk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.
bahwa dalam azas Rechts Vinding disebutkan, dalam memutus perkara Hakim berpegang pada Undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat. Apabila Undang-undang tidak jelas ia melakukan penafsiran, apabila ada ruang kosong Hakim melakukan konstruksi hukum atau argument a contrario, hakim juga melihat yurisprudensi.
bahwa Pengadilan Pajak adalah institusi yang menjalankan judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara, artinya dalam memutus perkara Majelis harus mendasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan.
bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim” serta dalam Memori Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp10.832.784.186,00 tidak dapat dipertahankan.
MENIMBANG
Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan 
mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-308/WPJ.04/2011 tanggal 31 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00014/207/08/063/10 tanggal 29 April 2010, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp5.535.861.271,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp553.586.127,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp16.281.479.959,00
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp15.727.893.832,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke-Masa Pajak berikutnya Rp15.727.893.832,00
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp0,00
Sanksi Administrasi Rp0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp0,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs.Mariman Sukardi sebagai Hakim Anggota,
Drs.Aman Santosa, MBA sebagai Hakim Anggota,
Drs. Tripto Tri Agustono, M.Si. sebagai Panitera Pengganti.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: