Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54266/PP/M.VIB/13/2014

Tinggalkan komentar

10 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54266/PP/M.VIB/13/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 16
TAHUN PAJAK
2010
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26;
Menurut Terbanding
:
bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 adalah merupakan pembayaran fee ke IELTS Australia Pty Limited (IELTS Central Fee) yang diambil dari akun J-5501-90-0-0-000 dikategorikan oleh Terbanding sebagai royalti karena pada dasarnya ujian untuk memperoleh sertifikat IELTS harus menggunakan soal-soal yang dikeluarkan IELTS Australia;
Menurut Pemohon
:
bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) mengikat otoritas pajak dan Wajib Pajak pada kedua negara, ketika P3B tersebut diberikan kedudukan dalam ketentuan hukum domestik baik melalui proses incorporation maupun transformation. Ketika P3B sudah diratifikasi oleh suatu negara, maka negara tersebut harus memberitahukan kepada negara partner P3B. Apabila masing-masing negara telah raeratifikasi P3B mereka, maka dapat dikatakan bahwa P3B tersebut telah dapat diterapkan;
Menurut Majelis
:
bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan adalah sebagai berikut :
bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 menjadi sebesar Rp3.449.053.185 yang merupakan pembayaran fee ke Luar Negeri (IELTS Australia Pty Limited) yang diambil dari akun J-5501-90-0-0-000 IELTS Central Fee;
bahwa Terbanding berpendapat bahwa fee yang diberikan adalah masuk dalam kategori royalti karena pada dasarnya ujian untuk memperoleh sertifikat IELTS harus menggunakan soal-soal yang dikeluarkan IELTS Australia, yang didalilkan sebagai penggunaan hak cipta dimana atas penggunaan hak tersebut Pemohon Banding memberikan imbalan tertentu kepada IELTS Australia Pty Limited;
bahwa Pemohon banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas PPh Pasal 26 atas Jasa Teknik Masa Pajak Januari s.d Desember 2010 dengan alasan bahwa pembayaran atas IELTS Central Fee ke Australia sesuai dengan ketentuan P3B antara Indonesia dengan Australia adalah merupakan active income dan atas penghasilan jasa tersebut dikenakan di negara domisili, yaitu di Australia;
bahwa dari hasil penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding, keterangan dan buktibukti yang disampaikan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
bahwa Pemohon Banding menyampaikan keterangan bahwa Pemohon Banding berdiri berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia pada tanggal 07 April 1983 yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 42 tanggal 25 Agustus 1988 dari Notaris Mohamad Ali di Jakarta, dan berasaskan Pancasila serta berdasarkan Undang-UndangDasar 1945;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka dibuat perubahan Anggaran Dasar, Struktur Organisasi Yayasan dan pengangkatan anggota Pembina, Dewan Pengurus dan Pengawas tertuang dalam Akta Nomor 243 tanggal 25 September 2008 dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.;
bahwa Pemohon Banding adalah subyek hukum dan subyek pajak serta dapat dianalogikan dengan badan hukum Perseroan Terbatas, yaitu kedudukan Dewan Pembina itu sama halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Pengawas itu sama halnya dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengurus itu sama halnya dengan Dewan Direksi;
bahwa terkait dengan sengketa, Terbanding menyatakan telah melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 menjadi sebesar Rp3.449.053.185 yang merupakan pembayaran fee ke Luar Negeri (IELTS Australia Pty Limited) yang diambil dari akun J-5501-90-0-0-000 IELTS Central Fee;
bahwa pada saat pemeriksaan Terbanding mendalilkan bahwa fee yang diberikan kepada IELTS Australia Pty Limited adalah masuk dalam kategori royalti dengan alasan bahwa pada dasarnya ujian untuk memperoleh sertifikat IELTS harus menggunakan soal-soal yang dikeluarkan IELTS Australia Pty Limited, yang didalilkan sebagai penggunaan hak cipta dimana atas penggunaan hak tersebut Pemohon Banding memberikan imbalan tertentu kepada IELTS Australia Pty Limited;
bahwa pada saat proses keberatan Terbanding mengubah dalil koreksi dan menyatakan bahwa fee yang diberikan kepada IELTS Australia Pty Limited adalah masuk dalam kategori jasa teknik, namun tidak ada perubahan pada nilai yang dikoreksi;
bahwa menurut Terbanding pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada IELTS Australia Pty Limited merupakan pembayaran untuk jasa pengawasan dan pengelolaan dari pelaksana kursus pendidikan di Indonesia;
bahwa terhadap IELTS Central Fee, Terbanding, dalam hal ini Penelaah Keberatan, menyatakan pembedaan antara royalti dengan jasa teknik, dimana secara konsep royalti adalah passive income dan jasa teknik adalah active income;
bahwa berdasarkan bukti dokumen berupa kontrak “IELTS Test Centre Agreement” tanggal 22 Nopember 2007 antara IELTS Australia Pty Limited dan Indonesia Australia Language Foundation (Wajib Pajak) peranan/jasa yang diberikan oleh IELTS Australia Pty Limited kepada Pemohon Banding yang tertuang pada Term of References yaitu:
  1. Give the Test Centre (red:Wajib Pajak) all reasonable information, advice and assistance to enable it to carry out its obligations pursuant to the terms hereo
  2. iAct as liason point between the Test Centre and the University of Cambrige ESOL Examination (except as provided by Clause 4.1 and where the University of Cambrige ESOL seeks to correspond directly with the Test Centre);
  3. Carry out visits in order to monitor the administration and delivery of the IELTS
  4. examination;
  5. Manage the Professional Support Network (PSN) of IELTS examiners. The PSN is a system to recruit, monitor and manage IELTS examiners;
  6. Give all reasonable advise on strategy for managing the growth in IELTS;
bahwa Pemohon Banding baik dalam proses keberatan maupun banding, Pemohon Banding tetap mendalilkan bahwa pembayaran dari Pemohon Banding yang dilakukan kepada pihak Wajib Pajak Luar Negeri yaitu IELTS Australia Pty Limited (yang adalah merupakan Wajib Pajak Australia) adalah merupakan pembayaran yang termasuk sebagai kategori active income/business profit bagi pihak yang menerima pembayaran;
bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri tersebut sudah memiliki COD (Certificate Of Domicile) yang telah disampaikan dalam persidangan dan telah membuktikan bahwa IELTS Australia Pty Limited adalah benar merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada otoritas pajak Australia untuk tahun terjadinya sengketa pajak;
bahwa oleh karenanya Pemohon Banding mendalilkan bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Australia dapat diberlakukan;
bahwa menurut Pemohon Banding, atas penghasilan yang diperoleh IELTS Australia Pty Limited yang adalah merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan bersumber dari Pemohon Banding di Indonesia, merupakan penghasilan atas Laba Usaha (business profit/active income) bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada otoritas pajak negara Australia;
bahwa berdasarkan Pasal 7 P3B Indonesia-Australia diatur bahwa atas penghasilan Laba Usaha, bahwa jika atas penghasilan Laba Usaha yang bersumber dari Indonesia hanya akan dikenakan pajak di Indonesia jika memiliki Wajib Pajak Luar Negeri BUT di Indonesia;
bahwa sesuai dengan fakta Pemohon Banding menyatakan bahwa IELTS Autralia Pty Limited tidak memiliki BUT di Indonesia, hal ini diperkuat dengan bukti dokumen pendukung dari IELTS Australia Pty. Limited yang menyatakan bahwa IELTS Australia Pty. Limited tidak memiliki BUT di Indonesia yang kemudian dibenarkan oleh Terbanding;
bahwa Terbanding mengakui berdasarkan Surat Keterangan Domisili diketahui bahwa IELTS Autralia Pty. Limited terdaftar sebagai Wajib Pajak di Australia dengan Tax Id Number ABN 84 008 664 766 dengan alamat Level 8 535 Bourke Street Melbourne;
bahwa Terbanding mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER 24/PJ/2010 menyatakan: “Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
  1. Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  2. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
  3. Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
  4. Telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
  5. Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak”;
bahwa selanjutnya Terbanding menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) PER 24/PJ/2010 yang mengatur: “Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) butir d, WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada ayat (3) butir a, b, c, dan e dipenuhi, dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Menggunakan bahasa Inggris;
  2. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  3. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  4. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  5. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud”;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER24/PJ/2010 mengatur: “(1) SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II [Form-DGT 1] yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalarn P3B”;
bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam PER 24/PJ/2010;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding mendalilkan bahwa atas transaksi pembayaran jasa oleh Pemohon Banding kepada IELTS Australia Pty Limited tidak dapat diterapkan ketentuan yang diatur dalam P3B;
bahwa oleh karena ketentuan yang diatur dalam P3B tidak diterapkan, Terbanding menggunakan ketentuan dalam undang-undang domestik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sehingga atas transaksi pembayaran jasa teknik oleh Pemohon Banding kepada IELTS Australia Pty Limited dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%;
bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:
bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat negara setingkat eselon I, dalam hal ini Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER 24/PJ/2010, tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;
bahwa aturan terkait penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak tercantum pada Pasal 32 A UU PPh;
bahwa Pasal Pasal 32 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 idak memberikan amanat delegasi kepada pejabat Negara manapun untuk membuat peraturan pelaksanaannya;
bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat untuk tidak menggunakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2010 untuk transaksi terkait dengan sengketa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding karena menyangkut transaksi lintas batas (cross border transaction) yang diatur dalam Pasal 32 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
bahwa dalam persidangan terbukti bahwa IELTS Australia Pty Limited sebagai lawan transaksi Pemohon Banding memiliki COD yang membuktikan bahwa IELTS Australia Pty Limited adalah merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada otoritas pajak Australia;
bahwa dalam persidangan terbukti juga bahwa IELTS Australia Pty Limited tidak memiliki BUT di Indonesia;
bahwa dengan mempertimbangkan fakta, data dan keterangan tersebut Majelis berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam P3B Indonesia-Australia dapat diberlakukan untuk transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada P3B Indonesia-Australia;bahwa terkait jasa yang diberikan oleh IELTS Australia Pty Limited kepada Pemohon Banding, Majelis meyakini bahwa kegiatan pemberian jasa a quo merupakan kegiatan yang termasuk dalam kategori active income bagi pihak yang menerima penghasilan yaitu IELTS Australia Pty Limited;
bahwa menurut Majelis sesuai dengan Pasal 7 P3B Indonesia-Australia maka atas penghasilan Laba Usaha (active income) yang bersumber dari Indonesia hanya akan dikenakan pajak di Indonesia jika memiliki Wajib Pajak Luar Negeri BUT di Indonesia;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah sesuai dengan aturan yang berlaku dan karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan sehingga memutuskan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 sebesar Rp3.449.053.185,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang sebesar Rp689.810.638,00 tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan penghitungan sebagai berikut :
DPP PPh Pasal 26 menurut Terbanding Rp4.068.039.494,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp3.449.053.185,00
DPP PPh Pasal 26 menurut Majelis Rp 618.986.309,00
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya
 banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-875/WPJ.04/2013 tanggal 12 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00007/204/10/062/12 tanggal 20 April 2012 Masa Pajak Januari – Desember 2010 atas nama : XXX, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi :
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp618.986.309,00
PPh Pasal 26 yang terutang Rp123.797.261,00
Kredit Pajak Rp123.797.261,00
PPh yang Kurang dibayar Nihil
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh Majelis VI B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA sebagai Hakim Ketua,
Drs. Aman A Sinulingga, Ak sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc sebagai Hakim Anggota,
Redno Sri Rezeki sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: