Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54351/PP/M.IIIB/15/2014

Tinggalkan komentar

10 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54351/PP/M.IIIB/15/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan
TAHUN PAJAK
2010
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2010 sebesar Rp4.262.374.000,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan argumen Pemohon Banding atas nilai selisih sebesar Rp4.262.374.374.000,00;
Menurut Pemohon
:
bahwa koreksi Terbanding hanya berupa analisis sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk mempertahankan koreksi tersebut;
Menurut Majelis
:
bahwa substansi yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan dan penolakan atas permohonan keberatan atas koreksi a quo yang meliputi koreksi Omzet/Peredaran Usaha senilai Rp4.262.374.000,00;
bahwa dengan alasan koreksi tersebut dikarenakan adanya perbedaan jumlah surat kendaraan dan jumlah pengembalian piutang dagang dalam menghitung arus piutang atas penjualan mobil;
bahwa Pemohon Banding mendalilkan, bahwa koreksi Terbanding bersifat analisis semata tanpa ada bukti pendukung perihal adanya penjualan yang tidak dilaporkan;
bahwa berdasarkan Lampiran B dapat diketahui bahwa Surat Kendaraan Yang Masih Harus Dibayar dan Persediaan Surat Kendaraan, bukan berasal dari penjualan, meskipun menjadi salah satu elemen penambah/pembentuk Piutang Dagang;
bahwa nilai Surat-Surat Yang Masih Harus Dibayar dan Persediaan Surat Kendaraan sebagai elemen pembentuk piutang dagang adalah sebesar Rp16.611.730.000,00 dan bukan Rp12.349.356.000,00;
bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta para pihak untuk melakukan rekonstruksi perhitungan arus piutang;
bahwa atas dasar rekonstruksi tersebut diperoleh informasi bahwa perbedaan terjadi adanya penerimaan melalui bank dalam menilai surat-surat kendaraan sebagai unsur pengurang penjualan, nampaknya tidak semua mutasi kredit piutang dagang melalui bank karena terdapat transaksi antara pusat dengan cabang yang tidak ada pelunasan arus uangnya;
bahwa terdapat pelunasan surat kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas pelunasan utang dagang yang di dalamnya sudah termasuk surat-surat kendaraan yang meliputi transaksi cash dan non cash;
bahwa pelunasan utang dagang tersebut tidak diakui oleh Terbanding sebagai pos pengurang penjualan dalam analisis arus piutang;
bahwa pelunasan utang dagang atas surat-surat kendaraan tersebut, nilai penerimaan piutang baik yang cash maupun yang non-cash sudah disepakati oleh para pihak, namun Terbanding tidak memperhitungkan penjualan yang non-cash atas unsur pengurangnya;
bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat Terbanding telah keliru dalam menghitung jumlah pada komponen arus piutang, terlebih lagi selisih tersebut tidak dapat serta merta dijadikan koreksi karena merupakan analisa semata;
bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009, dalam penjelasannya disebutkan:
“…
Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
…”;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa:
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;
bahwa kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa:
“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan”;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Netto yang dapat diperhitungkan:
Menurut Terbanding Rp 5.430.079.335,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 4.262.374.000,00
Penghasilan Netto menurut Majelis Rp 1.167.705.335,00
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang- undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-641/WPJ.06/2013 tanggal 23 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00006/206/10/026/12 tanggal 24 April 2012, atas nama PT XXX, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Netto
Rp 1.167.705.335,00
Penghasilan Kena Pajak
Rp 1.167.705.335,00
Pajak Penghasilan terutang
Rp 291.927.500,00
Kredit Pajak I Rp 836.393.170,00
Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp 544.465.670,00)
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 oleh Hakim Majelis IIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis IIIB dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
M.Z. Arifin, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.H., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Gunawan sebagai Hakim Anggota,
Tripto Tri Agustono sebagai Panitera Pengganti,
dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIIB, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
M.Z. Arifin, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.H., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Gunawan sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding, namun tidak dihadiri oleh Terbanding.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: