:

bahwa Penggugat mengajukan pembatalan ketetapan pajak yaitu atas Surat Tagihan Pajak Nomor : 02357/107/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 Jenis Pajak Pertambahan Nilai sehingga peraturan yang digunakan adalah UU KUP No 16 Tahun 2000, hal ini didasarkan dalam Pasal II angka (1) UU No. 16 Tahun 2009 dimana menyebutkan bahwa :
“Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000”;

:

bahwa menurut Penggugat, untuk kewajiban pajak Tahun 2001 telah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan diterbitkan ketetapan pajak SKPKB PPN Nomor 00076/207/01/712/03 tanggal 29 September 2003 oleh Kantor Pelayanan Pajak Sampit;

:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah pengenaan sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) KUP;

bahwa menurut Tergugat, berdasarkan penelitian terhadap bukti dan data mengenai DPP PPN yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) KUP dalam penelitian terhadap permohonan pembatalan atas SKPKB PPN Nomor 00157/207/01/731/05 Masa Pajak Januari s.d Desember Tahun 2001 yang diterbitkan oleh KPP Banjarmasin maka Tergugat berpendapat

bahwa berdasarkan perbandingan jumlah penyerahan/penjualan, tidak ada jumlah penjualan/penyerahan yang sama, sehingga Tergugat berpendapat bahwa objek PPN yang menjadi DPP sebagai dasar pengenaan sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) merupakan DPP PPN yang berbeda (untuk penyerahan kayu gergajian tidak dikenakan STP berupa sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP;

bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan atas objek yang sama telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor 00076/207/01/712/03 tanggal 29 September 2003 oleh Kantor Pelayanan Pajak Sampit dan SKPKB PPN Nomor 00157/207/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 oleh Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin dan STP PPN Nomor 02357/107/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005;

bahwa untuk mendukung gugatannya dalam persidangan, Penggugat menyampaikan bukti pendukung berupa :

P-3 Surat Penggugat Nomor 01/Keu-DU/III/13 tanggal 19 Maret 2013 tentang permohonan pembatalan kedua atas SKPKB PPN Nomor 00157/207/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001,P-4 Surat Penggugat Nomor 02/Keu-DU/III/13 tanggal 19 Maret 2013 tentang permohonan pembatalan kedua atas STP PPN Nomor 02357/107/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001,P-5 Tanggapan Tertulis Nomor : 01/Tanggapan/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, P-6 Bukti penerimaan surat,P-7 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2001,P-8 Kesimpulan akhir Nomor : 001/IV/2014 tanggal 7 April 2014; bahwa dalam persidangan, Tergugat menyampaikan bukti pendukung berupa : P-1 Penjelasan tertulis Nomor S-974/PJ.07/2014 tanggal 3 Maret 2014,P-2 Penjelasan tertulis Nomor S-1944/PJ.07/2014 tanggal 7 April 2014, P-3 Penjelasan tertulis Nomor S-1929/PJ.07/2014 tanggal 7 April 2014;

bahwa Majelis berpendapat penerbitan STP PPN Nomor 02357/107/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa pajak Januari s.d Desember 2001 didasarkan atas penerbitan SKPKB PPN Nomor 00157/207/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001;

bahwa atas SKPKB PPN Nomor 00157/207/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 telah diajukan permohonan pembatalan dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1414/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;

bahwa atas STP PPN Nomor 02357/107/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 juga telah diajukan permohonan pembatalan dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1415/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;bahwa terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1414/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 telah diajukan Gugatan oleh Penggugat dan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 54955/PP/M.XVA/99/2014, Majelis berpendapat permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1415/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 sudah benar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM memberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat penerbitan STP PPN Nomor 02357/107/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa pajak Januari s.d Desember 2001 didasarkan atas penerbitan SKPKB PPN Nomor 00157/207/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001;

bahwa atas SKPKB PPN Nomor 00157/207/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 telah diajukan permohonan pembatalan dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1414/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;

bahwa atas STP PPN Nomor 02357/107/01/731/05 tanggal 21 Maret 2005 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 juga telah diajukan permohonan pembatalan dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1415/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;

bahwa terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1414/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 telah diajukan Gugatan oleh Penggugat dan Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat Putusan seharusnya adalah Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat terhadap sengketa atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1415/WPJ.29/2013 tanggal 13 September 2013 putusan seharusnya adalah mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat melalui Surat Gugatan Nomor 02/Gugatan/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;