Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57761/PP/M.XIIA/12/2014

Tinggalkan komentar

7 Desember 2017 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57761/PP/M.XIIA/12/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 23
TAHUN PAJAK
2006
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp27.410.189.898,00 yang terdiri diri dari:
No.
Nama Lawan Transaksi
Jumlah ( Rp)
Jenis Jasa menurut Terbanding
Pemohon Banding setuju (Rp)
1.
PT. G4S Security Services (PT. G4S)
3.504.467.153,00
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
2.
PT. Group 4 Falck Indonesia (PT. G4FI)
355.060.580,00
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
3.
PT. Hill Konsultan Indonesia (PT. HKI)
2.664.213.180,00
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
4.
PT. Securicor Indonesia (PT. SI)
20.857.584.574,00
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
5.
PT. Colliers Jardine Indonesia (PT.CJI)
817.407.986,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
817.407.986,00
6.
PT. Griya Trada (PT. GT)
3.265.913,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
7.
CV. Kawi Agung Jaya (CV. KAJ)
1.950.000,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
8.
CV. Harmoni Pratama (CV. HP)
2.309.231,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
9.
PT. Triarga Arta Kencana (PT. TAK)
901.478,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
10.
PT. Sukaputra Grahacemerlang (PT. SG)
636.616,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
636.616,00
11.
PT. Astra Graphia (PT. AG)
40.041.000,00
Sewa sehubungan dengan Penggunaan Harta
40.041.000,00
12.
PT. Griyaraya Disatama (PT. GD)
7.098.000,00
Sewa sehubungan dengan Penggunaan Harta
13.
Frans Winarta & Partners (FW&P)
13.339.789,00
Jasa Profesi
Jumlah
28.268.275.500,00
858.085.602,00
Koreksi yang disetujui Pemohon Banding
858.085.602,00
Koreksi yang diajukan banding
27.410.189.898,00
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan penelitian terhadap sample invoice dan Faktur Pajak diketahui bahwa biaya ini terkait dengan tagihan biaya akomodasi terkait dengan legal services (jasa profesi), Frans Winarta & Partner menagih dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai, menurut pendapat Terbanding atas tagihan ini tetap merupakan bagian dari jasa profesi yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;
bahwa perjanjian Nomor C-1060115 antara Pemohon Banding dengan PT. G4S Security Service Pasal 4: “Pekerja kontraktor butir 4.5 diatur bahwa atas nama dan untuk kepentingan sendiri dan semata-mata atas biayanya sendiri, kontraktor harus mengurus dan mengawasi semua pekerja kontraktro yang ditugaskan di lokasi kerja, dengan demikian dapat diketahui bahwa kontraktor (rekanan Pemohon Banding) masih bertanggung jawab atas tenaga kerja yang ditempatkan di lokasi Pemohon Banding.
bahwa tidak ada bukti pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan rekanannya sehingga tidak dapat diketahui pemisahan antara pembelian material dan pemberian jasa dari rekanan Pemohon Banding.
bahwa menurut Terbanding sewa sehubungan dengan pengunaan harta sebesar Rp7.098.000,00 adalah terkait dengan sewa mesin fotokopi yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
bahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa profesi sebesar Rp13.339.789,00 merupakan transaksi dengan satu pihak yaitu Frans Winarta & Partners.
Menurut Pemohon
:
bahwa jasa yang diberikan oleh vendor-vendor tersebut adalah jasa sehubungan dengan pemberian pelayanan keamanan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan keamanan berada pada vendor-vendor tersebut, jasa keamanan tersebut tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan KEP-170/PJ./2002 tertanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana teiah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000, ditegaskan
bahwa imbalan jasa penyelidikan dan keamanan tidak termasuk objek pajak dan oleh karenanya tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;
bahwa berdasarkan kontrak antara Pemohon Banding dan vendor diketahui bahwa jasa sehubungan dengan pemberian pelayanan keamanan yang bersifat menyeluruh, selain itu, tanggung jawab dalam pelaksanaan keamanan berada pada vendor- vendor tersebut, sehingga jasa tersebut jelas merupakan jasa keamanan.
bahwa berdasarkan KEP-170/PJ/2002tertanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Biaya Penggantian/reimbursement tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena transaksi tersebut merupakan biaya penggantian/reimbursement, oleh karenanya Pemohon Banding tetap tidak setuju jika biaya penggantian tersebut dianggap sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
bahwa menurut Pemohon Banding, atas transaksi dengan PT. Griya Rasa Disatama sebesar Rp7.098.000,00 merupakan biaya penggantian/reimbursement, sehingga bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
bahwa berdasarkan KEP-170/PJ/2002 tertanggal 28 Maret 2002 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaiman dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, biaya penggantian/reimbursement tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23, oleh karena itu, Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding tersebut karena berdasarkan data yang telah disampaikan dapat dilihat bahwa atas jasa legal yang diberikan telah diterbitkan invoicenya sedangkan untuk biaya-biaya yang sifatnya reimbursement diterbitkan invoice yang terpisah.
Menurut Majelis
:
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 (DPP PPh Pasal 23) sebesar Rp28.268.275.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
No.
Nama Lawan Transaksi
Jumlah ( Rp)
Jenis Jasa menurut Terbanding
Pemohon Banding setuju (Rp)
1.
PT. G4S Security Services (PT. G4S)
3.504.467.153,00
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
2.
PT. Group 4 Falck Indonesia (PT. G4FI)
355.060.580,00
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
3.
PT. Hill Konsultan Indonesia (PT. HKI)
2.664.213.180,00
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
4.
PT. Securicor Indonesia (PT. SI)
20.857.584.574,00
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
5.
PT. Colliers Jardine Indonesia (PT.CJI)
817.407.986,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
817.407.986,00
6.
PT. Griya Trada (PT. GT)
3.265.913,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
7.
CV. Kawi Agung Jaya (CV. KAJ)
1.950.000,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
8.
CV. Harmoni Pratama (CV. HP)
2.309.231,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
9.
PT. Triarga Arta Kencana (PT. TAK)
901.478,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
10.
PT. Sukaputra Grahacemerlang (PT. SG)
636.616,00
Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
636.616,00
11.
PT. Astra Graphia (PT. AG)
40.041.000,00
Sewa sehubungan dengan Penggunaan Harta
40.041.000,00
12.
PT. Griyaraya Disatama (PT. GD)
7.098.000,00
Sewa sehubungan dengan Penggunaan Harta
13.
Frans Winarta & Partners (FW&P)
13.339.789,00
Jasa Profesi
Jumlah
28.268.275.500,00
858.085.602,00
Koreksi yang disetujui Pemohon Banding
858.085.602,00
Koreksi yang diajukan banding
27.410.189.898,00
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Berita Acara Uji Bukti, diketahui Pemohon Banding dan Terbanding melakukan Uji Bukti terhadap jasa Perawatan/pemeliharaan/ perbaikan sebesar Rp817.407.986,00 dan sebesar Rp636.616,00 yang tidak diajukan banding oleh Pemohon Banding, sehingga menurut Majelis koreksi sejumlah tersebut (Rp817.407.986,00 + Rp636.616,00) telah disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa perincian koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp28.268.275.500,00 terdiri dari:
Koreksi Jasa Teknik dan manajemen
Rp.
27.381.325.487,00
Koreksi jasa Perawatan/pemeliharaan/perbaikan
Rp.
826.471.224,00
Koreksi sewa sehubungan penggunaan harta
Rp.
47.139.000,00
Koreksi jasa profesi Rp13.339.789,00Jumlah Rp28.268.275.500,00
bahwa Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp27.410.189.898,00 yang terdiri dari :
Koreksi Jasa Teknik dan manajemen
Rp.
27.381.325.487,00
Koreksi jasa Perawatan/pemeliharaan/perbaikan
Rp.
8.426.622,00
Koreksi sewa sehubungan penggunaan harta
Rp.
7.098.000,00
Koreksi jasa profesi Rp13.339.789,00Jumlah Rp27.410.189.898,00
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap kontrak dengan penyedia jasa keamanan (sample agreement Nomor: C-1060115 tanggal 1 September 2006 antara Pemohon Banding dan PT. GSS untuk Provision of Security Services for Jakarta & APO), Faktur Pajak dan Invoice, diketahui berdasarkan kontrak antara Pemohon Banding dengan rekanan penyedia tenaga kerja keamanan yaitu PT. GSS (selaku rekanan) menyediakan tenaga-tenaga kerja (penjaga keamanan) yang tugasnya berkaitan dengan pengamanan segala sesuatu atas Pemohon:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas, diketahui Kontraktor (selaku rekanan) harus mengurus dan dan mengawasi semua pekerja Kontraktor yang ditugaskan di lokasi kerja, tenaga-tenaga kerja tersebut merupakan pegawai/karyawan yang status hukum kepegawaiannya sebagai karyawan/pegawai PT. GSS (selaku rekanan), yang memperoleh gaji/upah dari PT. GSS dan bukan dibayarkan langsung oleh Pemohon Banding, namun Pemohon Banding membayar upah/imbalan atas tersedianya tenaga kerja keamanan tersebut kepada PT. GSS;
bahwa Majelis berpendapat, pembayaran imbalan kepada PT. GSS, PT. HKI, PT. SI, dan PT. GFI, mempunyai bentuk dan susunan perjanjian yang sama, yaitu selaku badan usaha atas jasa penyediaan tenaga kerja yang fungsinya untuk keamanan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dengan rincian sebagai berikut :
PT. HKI
Rp.
2.664.213.180,00
PT. SI
Rp.
20.857.584.574,00
PT. GSS
Rp.
3.504.467.153,00
PT. GFI Rp355.060.580,00Jumlah Rp27.381.325.487,00
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terkait dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-407/PJ.313/2000 perihal penerapan PPh Pasal 23 atas jasa penyelidikan dan keamanan, Surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-176/PJ./2000 tanggal 26 Juni 2000 yang telah diganti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 juga mencantumkan jasa penyediaan tenaga kerja.
bahwa Majelis berpendapat jasa penyediaan tenaga kerja bisa terdiri dari beberapa fungsi, antara lain penyediaan tenaga kerja yang berfungsi untuk keamanan, cleaning service dan lain sebagainya.
bahwa jasa penyediaan tenaga kerja sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 dikenakan dari Perkiraan Penghasilan Neto yaitu 40% dari bruto.
bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyediaan tenaga kerja sebesar Rp27.381.325.487,00 tetap dipertahankan.
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Berita Acara Uji Bukti, diketahui Pemohon Banding tidak menyampaikan data berupa kontrak atau perjanjian dan bukti pencatatan, karena Pemohon Banding berpendapat sudah pernah diserahkan pada saat pemeriksaan dan proses keberatan.
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Invoice dan Faktur Pajak dari PT. GT, CV. KAJ, CV. HP dan PT. TAK, diketahui sebagai berikut:
bahwa pembayaran kepada PT. GT sebesar Rp3.265.913,00 berupa reimbursement cost for draperies cleaning Unit No.C Kemang V/26 Residence, merupakan jasa pemeliharaan/perawatan untuk tempat tinggal karyawan.
bahwa Majelis berpendapat meskipun biaya tersebut reimbursement namun oleh karena dibayarkan kepada perusahaan terkait dengan pembayaran jasa pemeliharaan/perawatan untuk tempat tinggal karyawan yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Pemohon Banding berkewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
bahwa pembayaran kepada CV. KAJ sebesar Rp1.950.000,00 berupa biaya install fan belt for liebert in computer room dan replace and repair pipe condensor cubing AC at conference room merupakan biaya perbaikan peralatan dan bangunan.
bahwa pembayaran kepada CV. HP sebesar Rp 2.309.231,00 berupa biaya provide and install canopy at security post material hallow iron dan biaya install two power outlet merupakan biaya perbaikan peralatan dan bangunan.
bahwa pembayaran kepada PT. TAK sebesar Rp901.478,00 berupa biaya perbaikan pipa pembuangan air di warehouse merupakan biaya perbaikan peralatan dan bangunan.
bahwa Majelis berpendapat biaya perbaikan peralatan dan bangunan sebesar Rp5.160.709,00 (Rp1.950.000,00 + Rp 2.309.231,00 + Rp901.478,00) yang tidak dapat dipisahkan antara pembelian material dan jasanya maka objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan dari jumlah keseluruhannya atau dari jumlah bruto.
bahwa jasa perbaikan peralatan dan bangunan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dikenakan dari Perkiraan Penghasilan Neto yaitu 40% dari bruto.
bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan sebesar Rp826.471.224,00 tetap dipertahankan.
bahwa Majelis dalam persidangan memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti.
bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti diperoleh hasil sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Berita Acara Uji Bukti, diketahui sewa sehubungan dengan penggunaan harta sebesar Rp7.098.000,00 adalah terkait dengan sewa mesin fotokopi tidak dilakukan Uji bukti.
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Invoice dan Faktur Pajak, diketahui pembayaran kepada PT Griyaraya Disatama sebesar Rp7.098.000,00 berupa biaya settlement Electrical Service Rental-Geoscience Exhibition at JCC yang merupakan biaya sewa sehubungan dengan penggunaan harta.
bahwa Majelis berpendapat biaya sewa sehubungan dengan penggunaan harta merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
bahwa sewa sehubungan dengan penggunaan harta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dikenakan dari Perkiraan Penghasilan Neto yaitu 40% dari bruto.
bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta sebesar Rp7.098.000,00 tetap dipertahankan.
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Invoice dan Faktur Pajak, diketahui pembayaran kepada Frans Winarta & Partner sebesar Rp13.339.789,00 berupa expenses and disbursement for legal services (biaya perjalanan ke Banda Aceh) ditambah PPN 10%.
bahwa Majelis berpendapat tagihan biaya akomodasi terkait dengan legal services (jasa profesi), Frans Winarta & Partner menagih dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai, merupakan bagian dari jasa profesi yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23.
bahwa jasa profesi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dikenakan dari Perkiraan Penghasilan Neto yaitu 50% dari bruto.
bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Jasa Profesi sebesar Rp13.339.789,00 tetap dipertahankan.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di atas, koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 dengan jumlah sebesar Rp27.410.189.898,00 seluruhnya tetap dipertahankan yang terdiri dari:
Koreksi Jasa Teknik dan manajemen
Rp.
27.381.325.487,00
Koreksi jasa Perawatan/pemeliharaan/perbaikan
Rp.
8.426.622,00
Koreksi sewa sehubungan penggunaan harta
Rp.
7.098.000,00
Koreksi jasa profesi Rp13.339.789,00Jumlah Rp27.410.189.898,00
Menimbang
bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan dan keyakinan Hakim, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
Uraian
Pemohon Banding (Rp)
Terbanding (Rp)
Majelis (Rp)
Koreksi yang dikabulkan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23
85.607.095.738,00
113.017.285.636,00
113.017.285.636,00
0,00
PPh Pasal 23 Terutang
4.848.010.292,00
6.491.407.787,00
6.491.407.787,00
0,00
Kredit Pajak
4.796.525.156,00
4.796.525.156,00
4.796.525.156,00
0,00
PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) bayar
51.485.136,00
1.694.882.631,00
1.694.882.631,00
0,00
Sanksi Administrasi:
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
24.712.865,00
813.543.663,00
813.543.663,00
0,00
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar
76.198.001,00
2.508.426.294,00
2.508.426.294,00
0,00
Memperhatikan
 Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo.
Mengingat 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.
Memutuskan
Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-552/ WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00007/203/06/091/10 tanggal 06 April 2010, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 dihitung kembali sebagai berikut:
Uraian
(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23
113.017.285.636,00
PPh Pasal 23 Terutang
6.491.407.787,00
Kredit Pajak
4.796.525.156,00
PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) bayar
1.694.882.631,00
Sanksi Administrasi :
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
813.543.663,00
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar
2.508.426.294,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIIA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00132/PP/PM/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. R. Arief Boediman, SH., MM., MH. sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, SH. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi sebagai Hakim Anggota,
Arif Wijono sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: