Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-56362/PP/M.XIIB/12/2014

Tinggalkan komentar

7 Desember 2017 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-56362/PP/M.XIIB/12/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 23
TAHUN PAJAK
2005
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak;
Menurut Terbanding
:
bahwa diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 10 Tahun 1998, PT PPA bukan termasuk dalam pengertian bank, sehingga atas penghasilan yang diperoleh PT PPA dari Pemohon Banding tidak termasuk dalam penghasilannya tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan;
Menurut Pemohon
:
bahwa semula, Pemohon Banding memperoleh pinjaman dari beberapa Bank Umum, Bank-Bank tersebut termasuk dalam Bank dalam Penyehatan yang ikut Program Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), BPPN selaku Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menagih kewajiban pembayaran (pinjaman pokok dan bunga) dari nasabah Bank Umum yang termasuk Bank Dalam Penyehatan yang ikut program BPPN, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN, tugas BPPN adalah melakukan pengawasan, pembinaan, dan upaya penyehatan, termasuk restrukturisasi bank, untuk penegasan tugas dan kewenangan serta landasan hukum operasional BPPN telah diterbitkan Keppres Nomor 34 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, dengan demikian, pinjaman Pemohon Banding yang semula pada Bank Umum beralih ke BPPN;
Menurut Majelis
:
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) atas bunga sebesar Rp8.804.640.994,00 karena terdapat pembayaran bunga kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% oleh Pemohan Banding;
bahwa Terbanding melakukan koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 a quo berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan penjelasannya, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 serta dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan alasan bahwa bunga pinjaman yang dibayar Pemohon Banding sebesar Rp8.804.640.994,00 kepada PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (PT. PPA) merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 karena PT. PPA merupakan Subjek Pajak yang berbentuk BUMN dan bukan termasuk dalam pengertian bank yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan mendalilkan bahwa pinjaman Pemohon Banding kepada PT. PPA merupakan pinjaman kepada negara c.q Menteri Keuangan yang bukan merupakan Subjek Pajak sehingga dengan demikian bunga pinjaman yang dibayar Pemohon Banding kepada Menteri Keuangan melalui PT. PPA (Persero) bukan merupakan Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;
bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui:
bahwa maksud dan tujuan didirikan PT. PPA (Persero) adalah untuk melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset tanggal 27 Februari 2004;
bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan merupakan unit tertentu dari badan Pemerintah sehingga bukan merupakan Subjek Pajak Pajak Penghasilan;
bahwa Pemohon Banding berdasarkan bukti berupa laporan Tahunan PT. PPA Tahun 2005 menyatakan bahwa aset yang diserahkelolakan oleh negeara kepada PT. PPA tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan PT. PPA dan PT. PPA tidak mencatat/mengakui adanya penghasilan bunga dalam pembukuan perusahaan atas aset kredit yang diserahkelolakan kepada PT. PPA;
bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan penjelasannya diatur bahwa “Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu:
  1. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
  3. penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.”;
Majelis berpendapat bahwa PT. PPA (Persero) tidak memenuhi syarat kumulatif sebagai unit tertentu dari badan pemerintah sehingga PT. PPA merupakan subjek Pajak karena PT. PPA tidak dibiayai dari dana yang bersumber dari APBN/APBD, penerimaan PT. PPA tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah dan pembukuan PT. PPA tidak diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara;
bahwa berdasarkan Laporan Tahunan PT. PPA Tahun 2005 pada halaman 49 disebutkan bahwa realisasi penerimaan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset hak tagih pada Tahun 2005 antara lain diperoleh dari penerimaan bunga pinjaman Pemohon Banding bahwa selanjutnya pada halaman 50 Laporan Tahunan PT. PPA Tahun 2005 disebutkan bahwa pada Tahun 2005 PT. PPA telah memperoleh laba bersih sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp526.353.000.000 atau 61% (enam puluh satu persen) dari realisasi laba bersih Tahun 2004 (sebelum Pajak Penghasilan);
bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan penjelasannya serta dari bukti berupa laporan keuangan Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa PT. PPA merupakan Subjek Pajak dan oleh karenanya bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;
bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp8.804.640.994,00 yang dilakukan Terbanding sudah tepat dan harus dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya menjadi sebagai berikut:
Uraian
Jumlah Menurut (Rp)
KoreksiDikabulkan Majelis
Pemohon Banding
Terbanding
Majelis
DPP PPh Pasal 23
Deviden
Bunga
Royalti
Hadiah/Penghargaan Jasa Lainnya termasuk sewa/penggunaan harta
0,00
0,00
0,00
430.248.554,0
0
0,00
8.804.640.994,0
0
0,00
430.248.554,00
0,00
8.804.640.994,0
0
0,00
430.248.554,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah DPP PPh Pasal 23
430.248.554,00
9.234.889.548,00
9.234.889.548,00
0,00
Pajak Terutang
Kredit Pajak
Pajak Kurang Bayar
Sanksi:
Bunga Pasal 13(2) Undang- undang KUP
Kenaikan Pasal 13 (3) Undang-undang KUP
Kenaikan Pasal 15 (2) Undang-undang KUP
Jumlah sanksi
29.681.815,00
29.681.815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350.377.964,00
29.681.815,00
1.320.696.149,00
633.934.152,00
0,00
0,00
633.934.152,00
1.350.377.964,00
29.681.815,00
1.320.696.149,00
633.934.152,00
0,00
0,00
633.934.152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pajak yang masih harus dibayar
0,00
1.954.630.301,00
1.954.630.301,00
0,00
MEMPERHATIKAN
Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Keterangan Tertulis, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun
MEMUTUSKAN
Menolak
 banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1836/WPJ.07/2013 tanggal 9 September 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor:00154/203/05/059/12 tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor: KEP-00098/WPJ.07/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 atas nama: XXX, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 menjadi:
Keterangan
Jumlah (Rp)
DPP PPh Pasal 23
 Bunga
8.804.640.994,00
 Hadiah/Penghargaan Jasa Lainnya termasuk sewa/penggunaan harta
430.248.554,00
 Jumlah DPP PPh Pasal 23
9.234.889.548,00
Pajak Terutang
1.350.377.964,00
Kredit Pajak
29.681.815,00
Pajak Kurang Bayar
1.320.696.149,00
Bunga Pasal 13(2) Undang-undang KUP
633.934.152,00
Kenaikan Pasal 13 (3) Undang-undang KUP
0,00
Kenaikan Pasal 15 (2) Undang-undang KUP
0,00
Pajak yang masih harus dibayar
1.954.630.301,00
Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis XII B Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00486/PP/PM/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. R. Arief Boediman, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, S.H. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Juahta Sitepu sebagai Panitera Pengganti,
Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding
dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: