Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-56246/PP/M.XIVA/12/2014

Tinggalkan komentar

7 Desember 2017 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-56246/PP/M.XIVA/12/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 23
TAHUN PAJAK
2004
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 sebesar Rp443.015.217,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa pada Tahun Pajak 2004 Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 2004 sehingga tidak ada perhitungan Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan dan Pengurang Penghasilan Bruto menurut SPT PPh Badan Tahun 2004, selain itu, Pemohon Banding tidak meminjamkan pembukuan/catatan/dokumen dengan alasan hilang dan terbakar dalam proses perpindahan lokasi dari Jalan Enggano, Tanjung Priok ke Jalan Kendal, Menteng, oleh sebab itu, Pemeriksa menyusun perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2004 berdasarkan dokumen yang ada;
Menurut Pemohon
:
bahwa pemakaian aktiva berdasarkan laporan hasil akhir proyek untuk Discharging Raw Sugar ex MV. Sinaar Sejati Part 6.300 MT dengan Faktur Pajak Standar Nomor: EAFWX-071-0000070 tanggal 1 Desember 2004 sebesar Rp173.250.000,00 dengan HPP sebesar Rp171.027.400,00 termasuk pemakaian sewa aktiva diatas;
Menurut Majelis
:
bahwa Koreksi obyek PPh Pasal 23 tahun 2004 sebesar Rp443.015.217,00 dilakukan oleh Terbanding terhadap biaya yang dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan yang belum dipotong PPh Pasal 23 nya dengan rincian sebagai berikut:
a. Biaya Gantry Crane
Rp
21.150.258,00
b. Sewa Grabe
Rp
27.677.211,00
c. Sewa Whell Loader
Rp
17.600.000,00
d. Sewa Excavator
Rp
20.240.000,00
e. Biaya Multi Purpose
Rp
226.145.984,00
f. Sewa Gantry Crane
Rp
124.921.764,00
g. Sewa Skid Loader
Rp
5.280.000,00
Jumlah Objek Pajak PPh Pasal 23
Rp
443.015.217,00
bahwa dokumen yang dijadikan dasar koreksi adalah dokumen intern Pemohon Banding berupa Laporan Akhir Proyek sebanyak 7 dokumen;
bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT PPh Badan Tahun 2004 dan pada saat dilakukan pemeriksaan Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen yang dijadikan dasar pembukuan ddan pencatatan dengan alasan dokumen dimaksud hilang/terbakar pada waktu pemindahan kantor dari Jalan Enggano, Tanjung Priok ke Jalan Kendal, Menteng;
bahwa Karen SPT PPh Badan tahun 2004 tidak disampaikan ke KPP ditempat kedudukan Pemohon Banding terdaftar sebagai wajib pajak, maka tidak diketahui berapa perhitungan peredaran usaha, Harga Pokok Penjualan dan pengurang penghasilan bruto, oleh karena itu Terbanding menghitung HPP berdasarkan Laporan Akhir Proyek sebanyak 7 dokumen sebagaimana tersebut diatas;
bahwa Pemohon Banding mengakui tidak menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2004 dan tidak meminjamkan dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan dan pencatatannya dengan alasan sebagaimana dikemukakan oleh Terbanding;
bahwa untuk menguatkan alasannya Pemohon Banding menyampaikan keterangan dari kepolisian yang menyatakan adanya kehilangan dokumen;
bahwa karena Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2004 dan juga setelah Majelis meneliti surat kehilangan dari Kepolisian ternyata yang melaporkan adalah Sdr. Tukiran yang tidak diketahui jabatannya pada PT Surya Wisnu Kencana serta tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, maka beban pembuktian (bewijslast) ada pada Pemohon Banding;
bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa kwitansi (dari PT MHTP) Faktur Pajak, Laporan Akhir Proyek dan Kontrak Kerja sama dengan PT MHTP, Pemohon Banding hanya mengakui 4 transaksi proyek saja;
bahwa dalam Laporan Akhir Proyek dan kwitansi dari PT MHTP yang digunakan Pemohon Banding sebagai dasar pembuktian diketahui bahwa PT MHTP melakukan tagihannya kepada Pemohon Banding dan kemudian tagihan tersebut dibebankan sebagai Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding;
bahwa atas obyek PPh Pasal 23 ternyata juga belum dibuatkan bukti pemotongan PPh Pasal 23;
bahwa dalam kontrak kerja sama dengan PT MHTP Nomor: 001/KSO/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 diketahui hal-hal sebagai berikut :
bahwa tidak diatur mengenai jangka waktu kerjasama antara kedua belah pihak;
  • Tidak tercantum dengan jelas tentang pembagian tugas diantara Pemohon Banding dengan PT HMTP seperti yang disebutkan oleh Pemohon Banding dalam surat keterangannya bahwa PT MHTP yang bertanggung jawab operasional dilapangan;
  • Tidak tercantum secara jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab akan kewajiban perpajakan dalam kerja sama tersebut (termasuk kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas sewa aktiva dan penggunaan jasa dari pihak ketiga);
bahwa kontrak kerja sama antara Pemohon Banding dengan PT MHTP ternyata merupakan kontrak dibawah tangan (onderhands), dalam hal kontrak tersebut digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dari segi materiil hakim bebas untuk melakukan pengujian, namun dari segi lahiriah maka berdasarkan Pasal 1876 KUH Perdata baru mempunyai kekuatan pembuktian manakala pihak-pihak yang menandatangani mengakuinya;
bahwa terhadap koreksi obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp443.015.217,00 Pemohon Banding dalam persidangan menyetujui sebesar Rp 81.990.000,00 sehingga yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp361.025.217,00 sama seperti yang dinyatakan dalam suratnya tertanggal 28 September 2009 nomor : 16/SWK/IX/2009, tetapi tanpa didukung bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis;
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti-bukti, dan keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti sah dan meyakinkan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp443.015.217,00 dan karenanya permohonan banding Pemohon Banding ditolak;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
MEMPERHATIKAN
 Surat Banding, Surat Uraian Banding dan Surat Bantahan serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
MEMUTUSKAN
Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1717/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 4 November 2008 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00045/203/04/071/07 tanggal 21 Agustus 2007, atas nama: PT. XXX.
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2009 berdasarkan musyawarah Majelis XII (sekarang Majelis XIVA) Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen-05649/PP/PM/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Sigit Triono, M.Si. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sunarto, Ak., M.Sc sebagai Hakim Anggota,
Dra. Najmiyulis sebagai Panitera Pengganti
Putusan Nomor: PUT- 56246/PP/M.XIVA/12/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jum’at, tanggal 17 Oktober 2014 dengan susunan Majelis sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014, dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto Ak., MSc. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Haposan Lumban Gaol, MM sebagai Hakim Anggota,
Wijaya Wardhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: