Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57644/PP/M.XIIB/11/2014

Tinggalkan komentar

7 Desember 2017 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57644/PP/M.XIIB/11/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 22
TAHUN PAJAK
2009
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp318.442.204.939,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat oleh Pemohon Banding telah diajukan Keberatan, dan Terbanding telah menerbitkan Keputusan Keberatan dimana semula Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Jan Rp…, Feb Rp…, Mar Rp… (12 Surat Ketetapan Pajak) Menjadi Nihil, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 523/PJ./2001 tanggal 18 Juli 2001, kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Pemungut dilaksanakan di tempat kedudukan Pemungut, dalam hal ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat karena transaksi berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat, dengan demikian alasan Pemohon Banding tidak dapat diterima;
Menurut Pemohon
:
bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dikeluarkan oleh Terbanding untuk sengketa pajak berupa Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor: 00014/202/09/073/11 sampai dengan 00027/202/09/073/11 tertanggal 24 Oktober 2011 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1471/WPJ.06/2012 sampai dengan KEP-1482/WPJ.06/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang memutuskan mengabulkan/menerima seluruh keberatan Pemohon Banding dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding menjadi Nihil;
Menurut Majelis
:
bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 (DPP Pajak Penghasilan Pasal 22) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp318.442.204.939,00;
bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun Pajak 2009 berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;
bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Penghasilan Pasal 22 karena Pemohon Banding selama Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 tidak melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari Pedagang Pengumpul yang merupakan Objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp318.442.204.939,00 dengan menyatakan bahwa Pemohon Banding membeli TBS seluruhnya dari petani bukan dari pedagang pengumpul sebagaimana dinyatakan Terbanding bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan besarnya nilai transaksi dan seringnya transaksi pembelian yang Pemohon Banding lakukan sehingga tidak memiliki dasar dan pembuktian yang cukup kompeten sebagai dasar koreksi sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup clan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
bahwa Pemohon Banding juga menyatakan bahwa Terbanding telah mengabulkan/menerima seluruh keberatan Pemohon Banding dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding menjadi Nihil atas sengketa Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1471/WPJ.06/2012 sampai dengan KEP-1482/WPJ.06/2012 tertanggal 31 Oktober 2012;
bahwa Pemohon Banding juga menyatakan bahwa Pemohon Banding sampai dengan saat ini tidak pernah menerima surat penunjukan sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor: KEP-194/WPJ.01/KP.1003/2001 tanggal 15 Agustus 2001 sebagaimana dimaksud oleh Terbanding sebagai dasar dilakukannya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22;
bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui:
bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah bergerak dibidang usaha pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) yang mengolah bahan baku berupa TBS menjadi barang setengah jadi yaitu Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) bahwa TBS diperoleh Pemohon Banding baik dari kebun sendiri maupun dari pembelian TBS pihak lain.
bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 22 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang- undang Pajak Penghasilan bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan diatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:
  1. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
bahwa Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan diatur bahwa ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak;
bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 236/KMK.03/2003 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, diatur bahwa Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, antara lain adalah Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
bahwa pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembelian sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 392/KMK.03/2001 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, diatur bahwa Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus dipungut oleh pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya juncto Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009.
bahwa Pemohon Banding sebagaimana dinyatakannya dalam kesimpulan akhir (closing statement) dengan surat nomor: THU – 1719 tanggal 20 Oktober 2014 tetap tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding dengan alasan yang sama dengan permohonan bandingnya dan alasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan.
bahwa alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Terbanding telah mengabulkan seluruh keberatan Pemohon Banding dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding menjadi Nihil atas sengketa Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1471/WPJ.06/2012 sampai dengan KEP-1482/WPJ.06/2012 tanggal 31 Oktober 2012, Majelis berpendapat bahwa keputusan keberatan yang diterbitkan Terbanding dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat dengan mengabulkan seluruhnya permohonan keberatan Pemohon Banding adalah sudah tepat karena penunjukan sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian TBS seharusnya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lokasi dalam ini adalah KPP Pratama Rantau Prapat bukan KPP domisili yaitu KPP Madya Jakarta Pusat.
bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-523/PJ./2001 tanggal 18 Juli 2001 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009 diatur bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan bagi badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan wajib menyampaikan laporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan telah disetor setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Pemungut Pajak, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, kewajiban pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian TBS untuk keperluan industrinya adalah di tempat kedudukan Pemohon Banding terdaftar sebagai Wajib Pajak lokasi dan telah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu di KPP Pratama Rantau Prapat.
bahwa Majelis berpendapat, secara formal Terbanding terbukti telah menunjuk Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan baku berupa TBS untuk keperluan industrinya berdasarkan bukti berupa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-194/WPJ.01/KP.1003/2001 tanggal 15 Agustus 2001 walaupun Pemohon Banding beralasan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat penunjukan sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 a quo;
bahwa berdasarkan bukti berupa jawaban konfirmasi surat penunjukan sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari KPP Pratama Rantau Prapat dengan surat nomor: S-662/WPJ.26/KP.0307/2012 tanggal 13 Agustus 2012 terbukti bahwa Pemohon Banding telah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Terbanding di KPP lokasi.
bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang mengatur kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan penunjukan sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diumumkan dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Terbanding sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding wajib mengetahui kewajiban terkait dengan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan foto copy sampling voucher pembelian TBS dari pihak ketiga yaitu dari PT. Buana Sawit Indah sedang TBS yang diperoleh dari Petani sebagaimana alasan Pemohon Banding tidak diberikan sebagai bukti dalam persidangan.
bahwa Majelis berpendapat, pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum yang mengumpulkan dan membeli TBS dari petani ataupun badan hukum yang menghasilkan TBS dari lahan kelapa sawitnya dan selanjutnya pedagang pengumpul a quo menjualnya kepada badan usaha industri dan atau eksportir.
bahwa dari bukti berupa foto copy sampling voucher pembelian TBS yang dilakukan Pemohon Banding dari pihak ketiga yaitu dari PT. Buana Sawit Indah, Majelis berpendapat bahwa dari bukti berupa foto copy sampling voucher a quo tidak dapat membuktikan bahwa kegiatan usaha dari PT. Buana Sawit Indah apakah bertindak sebagai pedagang pengumpul atau sebagai badan hukum yang menghasilkan TBS sehingga tidak dapat dijadikan bukti sebagaimana alasan Pemohon Banding untuk tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian TBS kepada PT. Buana Sawit Indah.
bahwa Pemohon Banding dalam banding ini tidak memberikan bukti yang dapat membuktikan bahwa TBS yang dibelinya berasal dari para petani bukan dari pedagang pengumpul sebagaimana alasan bandingnya.
bahwa berdasarkan bukti berupa Berita Acara Tidak Memenuhi Seluruhnya Permintaan Peminjaman dari Terbanding pada saat proses keberatan dengan Nomor: BA-42/WPJ.26/BD.0601/2013 tanggal 27 Juni 2013, terdapat beberapa permintaan dokumen antara lain berupa data pemasok buah TBS bulan Januari sampai dengan Desember 2009 dan daftar nama dan alamat petani, lokasi perkebunan kelapa sawit petani yang menjadi pemasok TBS ke PMKS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang tidak diberikan Pemohon Banding baik pada saat proses keberatan dan permohonan bandingnya kecuali bukti berupa foto copy sampling voucher pembelian TBS dari PT. Buana Sawit Indah, Majelis berpendapat bahwa permintaan dokumen-dokumen a quo erat kaitannya pembuktian apakah Pemohon Banding memperoleh TBS sebagai bahan baku untuk proses produksinya berasal pedagang pengumpul atau bukan pedagang pengumpul sebagaimana alasan Pemohon Banding untuk tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian TBS.
bahwa Pemohon Banding yang menyatakan bahwa koreksi Terbanding tidak memiliki dasar dan pembuktian yang cukup kompeten sebagai dasar koreksi sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak karena hanya berdasarkan besarnya nilai transaksi dan seringnya transaksi pembelian yang Pemohon Banding lakukan, Majelis berpendapat bahwa koreksi transaksi pembelian TBS sebagai objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan Terbanding bersumber dari dokumen pembukuan Pemohon Banding dan untuk membuktikan bahwa transaksi a quo bukan diperoleh dari pedagang pengumpul diperlukan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang erat kaitannya dengan sumber perolehan TBS seperti data pemasok buah TBS dan daftar nama dan alamat petani, lokasi perkebunan kelapa sawit petani yang menjadi pemasok TBS ke PMKS bahwa dokumen-dokumen a quo terbukti tidak diberikan Pemohon Banding baik pada saat proses keberatan maupun proses banding.
bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp318.442.204.939,00 sudah tepat dan harus dipertahankan.
MENIMBANG
bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 menjadi sebagai berikut:
Uraian
Jumlah Menurut (Rp)
Pemohon Banding
Terbanding
Majelis
Koreksi Dikabulkan Majelis
Penghasilan Kena Pajak/DPP
0,00
318.442.204.939,00
318.442.204.939,00
0,00
PPh Pasal 22 yang Terutang
0,00
1.768.791.977,00
1.768.791.977,00
0,00
Kredit Pajak
0,00
0,00
0,00
0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar
0,00
1.768.791.977,00
1.768.791.977,00
0,00
Sanksi Administrasi:
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
0,00
849.020.149,00
849.020.149,00
0,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP
0,00
0,00
0,00
0,00
c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP
0,00
0,00
0,00
0,00
d. Kenaikan Pasal 13 A UU KUP
0,00
0,00
0,00
0,00
e. Jumlah sanksi administrasi
0,00
849.020.149,00
849.020.149,00
0,00
Jumlah PPh Pasal 22 ymh. dibayar
0,00
2.617.812.126,00
2.617.812.126,00
0,00
MEMPERHATIKAN
Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara;
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
MEMUTUSKAN
Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-289/WPJ.26/2013 tanggal 11 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor: 00004/202/09/116/12 tanggal 31 Agustus 2012 Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Desember 2009, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 menjadi:
Uraian
Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/DPP
318.442.204.939,00
PPh Pasal 22 yang Terutang
1.768.791.977,00
Kredit Pajak
0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar
1.768.791.977,00
Sanksi Administrasi:
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
849.020.149,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP
0,00
c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP
0,00
d. Kenaikan Pasal 13 A UU KUP
0,00
e. Jumlah sanksi administrasi
849.020.149,00
Jumlah PPh Pasal 22 ymh. dibayar
2.617.812.126,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII B Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00547/PP/PM/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH.sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, SH. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi. sebagai Hakim Anggota,
Juahta Sitepu sebagai Panitera Pengganti,
Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: