Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57699/PP/M.IIIA/99/2014

Tinggalkan komentar

7 Desember 2017 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57699/PP/M.IIIA/99/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 21
TAHUN PAJAK
2014
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp82.591.294.848,00 yang terdiri dari:
A. Objek PPh Pasal 211. EE 0100 – Operating Hourly Employee Costs Rp2.541.967.697,002. EE 0200-Operating Salaried Employee Costs Rp46.408.184.679,003. EE 0400 – Service & Contracts Rp1.055.435.149,004. EE 0700–Management and Technical Assistance Rp2.721.470.942,005. Professional Fees Rp23.031.019.098,00
B. Pengurang Obyek PPh Pasal 211. Iuran Pensiun ke DP Inco Rp3.668.703.483,002. Iuran JHT Jamsostek 3,7% Rp3.164.513.800,00Jumlah koreksi Rp82.591.294.848,00
Menurut Terbanding
:
bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas EE0100-Operating Hourly Employee Costs sebesar Rp2.541.967.697,00 adalah berdasarkan penelusuran ke EE 0100–Operating Hourly Employee Costs diketahui bahwa terdapat Objek PPh Pasal 21 sebesar US$22.605.696,00 atau setara dengan Rp210.424.467,983,00 (Kurs KMK) yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding.
bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0200-Operating Salaried Employee Costs sebesar Rp46.408.184.679,00 dikarenakan seluruh biaya di EE 0200 merupakan Objek PPh Pasal 21 kecuali atas Pengurang Objek PPh Pasal 21 berupa Dana Pensiun, Jamsostek 3,7% dan Objek PPh Pasal 21 ATS/YPS dengan jumlah koreksi sebesar Rp46.408.184.679,00.
bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0400–Service and Contract sebesar Rp4.936.840.207,00 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketahui bahwa pembebanan biaya Service and Contracts di Harga Pokok Penjualan adalah sebesar US$89.597.320,00 atau setara dengan Rp822.772.189.560,00 (Kurs Rata-rata KMK Tahun 2006, US$1=Rp9.183,00).
bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0700–Management and Technical Assistance sebesar Rp2.721.470.942,00 adalah berdasarkan penelitian LPP/KKP Pemeriksa diketahui
bahwa pembebanan tidak ada biaya Management and Technical Assistance yang dibebankan di Harga Pokok Penjualan oleh Pemohon Banding.
bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa Professional Fees sebesar Rp23.031.019.098,00 adalah berdasarkan penelitian LPP/KKP Pemeriksa diketahui bahwa tidak terdapat biaya Profesional Fees yang telah diperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai objek PPh Pasal 21. bahwa Terbanding melakukan koreksi Pengurang Objek PPh Pasal 21 berupa Iuran Pensiun ke Dana Pensiun Inco sebesar Rp3.668.703.483,00 karena berdasarkan hasil penelitian ke akun 420903 diketahui jumlah yang benar-benar sebagai pengurang kontribusi Dana Pensiun sebesar Rp47.909.880.157,00 sedangkan total iuran ke Dana Pensiun yang dibayarkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp44.241.176.674,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.6887.703.483,00.
bahwa Terbanding melakukan koreksi Pengurang Objek PPh Pasal 21 berupa Iuran JHT Jamsostek 3,7% sebesar Rp3.164.513.800,00 karena berdasarkan hasil penelitian ke akun 311004 diketahui jumlah sebagai pengurang Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp3.749.698.346,00 sebagai pembayaran 3,7% JHT ke Jamsostek namun tidak terdapat bukti baik berupa bukti transfer/ setoran bank, yang dibayarkan ke Jamsostek yang dilakukan oleh Pemohon Banding.
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas EE0100-Operating Hourly Employee Cost sebesar Rp2.541.967.697,00, namun Pemohon Banding bisa memaklumi dan setuju untuk memperhitungkan sendiri objek PPh 21 atas YPS/ATS dan Jamsostek 3,7% yang sebelumnya dikeluarkan dari objek di EE 0100. Meskipun Pemohon Banding tidak setuju dengan nilai Jamsostek 3,7% yang menjadi pengurang menurut pihak Terbanding. Uraian terinci atas ketidaksetujuan Pemohon Banding akan dituangkan di bagian Pengurang Objek PPh 21.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pihak Terbanding yang menambahkan koreksi Pemeriksa yang mengurangkan objek PPh 21 berupa Cheque Charge sebesar Rp360.342.228,00, sebagai Objek PPh Pasal 21 hanya dengan alasan berdasarkan penelusuran ke KKP Pemeriksa tidak ditemukan keterangan (Description) yang menyatakan bahwa biaya tersebut bukan merupakan Objek PPh Pasal 21. Tentunya, dalam pemeriksaan, pemeriksa telah melakukan penelitian berdasarkan data-data yang diberikan Pemohon Banding sehingga melakukan pengurangan objek PPh 21 di EE 0200 atas Cheque Charge tersebut.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju pendapat peneliti yang menolak sanggahan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan perhitungan Pemeriksa atas objek PPh Pasal 21 EE 0400–Service and Contract dengan alasan bahwa biaya Medical tersebut adalah masih merupakan satu kesatuan dengan Jasa Medical yang dibayarkan oleh perusahaan kepada dokter/perawat dan merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya pengobatan karyawan sehingga termasuk penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21.
bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa pada saat proses penelitian keberatan sampai dengan Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan, Pemohon Banding membuat self correction untuk EE 0700–Managemet & Technical Assistance sebesar Rp33.992.550.390,00. Namun demikian, setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, khusus untuk EE 0707 (Employee Benefit-Training), Pemohon Banding melakukan penyesuaian atas koreksi objek di EE 0707 dari sebelumnya Rp20.653.691.794,00 menjadi sebesar Rp17.932.220.852,00 karena terdapat biaya-biaya yang bukan merupakan Objek PPh 21. Biaya-biaya tersebut berkaitan dengan Biaya Traning Karyawan untuk mendukung pekerjaan mereka sehingga bukan merupakan Benefit in Cash bagi karyawan yang bersangkutan. Sementara atas koreksi objek di EE 0700 lainnya, Pemohon Banding tetap menerima koreksi objek PPh 21 di EE 0704 (Director’s Fee & Expense), 0706 (Employee Recruting and Relocation), dan 0708 (Civic Affair).
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dikenakannya Biaya Profesional Fee oleh Terbanding sebagai objek PPh Pasal 21. Koreksi ini dilakukan karena berdasarkan penelitian pada LPP/KKP Pemeriksa diketahui bahwa terdapat pembebanan Biaya Profesional Fee pada Biaya usaha lainnya sebesar US$2.508.006,00 atau setara dengan US$23.599.208.115,- (Kurs KMK rata-rata Tahun 2006 1 US$ = Rp9.183,-).
bahwa sementara atas koreksi Iuran DPI yang tidak ada bukti sebesar Rp1.088.977.709,00, Pemohon Banding telah menjukkan berdasarkan Rekening Koran DPI yang menunjukkan penerimaan dari Pemohon Banding. Dari total koreksi iuran sebesar Rp1.088.977.709,00 Pemohon Banding telah menyampaikan sample dokumen dalam uji bukti sebesar Rp1.015.838.233,00.
bahwa Pemohon Banding tidak bisa menerima koreksi Terbanding sebesar Rp3.164.513.800,00 dikarenakan Terbanding hanya mengakui pembayaran kepada Jamsostek sebesar Rp3.749.698.346,00. Berdasarkan penelusuran di akun 311004, Terbanding mengakui adanya pencatatan pembayaran sebesar Rp6.914.212.146,00 sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Pemeriksaan dan rekonsilisasi yang Pemohon Banding sampaikan. Namun dalam Surat Bantahan, Terbanding menyatakan bahwa Jumlah yang dibebankan ke akun 311004 adalah sebesar Rp3.749.698.346,00. Di lain pihak Terbanding juga menyatakan bahwa koreksi atas Jamsostek 3.7% ini dilakukan atas pembayaran 3.7% JHT ke Jamsostek bulan Februari, Maret, April, September, dan November serta seluruh JHT Eksekutif karena tidak terdapat bukti baik berupa transfer/setoran bank maupun Debit Memo.
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-017/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan dan berdasarkan perkembangan sengketa banding pada saat persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0100 – Operating Hourly Employee Costs sebesar Rp2.541.967.697,00 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagi obyek PPh Pasal 21 dan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen dan bukti pendukung.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0100 – Operating Hourly Employee Costs sebesar Rp2.541.967.697,00 dikarenakan adanya salah posting di GL Employment Cost 0100 terdapat perubahan nilai sengketa berdasarkan hasil uji bukti dikarenakan ada kesalahan nilai sengketa di EE 0100 dan EE 200 dimana selisihnya saling menet off, sehingga nilai sengketa menjadi sebesar Rp137.539.800,00;
bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:
  1. Ringkasan transaksi yang salah posting di EE 0100,
  2. GL detail transaksi non objek EE 0100
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, diketahui bahwa berdasarkan LPP,KKP dan LPK, dan Kertas Kerja Penelitian diketahui koreksi atas EE 100- Operating Hourly Employee Costs adalah sebagai berikut:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
200.085.056.851,00
210.424.467.983,00
10.339.411.132,00
bahwa dari table di atas, diketahui obyek PPh Pasal 21 pada EE-100 sebesar USD22.605.696 (sesuai akun PB) setara dengan Rp210.424.467.983,00;
bahwa pada saat pengajuan banding atas koreksi akun EE-100 Pemohon Banding menyatakan nilai sengketa sebagai berikut:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
207.882.500.286,00
210.424.467.983,00
2.541.967.697,00
bahwa sampai dengan banding nilai sengketa yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebesar Rp2.541.967.697,00.
bahwa namun, dalam proses persidangan (uji bukti) sengketa yang disampaikan oleh Pemohon Banding hanya sebesar Rp137.539.800,00 dan diberikan dalam bentuk soft copy G/L akun EE-100, tanpa bukti pendukung berupa voucher atau dokumen sumber lainnya yang terkait dengan pembelian barang.
bahwa dari GL tersebut diketahui pencatatan atas non obyek EE-100 adalah berupa pembelian barang senilai USD15.089 atau setara Rp137.539.800,00 dan menurut Terbanding atas pencatatan tersebut Pemohon Banding tidak melakukan jurnal koreksi atas kesalahan posting a quo.
bahwa menurut Pemohon Banding, sengketa di EE-100 adalah sebesar Rp137.539.800,00 karena salah posting, di dalam G/L menunjukkan adanya transaksi yang tidak terkait dengan pembayaran/pembebanan biaya sehubungan karyawan. Atas kesalahan posting tersebut memang tidak terdapat jurnal koreksi non employment cost.
bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi atas Operating Hourly Employee cost sebesar Rp2.541.967.697,00 yang dianggap Terbanding sebagai obyek PPh Pasal 21 tidak terbukti, sehingga menurut Majelis pembebanan biaya tersebut seharusnya yang bukan obyek PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp137.539.800,00 karena transaksi pembelian barang.
bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding dari sebesar Rp2.541.967.697,00 yang bukan merupakan obyek DPP PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp137.539.800,00 sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan dan dan sisa koreksi sebesar Rp2.404.427.897,00 tetap dipertahankan karena merupakan obyek DPP PPh Pasal 21.
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-017/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan dan berdasarkan perkembangan sengketa banding pada saat persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0200 – Operating Salaried Employee Costs sebesar Rp46.408.184.679,00 dikarenakan seluruh biaya di EE 0200 merupakan Objek PPh Pasal 21 kecuali atas Pengurang Objek PPh Pasal 21 berupa Dana Pensiun, Jamsostek 3,7% dan Objek PPh Pasal 21 ATS/YPS.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0200 – Operating Salaried Employee Costs sebesar Rp46.408.184.679,00, terjadi perubahan nilai sengketa berdasarkan hasil uji bukti dikarenakan ada kesalahan nilai sengketa di EE 0100 dan EE 200 dimana selisihnya saling menet off, sehingga nilai sengketa menjadi sebesar Rp48.812.612.576,00.
bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:
  1. Ringkasan transaksi yang salah posting di EE0200,
  2. Foto copy atas G/L detail transaksi non objek EE0200,
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, diketahui bahwa berdasarkan LPP,KKP dan LPK, dan Kertas Kerja Penelitian koreksi atas EE-200 diketahui nilai obyek PPh Pasal 21 sebesar USD41,566,753 atau setara dengan Rp382.328,641.556,00, kemudian oleh Terbanding ditambah share option dengan perhitungan sebagai berikut;
Biaya di EE-200
Rp382.328.641.556,00
Biaya option yang dieksekusi
Rp 44.996.700.000,00
Dikurang accrual share option
Rp 24.794.100.000,00
Obyek PPh Pasal 21 di EE-200
Rp402.531.241.556,00
sehingga terdapat koreksi sebagai berikut:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
Rp340.583.717.328,00
Rp402.531.241.556,00
Rp61.947.524,00
bahwa menurut Terbanding pada saat banding sengketa yang disampaikan oleh Pemohon Banding atas koreksi EE-100 dinyatakan sebagai berikut:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
Rp356.123.056.877,00
Rp402.531.241.556,00
Rp46.408.184.679,00
bahwa menurut Pemohon Banding, biaya share option yang dieksekusi di tahun 2006 adalah USD1.183.848 atau setara dengan Rp10.792.255.000,00 sedangkan menurut Terbanding tambahan nilai biaya share option yang dieksekusi tahun 2006 adalah sebesar USD1.183.848 atau setara Rp44.996.700.000,00 (terdapat selisih Rp34.204.445.000,00). Berdasarkan Annual Report tahun 2006 diketahui opsi yang dieksekusi adalah 1.183.848 dan biaya kompensasi setara saham adalah USD4,9 juta, menurut Pemohon Banding dalam surat bandingnya dinyatakan angka 1.183.848 adalah nilai USD dari biaya share option yang dieksekusi sementara nilai sebesar USD4,9 juta adalah nilai keseluruhan dari total biaya kompensasi saham baik berupa biaya share option yang dieksekusi maupun biaya share option yang masih merupakan akrual. Majelis sependapat dengan pendapat Pemohon Banding bahwa nilai biaya share option yang dieksekusi tahun 2006 adalah sebesar USD1.183.848 atau setara Rp10.792.255.000,00.
bahwa dengan demikian obyek PPh Pasal 21 menurut Terbanding seharusnya:
Biaya di EE-200
Rp382.328.641.556,00
Biaya option yang dieksekusi
Rp 10.792.255.000,00
Dikurang accrual share option
Rp 24.794.100.000,00
Obyek PPh Pasal 21 di EE-200
Rp368.326.796.556,00
sehingga koreksinya seharusnya:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
Rp356.123.056.877,00
Rp368.326.796.556,00
Rp12.203.739679,00
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp46.408.184.679,00 yang bukan merupakan obyek DPP PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp34.204.445.000,00 sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisa koreksi sebesar Rp12.203.739.679,00 (Rp46.408.184.679,00 – Rp34.204.445.000,00) tetap dipertahankan karena merupakan obyek PPh Pasal 21.
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-017/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan dan berdasarkan perkembangan sengketa banding pada saat persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0400 Service and Contracts sebesar Rp1.055.435.149,00 atas Biaya Medical.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0400 Service and Contracts atas Biaya Medical sebesar Rp1.055.435.149,00 yang merupakan sebagai tagihan invoice dari Rumah Sakit kepada Pemohon Banding yang terdiri dari medical check up, obat, laboratorium sehingga bukan merupakan obyek PPh Pasal 21;
bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:
  1. GL detail transaksi non objek di EE0414 terkait medical,
  2. List invoice terkait medical,
  3. Fotocopy invoice terkait medical,
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, diketahui bahwa berdasarkan LPP,KKP dan LPK, dan Kertas Kerja Penelitian diketahui koreksi atas EE 400 – Service and Contract adalah sebagai berikut:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
3.881.405.058,00
4.936.840.207,00
1.055.465.149,00
bahwa koreksi Terbanding terkait biaya medical chek up dan biaya dokter/perawat yang merupakan obyek PPh Pasal 21, sedangkan menurut Pemohon Banding sebagian dari pembebanan biaya sebesar Rp1.055.465.149,00 bukan merupakan obyek PPh Pasal 21.
bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh dari Pemohon Banding berupa tagihan invoice dari Rumah Sakit menunjukkan bahwa tagihan medical chek up, obat-obatan, dan laboratorium yang ditagih langsung dari Rumah Sakit ke Pemohon Banding bukan seluruhnya merupakan obyek PPh Pasal 21. Dalam proses uji bukti Pemohon Banding hanya dapat membuktikan sesuai tagihan invoice sebesar Rp417.522.441,00.
bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berkeyakinan dan berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pembebanan biaya medical chek sebesar Rp417.522.441,00 bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, sehingga koreksi Terbanding dari sebesar Rp1.055.435.149,00 yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp417.522.441,00 karena bukan obyek PPh Pasal 21, sedangkan sisa koreksi sebesar Rp637.912.708,00 tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung.
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-017/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan dan berdasarkan perkembangan sengketa banding pada saat persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0700 Management and Technical Assistance sebesar Rp2.721.470.942,00 sebagai obyek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 berupa EE 0700 Management and Technical Assistance sebesar Rp2.721.470.942,00 dikarenakan atas koreksi tersebut merupakan biaya training yang diberikan kepadan karyawan, dengan demikian atas biaya tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 21.
bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:
  1. GL detail transaksi non objek di EE0700
  2. List invoice terkait training
  3. Fotocopy invoice terkait training,
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, diketahui bahwa berdasarkan LPP,KKP dan LPK, dan Kertas Kerja Penelitian diketahui koreksi atas EE 700 – Management and Technical adalah sebagai berikut:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
31.271.079.448,00
33.992.550.390,00
2.721.470.942,00
bahwa menurut Terbanding koreksi sebesar Rp2.721.470.942,00 berasal dari akun 0707 (Employes benefit) dimana menurut Pemohon Banding sebesar Rp17.932.220.852,00 yang menjadi Obyek PPh Pasal 21 sementara menurut Terbanding adalah sebesar Rp20.653.691.794,00.
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen bukti berupa tagihan invoice dari Sekolah, akomodasi hotel, lembaga training dan lainya, payment detail, service order. Setelah diteliti dan dilakukan uji bukti, diketahui terdapat biaya untuk pelatihan bahasa Inggris sebesar Rp932.699.093,00, dan biaya atas invoice lainya adalah sebesar Rp1.451.558.131,00 yang merupakan bukan Obyek PPh Pasal 21, sehingga koreksi Terbanding menurut Majelis terdapat biaya yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp2.384.257.224,00.
bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding dari nilai sebesar Rp2.721.470.942,00 yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp2.384.257.224,00 sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisa koreksi sebesar Rp337.213.718,00 merupakan obyek PPh Pasal 21, sehingga koreksi tetap dipertahankan.
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-017/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan dan berdasarkan perkembangan sengketa banding pada saat persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa biaya Profesional Fee sebesar Rp23.031.019.098,00 yang telah dibebankan pada Biaya Usaha tetapi belum dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 21 oleh Pemohon Banding.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 berupa biaya Profesional Fee dikarenakan biaya ini merupakan biaya Non Production Cost yang tercatat di General and Administration Expense (SG&A)/Biaya Penjualan, Umum dan Administrasi. Biaya-biaya ini secara Penyajian di Annual Report telah dilakukan reklasifikasi dari HPP ke Biaya SG&A karena secara cost center masuk kategori Non Production yang sebagian kecil telah menjadi obyek PPh Pasal 21 serta obyek PPh Pasal 23/26.
bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:
  1. Mapping HPP, SG&A dan Professional Fee,
  2. Detail GL terkait professional fee,
  3. List bukti potong,
  4. Foto Copy SPT PPh Pasal 23/26 Masa Februari, April, Mei, September, 2006,
  5. Fotocopy bukti potong
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, diketahui bahwa berdasarkan LPP,KKP dan LPK, dan Kertas Kerja Penelitian diketahui koreksi atas Professional Fees adalah sebagai berikut:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
0
23.031.019.098,00
23.031.019.098,00
bahwa koreksi Terbanding berasal dari Laporan Keuangan Pemohon Banding yang disajikan dalam USD yakni biaya Profesionalty Fee sebesar USD2,508,000 atau setara dengan Rp23.031.019.098,00. Alasan koreksi berdasarkan mapping cost diketahui biaya professional fee yang menurut pemohon Banding terdapat biaya selling, general dan administrasi expense tidak dapat ditelusuri dan tidak ada dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemohon banding.
bahwa sementara alasan Pemohon Banding bahwa biaya ini merupakan reklas dari HPP menjadi biaya umum, penjualan dan administrasi dan atas biaya ini sebagian kecil telah masuk sebagai obyek PPh Pasal 21 yang sudah diperhitungkan dalam EE-400 dan sebagian besar merupakan obyek PPh Pasal 23 yang diberikan Vendor wajib Pajak Badan. Selanjutnya, Pemohon Banding menyatakan biaya professional ini merupakan biaya yang tidak berkaitan langsung dengan produksi sehingga harus direklas ke dalam SG&A.
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen terkait koreksi professional fee yang diklaim sebagai obyek PPh Pasal 23 beserta bukti potong Pasal 23 senilai Rp1.257.755.834,00 dan 1 (satu) bukti potong PPh Pasal 26 dengan DPP sebesar Rp11.223.600,00.
bahwa setelah diteliti atas bukti potong a quo, Majelis berkeyakinan koreksi Terbanding dari senilai Rp23.031.019.098,00 yang merupakan obyek Pasal 23 dan obyek PPh Pasal 26 adalah sebesar Rp17.929.149.158,00.
bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, menurut Majelis koreksi Terbanding dari jumlah sebesar Rp23.031.019.098,00 yang bukan obyek PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp17.929.149.158,00 sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp5.101.869.940,00 Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung sehingga koreksi tetap dipertahankan.
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-017/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan dan berdasarkan perkembangan sengketa banding pada saat persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebagai Pengurang Obyek PPh Pasal 21 berupa koreksi Iuran Pensiun ke Dana Pensiun Inco sebesar Rp3.668.703.483,00, dikarenakan berdasarkan Akun 420903 jumlah yang disetor ke DPI untuk pembayaran dana pensiun tahun 2006 sebesar Rp47.909.880.157,00 sedangkan menurut Pemohon Banding berdasarakan Pb dari Memo Debit dan bukti setor ke DPI adalah sebesar Rp44.241.176.674,00 sehingga yang menjadi sengketa sebagai pengurang obyek PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp47.909.880.157,00 – Rp44.241.176.674,00 = Rp3.668.703.483,00.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 sebagai Pengurang Obyek PPh Pasal 21 berupa koreksi Iuran Pensiun ke Dana Pensiun Inco dikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran ke Dana Pensiun Inco sebesar Rp47.909.880.157,00;
bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:
  1. List Memo Pembayaran kepada DPI
  2. Fotocopy Memo pembayaran kepada DPI
  3. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Dapen Int’l Nickel periode 1 Jan 2006 sampai dengan 31 Dec 2006.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, diketahui bahwa berdasarkan LPP,KKP dan LPK, dan Kertas Kerja Penelitian diketahui koreksi Pengurang Objek PPh Pasal 21 atas Iuran Pensiun Ke Dana Pensiun Inco adalah sebagai berikut:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
47.909.880.157,00
44.241.176.674,00
3.668.703.483,00
bahwa alasan koreksi Terbanding berdasarkan penelitian terhadap akun 420903 jumlah yang disetor ke DP Inco untuk pembayaran dana pensiun tahun 2006 sebesar Rp47.909.880.157,00 namun dalam pemeriksaan dari jumlah tersebut yang didukung bukti berupa Memo debit dan bukti setor ke DPI adalah sebesar Rp44.241.176.674,00, sehingga terdapat selisih/koreksi sebesar Rp3.668.703.483,00.
bahwa menurut Pemohon Banding nilai sengketa sebesar Rp3.668.703.483,00 terdiri dari adjustment longterm receivable sebesar Rp2.579.725.774,00 dan Iuran DP Inco yang tidak ada bukti sebesar Rp1.088.977.700,00. Atas koreksi adjustment longterm receivable karena adanya pembayaran pensiunan kepada karyawan yang sudah diberhentikan, tetapi telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon Banding sebesar Rp506.044.867,00, sedangkan untuk koreksi atas pembayaran Iuran DP sebesar Rp1.088.977.700,00. dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pembayaran/penyetoran berupa rekening koran bank mandiri sebesar Rp769.568.042,00 sisa sebesar Rp319.409.667,00 tidak dipertimbangkan Majelis karena tidak didukung bukti.
bahwa dari uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi atas Pembayaran Iuran Pensiun ke Dana Pensiun Inco sebesar Rp3.668.703.483,00, yang dapat didukung dengan bukti adalah sebesar Rp506.044.867,00 + Rp769.568.042,00 atau sebesar Rp1.275.612.909,00 sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisa koreksi sebesar Rp2.393.090.574,00 tetap dipertahankan.
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-017/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan dan berdasarkan perkembangan sengketa banding pada saat persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebagai Pengurang Obyek PPh Pasal 21 berupa koreksi Pembayaran Iuran JHT/Jamsostek sebesar Rp3.164.513.800,00, dikarenakan tidak terdapat bukti baik berupa bukti transfer/setoran bank maupun Debit Memo atas pembayaran JHT Februari, Maret, April, September dan November.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 sebagai Pengurang Obyek PPh Pasal 21 berupa koreksi Pembayaran Iuran JHT/Jamsostek dikarenakan atas Pemohon Banding dapat menunjukan dokumen pengganti berupa Rekening Koran yang menunjukkan pembayaran kepada Jamsostek porsi 3,7 % termasuk didalamnya berupa pembayaran porsi AKK (1,0%) dan AK (0,3%);
bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:
  1. Sampel Salinan Memorandum,
  2. Sampel Salinan Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Vale Indonesia, Tbk.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, diketahui bahwa berdasarkan LPP,KKP dan LPK, dan Kertas Kerja Penelitian diketahui koreksi Pengurang Objek PPh Pasal 21 atas Iuran JHT Jamsostek 3,7% adalah sebagai berikut:
Cfm Pemohon Banding
Cfm Terbanding
Koreksi
6.914.212.146,00
3.749.698.346,00
3.164.513.800,00
bahwa dari tabel di atas, alasan koreksi didasarkan hasil penelitian akun 311004 diketahui jumlah yang dibebankan untuk pembayaran THT 3,7% tahun 2006 sebesar Rp6.914.212.146,00, namun dari jumlah tersebut yang didukung dengan bukti berupa Memo Debit dan Bukti Setor ke Jamsostek adalah sebesar Rp3.749.698.346,00 berarti terdapat selisih/koreksi sebesar Rp3.164.513.800,00.
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung berupa rekening Koran Bank Mandiri, Payment Getail Advice dan Memorandum Financial Accounting. Berdasarkan bukti a quo, diketahui pembayaran Jamsostek (THT 3,7%) sesuai Bukti Memo sebesar Rp3.328.222.792,00 dan pembayaran Jamsostek didasarkan pada rekening Koran adalah sebesar Rp3.349.360.603,00 jumlah pembayaran Jamsostek keseluruhan adalah sebesar Rp6.677.583.395,00.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan pembayaran Jamsostek tahun 2006 adalah sebesar Rp6.677.583.395,00 sementara Cfm Terbanding sebesar Rp3.749.698.346,00, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pembayaran Jamsostek sebesar Rp3.164.513.800,00 tidak dapat dipertahankan.
Menimbang
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut:
DPP PPh Pasal 21 menurut keputusan Terbanding Rp634.912.688.165,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
1. EE 0100 – Operating Hourly Employee Cost Rp137.539.800,00
2. EE 0200 – Operating Salaried Employee Cost Rp34.204.445.000,00
3. EE 0400 – Service and Contract Rp417.522.441,00
4. EE 0100 – Management and Technical Assitance Rp2.384.257.224,00
5. Professional Fees Rp17.929.149.158,00
6. Pengurang Objek PPh Pasal 21:
a. Iuran Pensiun ke DP Inco Rp 1.275.612.909,00
b. Iuran JHT Jamsostek 3,7% Rp3.164.513.800,00Jumlah Rp59.513.040.332,00
DPP PPh Pasal 21 menurut Majelis Rp575.399.647.833,00
PPh Pasal 21 yang terutang menurut Terbanding Rp107.438.515.512,00
PPh Pasal 21 yang terutang atas Koreksi yang tidak dapat Dipertahankan Rp8.926.956.050,00
PPh Pasal 21 yang terutang menurut Majelis Rp98.511.559.462,00
Memperhatikan
 Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
Mengingat
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
Memutuskan
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-379/WPJ.15/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00048/201/06/803/11 tanggal 7 Maret 2011, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak Rp575.399.647.833,00
PPh Pasal 21 yang terutang Rp98.511.559.462,00
Kredit Pajak Rp93.048.008.662,00
PPh kurang bayar Rp5.463.550.800,00
Sanksi Administrasi-Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp2.622.504.384,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp8.086.055.184,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis IIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Adi Wijono, M.PKN., sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Basuki, MA., MPA., sebagai Hakim Anggota,
Mohammad Irwan, SE, MM., sebagai Panitera Pengganti,
Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: