bahwa pada Tahun Pajak 2004 Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 2004 sehingga tidak ada perhitungan Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan dan Pengurang Penghasilan Bruto menurut SPT PPh Badan Tahun 2004, selain itu, Pemohon Banding tidak meminjamkan pembukuan/catatan/dokumen dengan alasan hilang dan terbakar dalam proses perpindahan lokasi dari Jalan Enggano, Tanjung Priok ke Jalan Kendal, Menteng, oleh sebab itu, Pemeriksa menyusun perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2004 berdasarkan dokumen yang ada;

bahwa pemakaian aktiva berdasarkan laporan hasil akhir proyek untuk Discharging Raw Sugar ex MV. Sinaar Sejati Part 6.300 MT dengan Faktur Pajak Standar Nomor: EAFWX-071-0000070 tanggal 1 Desember 2004 sebesar Rp173.250.000,00 dengan HPP sebesar Rp171.027.400,00 termasuk pemakaian sewa aktiva diatas;

bahwa Koreksi obyek PPh Pasal 23 tahun 2004 sebesar Rp443.015.217,00 dilakukan oleh Terbanding terhadap biaya yang dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan yang belum dipotong PPh Pasal 23 nya dengan rincian sebagai berikut:

bahwa dokumen yang dijadikan dasar koreksi adalah dokumen intern Pemohon Banding berupa Laporan Akhir Proyek sebanyak 7 dokumen;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT PPh Badan Tahun 2004 dan pada saat dilakukan pemeriksaan Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen yang dijadikan dasar pembukuan ddan pencatatan dengan alasan dokumen dimaksud hilang/terbakar pada waktu pemindahan kantor dari Jalan Enggano, Tanjung Priok ke Jalan Kendal, Menteng;

bahwa Karen SPT PPh Badan tahun 2004 tidak disampaikan ke KPP ditempat kedudukan Pemohon Banding terdaftar sebagai wajib pajak, maka tidak diketahui berapa perhitungan peredaran usaha, Harga Pokok Penjualan dan pengurang penghasilan bruto, oleh karena itu Terbanding menghitung HPP berdasarkan Laporan Akhir Proyek sebanyak 7 dokumen sebagaimana tersebut diatas;

bahwa Pemohon Banding mengakui tidak menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2004 dan tidak meminjamkan dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan dan pencatatannya dengan alasan sebagaimana dikemukakan oleh Terbanding;

bahwa untuk menguatkan alasannya Pemohon Banding menyampaikan keterangan dari kepolisian yang menyatakan adanya kehilangan dokumen;

bahwa karena Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2004 dan juga setelah Majelis meneliti surat kehilangan dari Kepolisian ternyata yang melaporkan adalah Sdr. Tukiran yang tidak diketahui jabatannya pada PT Surya Wisnu Kencana serta tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, maka beban pembuktian (bewijslast) ada pada Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa kwitansi (dari PT MHTP) Faktur Pajak, Laporan Akhir Proyek dan Kontrak Kerja sama dengan PT MHTP, Pemohon Banding hanya mengakui 4 transaksi proyek saja;

bahwa dalam Laporan Akhir Proyek dan kwitansi dari PT MHTP yang digunakan Pemohon Banding sebagai dasar pembuktian diketahui bahwa PT MHTP melakukan tagihannya kepada Pemohon Banding dan kemudian tagihan tersebut dibebankan sebagai Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding;

bahwa atas obyek PPh Pasal 23 ternyata juga belum dibuatkan bukti pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa dalam kontrak kerja sama dengan PT MHTP Nomor: 001/KSO/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 diketahui hal-hal sebagai berikut :

bahwa tidak diatur mengenai jangka waktu kerjasama antara kedua belah pihak;

bahwa kontrak kerja sama antara Pemohon Banding dengan PT MHTP ternyata merupakan kontrak dibawah tangan (onderhands), dalam hal kontrak tersebut digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dari segi materiil hakim bebas untuk melakukan pengujian, namun dari segi lahiriah maka berdasarkan Pasal 1876 KUH Perdata baru mempunyai kekuatan pembuktian manakala pihak-pihak yang menandatangani mengakuinya;

bahwa terhadap koreksi obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp443.015.217,00 Pemohon Banding dalam persidangan menyetujui sebesar Rp 81.990.000,00 sehingga yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp361.025.217,00 sama seperti yang dinyatakan dalam suratnya tertanggal 28 September 2009 nomor : 16/SWK/IX/2009, tetapi tanpa didukung bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti-bukti, dan keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti sah dan meyakinkan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp443.015.217,00 dan karenanya permohonan banding Pemohon Banding ditolak;