Menurut Terbanding

:

bahwa Pemohon Banding tidak punya ijin pemusatan tempat pajak terutang (PPN). Pemohon Banding sudah Pengusaha Kena Pajak/PKP pada tahun 2009, jadi tidak ada alasan bagi Pemohon Banding untuk tidak melaporkan DPP PPN Keluaran dengan alasan telah dilaporkan di kantor pusatnya;

Menurut Pemohon

:

bahwa Pemohon Banding berkesimpulan bahwa tidak terdapat penyerahan barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana dimaksud oleh Terbanding dan pelaporan SPT PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan;

Menurut Majelis

:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap berkas banding, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.036.097.335,00 karena menurut Terbanding terdapat penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang harus dipungut PPN, berdasarkan bukti bank masuk, konosemen, tidak adanya Ijin Pemusatan Tempat PPN terutang dan Akte pendirian Cabang yang menyatakan Pemohon Banding berusaha dibidang penjualan mobil. Dengan alasan :

1. Bukti Bank masuk atas penyerahan kendaraan dan sparepart yang administrasi penjualannya diselenggarakan oleh Kantor Cabang;
2. Bukti berupa Surat Muatan (Konosemen) dari perusahaan Pelayaran, menunjukkan bahwa kendaraan dan sparepart dikirim dari Pusat yang kemudian diterima oleh Cabang, sebelum diserahkan kepada pembeli;
3. Terbanding beranggapan bahwa seluruh penyerahan harus dilakukan di Cabang;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-undang PPN disebutkan bahwa
“Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang” dengan penjelasan “dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat tertentu tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak”. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan tempat kegiatan usaha sejenisnya;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan di cabang Pangkalan Bun hanya terbatas pada proses pengadministrasian permohonan pelayanan dalam rangka pemesanan unit kendaraan dan penggunaan biaya operasional harian, sementara terkait dengan transaksi jual beli semua dilakukan melalui Kantor Pusat di Sidoarjo. Pengiriman barang melalui cabang Pangkalan Bun bertujuan agar barang dapat diperiksa kelengkapan dan kondisinya sebelum diterima oleh pemesan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tugas dan fungsi Kantor Cabang Pangkalan Bun hanya sebagai Representative Office;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah membuktikan bahwa PPN atas penyerahan kendaraan dan sparepart sudah dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Kantor Pusat Pemohon Banding dan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat telah melakukan pemeriksaan semua jenis pajak (all taxes) terhadap Kantor Pusat PT Oceanic Indonesia Motor untuk tahun pajak yang sama yaitu Tahun Pajak 2009 dan telah menerbitkankan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang secara implisit telah mengakui bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Kantor Pusat kepada pembeli yang melakukan pemesanan melalui Pemohon Banding (Kantor Cabang Pangkalan Bun) adalah benar dan tidak ada sengketa pajak seperti yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun;

bahwa Majelis berpendapat bahwa mengingat fungsi/kegiatan Kantor Cabang Pemohon Banding di Pangkalan Bun pada tahun 2009 belum berfungsi penuh sebagai kantor cabang dan karena untuk melayani transaksi penjualan masih dilakukan oleh Kantor Pusat dan mengingat telah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang secara implisit telah mengakui bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Kantor Pusat kepada pembeli yang melakukan pemesanan melalui Pemohon Banding (Kantor Cabang Pangkalan Bun) adalah benar serta tidak adanya sengketa pajak seperti yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pangkalan Bun, maka koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.036.097.335,00 berdasarkan Undang-undang PPN Pasal 1A ayat (1) huruf f, tidak memiliki landasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;