bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak Maret 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang juga diajukan banding,

bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding, karena Pemohon Banding mengajukan banding atas DPP PPN berdasarkan Peredaran Usaha, sedangkan DPP PPN yang menjadi koreksi Terbanding terdiri dari :

bahwa nilai koreksi yang tercantum dalam SKPKBT dan Keputusan Keberatan untuk tiap masa berbeda-beda.

Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding, maka penghitungan PPN Masa Pajak Mei 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

bahwa pembuktian pada sengketa ini terletak pada Terbanding, berdasarkan:
1) Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
2) Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
3) Putusan Pengadilan Pajak No.40455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012,
4) Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
5) Putusan Mahkamah Agung RI No.79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008,6) Putusan Mahkamah Agung RI No.492/B/PK/PJK/2010 tanggal 07 Juni 2011.

bahwa bukti-bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan, tetap dapat dipertimbangkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, berdasarkan:
1) Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak,
2) Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak,
3) Putusan Pengadilan Pajak No.36080/PP/M.XI/10/2012,
4) Putusan Pengadilan Pajak No.31362/PP/M.VI/16/2011. dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang- Undang pengadilan Pajak;

bahwa Surat Permohonan Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding, yaitu KEP-787/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran 50% dari jumlah pajak yang terutang sebesar Rp 140.960.769,00 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa penghitungan PPN mengikuti penghitungan yang Pemohon Banding lakukan dalam penghitungan PPh Badan;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Banding ini, adalah perhitungan SKPKBT PPN Masa Pajak Mei 2007 sebesar Rp499.721.366,00 yang tidak disetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan. Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-787/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak dan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2007 menjadi sebesar Rp 563.843.074,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Banding belum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor: 104/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

bahwa Pemohon Banding mengetahui terdapat kekeliruan dalam penggunaan Laporan Keuangan yang dibuat oleh pihak ketiga, yaitu Prijohandojo, Boentoro & Co (PB&Co) yang menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007, karena petugas yang bertanggung jawab atas pembukuan Pemohon Banding meninggal dunia pada bulan Agustus 2007. Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalah Rp0 /NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi sebesar Rp 533.375.307,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp 533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh Badan halaman 18);

bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas data yang diberikan oleh Pemohon Banding yang mendukung perhitungan dalam Surat Keberatan tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan oleh Peneliti dan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan karena data tersebut tidak diserahkan pada saat proses pemeriksaan (Cfm SUB angka 2.1 halaman 3 dan 4);

bahwa alat bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan tetap dapat dipertimbangkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, telah ada preseden beberapa Putusan Pengadilan Pajak, yaitu:

bahwa beban pembuktian dalam sengketa banding ini adalah pada pihak Terbanding, karena SKPKBT aquo bukanlah SKPKBT secara jabatan, berdasarkan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, dan Hakim berupaya menentukan kebenaran materiil, menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap;

bahwa dengan demikian keputusan Terbanding No.KEP-787/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan;