:

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00150/406/09/058/11 tanggal 22 November 2011 oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi) US$ 773,400.00Penghasilan Kena Pajak US$ 773,400.00Pajak Penghasilan terutang US$ 204,284.00Kredit Pajak:- Dibayar sendiri :PPh Pasal 25 US$ 245,428.00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan US$ 245,428.00 Jumlah PPh yang lebih dibayar US$ (41,144.00)

:

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : 021/BSKP/FIN/II-2012 tanggal 16 Februari 2012 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-171/WPJ.07/2013 tanggal 6 Februari 2013 keberatan tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: 121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013 Pemohon Banding mengajukan banding;

:

bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

bahwa Surat Banding Nomor : 121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013, ditandatangani oleh XX, jabatan : Presiden Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor : 121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-171/WPJ.07/2013 tanggal 6 Februari 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00150/406/09/058/11 tanggal 22 November 2011;

bahwa Surat Banding Nomor : 121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 18 Februari 2013 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang LebihDibayar sesuai Keputusan Terbanding Nomor : KEP-171/WPJ.07/2013 tanggal 6Februari 2013 sebesar US$41,144.00 sehingga Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban melakukan pembayaran 50% dari pajak terutang sehingga memenuhi Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya menyatakan menerima KeputusanTerbanding Nomor : KEP-171/WPJ.07/2013 tanggal 6 Februari 2013 pada tanggal 18Februari 2013;

bahwa berdasarkan data dalam berkas banding diketahui Surat Banding Nomor :121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 (Cap Pos tanggal 17 Juli 2013);

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan bukti pengiriman Keputusan Terbanding Nomor : KEP-171/WPJ.07/2013 tanggal 6 Februari 2013 dari PT. Pos Indonesia, Jenis Kiriman Surat Kilat Khusus Nomor Resipos 12787388225 yang dikirimkan tanggal 7 Februari 2013;

bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak menyatakan:

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan.bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat dihitung dari tanggal 7 Februari2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Surat Banding Nomor :121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan : Presiden Direktur, namun dalam berkas banding Pemohon Banding tidak melampirkan bukti kewenangan XX, jabatan: Presiden Direktur untuk menandatangani surat banding, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding telah dipanggil secara patut dengan surat pemberitahuan dan undangan sidang:

namun sampai dengan persidangan terakhir Pemohon Banding tidak pernah hadir, sehingga Majelis tidak memperoleh dokumen dan keterangan tambahan atas permohonan bandingnya;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor : 121/BSKP/FIN/VII-2013 tanggal 10 Juli 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;