:

bahwa Terbanding menganggap pengiriman ini sebagai penyerahan kena pajak seperti halnya penyerahan BKP lainnya. Menurut pendapat Pemohon Banding, sebelum membahas tempat terutangnya, pengenaan PPN mensyaratkan apakah transaksi tersebut memenuhi definisi Penyerahan Kena Pajak atau tidak. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU PPN, yang menyatakan obyek PPN adalah setiap Penyerahan Barang Kena Pajak. Jika ketentuan pajak menyatakan (menurut UU dan aturan pelaksanaannya) Bukan atau Belum merupakan Penyerahan Kena Pajak, maka apapun barang yang diserahkan dan dimanapun lokasinya, tetap saja tidak terutang PPN;

:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-807/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 (diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2012) yang “menolak” permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00178/207/08/543/11 tanggal 6 Juli 2011 untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2008;

:

bahwa Surat Banding Nomor : 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Kuasa Hukum;

bahwa Surat Banding Nomor : 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 26 September 2012, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 807/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00178/207/08/543/11 tanggal 6 Juli 2011;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasan-alasan Banding dari Surat Banding Nomor: 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan banding atas sengketa PPN dengan perhitungan sebagai berikut :

Keterangan:
1) Jumlah Peredaran Usaha tersebut adalah untuk 1 Tahun. Dengan demikian, nilai sengketa per bulan adalah Rp134.916.044.975,00 – Rp109.512.850.799,00 = Rp25.403.194.176,00 / 12 bulan = Rp.2.116.932.848,00;
2) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN.

bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak Desember 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang juga diajukan banding;

bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding, karena Pemohon Banding mengajukan banding atas DPP PPN berdasarkan Peredaran Usaha, sedangkan DPP PPN yang menjadi koreksi Terbanding terdiri dari :

bahwa nilai koreksi yang tercantum dalam SKPKB dan Keputusan Keberatan untuk tiap masa berbeda-beda;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis tidak mengetahui objek sengketa secara rinci sehingga Majelis berkesimpulan alasan pengajuan Banding menjadi tidak jelas dengan demikian Surat Banding Nomor: 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Majelis berpendapat bahwa pendapat Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 36080/PP/M.XI/10/2012 dan Putusan Nomor : 31362/PP/M.VI/16/2011 yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam persidangan merupakan kasus yang berbeda dengan sengketa ini sehingga tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor : 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor : 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal, dengan demikian pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMmemberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadap Surat Banding Nomor : 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk menentukan objek banding dan alasan banding;

Aspek Formal

bahwa Permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 atas Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP- 807/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2012, masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan Terbanding, yaitu KEP-807/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20Desember 2012 dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding, yaitu:
Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding, maka penghitunganPPN Masa Pajak Desember 2008 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

bahwa pembuktian pada sengketa ini terletak pada Terbanding, berdasarkan: Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa bukti-bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan, tetap dapat dipertimbangkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, berdasarkan:

dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang pengadilan Pajak;

bahwa Surat Permohonan Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding, yaitu KEP-807/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak terutang berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang disetujui adalah sebesar Rp0,00, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak; dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LLM. berpendapat bahwa Surat Permohonan Banding telah memenuhi syarat formal Banding, sehingga dilanjutkan ke tahap pemeriksaan material;

Aspek Material

bahwa penghitungan PPN mengikuti penghitungan yang Pemohon Banding lakukan dalam penghitungan PPh Badan;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Banding ini, adalah perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp701.885.283,00 yang tidak disetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan. Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-807/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak dan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2008 menjadi sebesar Rp706.759.565,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Banding belum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor: 124/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

bahwa Pemohon Banding mengetahui terdapat kekeliruan dalam penggunaan Laporan Keuangan yang dibuat oleh pihak ketiga, yaitu Prijohandojo, Boentoro & Co (PB&Co) yang menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008, karena petugas yang bertanggung jawab atas pembukuan Pemohon Banding meninggal dunia pada bulan Agustus 2007. Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalah Rp0 /NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi sebesar (Rp824.171.922,00) dan menurut Surat Banding tetap sebesar (Rp824.171.922,00) (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh Badan halaman 17);

bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas data yang diberikan oleh Pemohon Banding yang mendukung perhitungan dalam Surat Keberatan tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan oleh Peneliti dan tidak dipetimbangkan dalam penyelesaian keberatan karena data tersebut tidak diserahkan pada saat proses pemeriksaan (Cfm SUB angka 2.1 halaman 3 dan 4);

bahwa alat bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan tetap dapat dipertimbangkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, telah ada preseden beberapa Putusan Pengadilan Pajak, yaitu:

bahwa beban pembuktian dalam sengketa banding ini adalah pada pihak Terbanding, karena SKPKB aquo bukanlah SKPKB secara jabatan, berdasarkan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, dan Hakim berupaya menentukan kebenaran materiil, menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas data bukti Laporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan;

bahwa dengan demikian keputusan Terbanding No.KEP-807/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan;

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-807/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam Surat Keberatan sebagai berikut: