Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48224/PP/M.VIII/16/2013

Tinggalkan komentar

27 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48224/PP/M.VIII/16/2013
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap :
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) :
– Menurut Terbanding Rp. 35.640.000,00
– Menurut Pemohon Banding Rp. 0,00
Selisih Rp. 35.640.000,00
Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan :
– Menurut Terbanding Rp. 13.104.288,00
– Menurut Pemohon Banding Rp. 18.708.988,00
Selisih Rp. 5.604.700,00
Koreksi DPP PPN sebesar Rp 35.640.000,00
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Berita Acara tidak dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen dari KPP Pratama Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2011 diketahui bahwa sebagian buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor : S-677/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tidak dipenuhi peminjamannya oleh Pemohon Banding kepada Pemeriksa. Buku, Catatan, dan Dokumen yang tidak dapat dipenuhi tersebut adalah Buku Kas, Buku Besar, dan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi yang diperlukan oleh Pemeriksa untuk dapat menghitung jumlah penyerahan Barang Kena Pajak yang menjadi obyek PPN yang seharusnya dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2009. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
Menurut Pemohon
:
bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa atas dugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan penjualan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008;
Menurut Majelis
:
bahwa atas koreksi mutasi kredit dalam rekening koran sebesar Rp 35.640.000,00 yang oleh Terbanding dianggap sebagai penyerahan JKP oleh Pemohon Banding, berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat :
bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dalam Surat Uraian Banding dan dalam Berita Acara Uji Bukti serta dalam persidangan Terbanding menyatakan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan informasi dan keterangan bahwa mutasi kredit bukan merupakan penjualan, sehingga berdasarkan Pasal 26A (4) UU KUP informasi dan keterangan yang disampaikan pada saat proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan.
bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) KUP yang disampaikan Terbanding, Majelis berpendapat bahwa Majelis memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang, bukti-bukti yang ada dan berdasarkan keyakinan Majelis.
bahwa koreksi senilai Rp 35.640.000,00 tersebut terdiri dari 2 mutasi kredit rekening koran, yaitu:
Rekening koran Nomor 107-0097058939 sebesar Rp17.800.000,- Rekening koran Nomor 107-0097058939 sebesar Rp17.840.000,-
a. Mutasi Kredit Rekening koran Nomor 107-0097058939 sebesar Rp17.800.000,00
bahwa menurut Terbanding, berdasarkan bukti yang disampaikan Pemohon Banding tidak terdapat bukti adanya dana titipan dari PT Sapta Santosa kepada Pemohon Banding;
bahwa menurut Pemohon Banding uang masuk sebesar Rp 17.800.000,00 tersebut merupakan biaya Akomodasi Pengangkutan NUT dari PT. ABC kepada Pemohon Banding, bahwa data yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Rekening Koran, bukti transfer dari PT. ABC, Bukti Pengeluaran dari Pemohon Banding dan bukti-bukti pencatatan lainnya;
bahwa dari uraian uji bukti dan dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut dimana tidak ada bukti pengeluaran Kas yang berasal dari pihak eksternal (dari pihak luar yang mengangkut NUT tersebut) dan dari informasi Pemohon Banding diketahui bahwa yang melakukan pengangkutan adalah Pemohon Banding sendiri, Majelis berpendapat bahwa penerimaan biaya Pengangkutan tersebut masuk pada penghasilan Jasa Angkut yang harus dikenakan PPN.
bahwa Majelis berpendapat mutasi kredit tersebut merupakan penyerahan yang belum dilaporkan sehingga koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 17.800.000,00 tetap dipertahankan;
b. Mutasi Kredit Rekening koran Nomor 107-0097058939 sebesar Rp 17.840.000,00.
bahwa menurut Terbanding, berdasarkan bukti yang disampaikan Pemohon Banding tidak terdapat bukti adanya dana titipan dari PT Sapta Santosa kepada Pemohon Banding.
bahwa menurut Pemohon Banding uang masuk sebesar Rp 17.840.000,00 tersebut merupakan biaya Akomodasi Pengangkutan NUT dari PT. ABC kepada Pemohon Banding, bahwa data yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Rekening Koran, bukti transfer dari PT. ABC, Bukti Pengeluaran dari Pemohon Banding dan bukti-bukti pencatatan lainnya.
bahwa dari uraian uji bukti dan dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut dimana tidak ada bukti pengeluaran Kas yang berasal dari pihak eksternal (dari pihak luar yang mengangkut NUT tersebut) dan dari informasi Pemohon Banding diketahui bahwa yang melakukan pengangkutan adalah Pemohon Banding sendiri, Majelis berpendapat bahwa penerimaan Akomodasi Pengangkutan tersebut masuk pada penghasilan Jasa Angkut yang harus dikenakan PPN.
bahwa Majelis berpendapat mutasi kredit tersebut merupakan penyerahan yang belum dilaporkan sehingga koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp17.840.000,00 tetap dipertahankan;
bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp 35.640.000,00, tetap dipertahankan.
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.5.604.200,00, terdiri dari :
A. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 4.354.200,00B. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 1.250.500,00A. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 4.354.200,00
Menurut Terbanding
:
bahwa Tim Peneliti meneliti jenis pembelian tersebut dan berpendapat bahwa pembelian tersebut merupakan obat pembasmi hama (roundup) dan obat-obatan lain yang memang disemprotkan ke tanaman sawit sebagai penanggulangan gulma/perawatan tanaman tersebut. Produk atau hasil dari pohon/kebun sawit adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan barang yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi tersebut karena sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, untuk transaksi penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean, kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN atas penyerahan tersebut berada di pundak pihak yang menyerahkan BKP/JKP. Dalam hal ini, Pemohon Banding sebagai pembeli BKP/JKP hanya dikenai kewajiban untuk membayar PPN yang terutang kepada penjual dan menerima Faktur Pajak dari penjual sebagai bukti pembayaran PPN.
Menurut Majelis
:
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya menyatakan, atas koreksi positif Pajak karena jawaban klarifikasi dari KPP domisili PKP Penjual yang menyatakan “Tidak Ada” sebesar Rp 4.354.200,00. Pada saat penelitian Keberatan diketahui bahwa berdasarkan Persandingan Data Faktur PKPM pada Aplikasi Portal DJP diketahui bahwa atas kedua Faktur Pajak tersebut sudah dilaporkan oleh PKP Pemungut/Lawan Transaksi.
bahwa berdasarkan penelitian fisik Faktur Pajak, Tim Peneliti melihat uraian transaksi dalam Faktur Pajak tersebut adalah sebagai berikut :
NoNama PKP No. Faktur TanggalJumlah (Rp.)1.PT. Panca Kurnia NN010.000.08-000040524/03/2008 1.316.7002.PT. Panca Kurnia NN010.000.08-000046324/03/2008 2.838.0003.PT. Panca Kurnia NN010.000.08-000046724/03/2008 199.500 Jumlah 4.354.200
Penjelasan Jenis Barang dan JasaNoNama PKP Jumlah (Rp.)Uraian Faktur Pajak1.PT. Panca Kurnia NN 1.316.700 Ally 20 W2.PT. Panca Kurnia NN 2.838.000 R-Rud BO3.PT. Panca Kurnia NN 199.500 Ally 20 W
bahwa Terbanding pada saat proses Keberatan meneliti jenis transaksi dalam Faktur Pajak Masukan tersebut dan berpendapat bahwa transaksi berupa pembelian (Ally 20 WDG dan R-Rud BO) tersebut merupakan pembelian obat pembasmi hama (roundup) dan obat-obatan lain yang memang disemprotkan ke tanaman sawit sebagai penanggulangan gulma/perawatan tanaman tersebut. Produk atau hasil dari pohon/kebun sawit adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan barang yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
bahwa atas koreksi positif Pajak Masukan atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp. 4.354.200,00, Majelis berpendapat :
bahwa Pasal 9 ayat (2) UU PPN menyatakan :“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”.
bahwa Pasal 9 ayat (5) UU PPN menyatakan :”Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”.
bahwa Pasal 9 ayat (6) UU PPN menyatakan :“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.
bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan :“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”.
bahwa Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan :“Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan”.
bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengatur bahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang :
  1. nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan,
  2. digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap penyerahan seluruhnya.
bahwa dalam LHP dan KKP Terbanding sepakat bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu/integrated (Pemohon Banding memulai operasi Pabrik sejak Juni 1998), dan berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan Pemohon Banding tidak pernah menjual langsung hasil kebun yaitu berupa TBS akan tetapi hasil kebun (TBS) tersebut diolah terlebih dahulu menjadi CPO dengan menggunakan pabrik milik Pemohon Banding sendiri.
bahwa jika memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN, Majelis berpendapat bahwa pengkreditan PM tidak dikaitkan dengan produk yang dihasilkan melainkan dikaitkan dengan penyerahannya.
bahwa terkait penafsiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 atas Pajak Masukan sebesar Rp.4.354.200,00 yaitu atas pembelian ally 20 WDG dan R-Rud BO (obat-obatan atau sejenis pembasmi hama) terkait Produk atau hasil dari pohon/kebun sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan barang yang bersifat strategis, akan tetapi Pemohon Banding tidak menjual TBS tersebut kepada pihak ke-3 tetapi diolah di pabrik milik Pemohon Banding sendiri, sehingga yang diserahkan berupa CPO/PK yang atas penyerahan tersebut terutang PPN.
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan BKP yang terutang pajak (CPO dan PK) sehingga sesuai Pasal 9 ayat (2) UU PPN yang berbunyi : “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”, maka Pajak Masukan-nya (yang terkait dengan kebun dan pabrik tersebut) dapat dikreditkan.
bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.4.354.200,00 tidak dapat dipertahankan.
B. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 1.250.500,00
Menurut Terbanding
:
bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Tim Peneliti meneliti jenis transaksi dalam Faktur Pajak Masukan tersebut dan berpendapat bahwa transaksi berupa pembelian (ally 20, WDG, Roundup, dan Gramoxone) tersebut merupakan pembelian obat-obatan atau sejenis herbisida yang memang disemprotkan ke tanaman sawit sebagai penanggulangan gulma/perawatan tanaman tersebut. Produk atau hasil dari pohon/kebun sawit adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan barang yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi ini karena PPN (PM) yang dibayarkan/dikeluarkan adalah untuk kegiatan usaha menghasilkan CPO yang atas penyerahannya terutang PPN sehingga PM tersebut seharusnya dapat dikreditkan di SPT Masa PPN sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 16B UU PPN dan peraturan terkait lainnya. Selama ini Pemohon Banding tidak pernah menjual langsung hasil kebun yang berupa TBS. Hasil kebun (TBS) tersebut diolah terlebih dahulu menjadi CPO dengan menggunakan pabrik milik Pemohon Banding sendiri.
Menurut Majelis
:
bahwa atas koreksi positif Pajak Masukan atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp.1.250.500,00, Majelis berpendapat :
bahwa Pasal 9 ayat (2) UU PPN menyatakan :“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”.
bahwa Pasal 9 ayat (5) UU PPN menyatakan :”Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”.
bahwa Pasal 9 ayat (6) UU PPN menyatakan :“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.
bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan :“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”.
bahwa Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan :“Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan”.
bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengatur bahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang :
  1. nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan,
  2. digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap penyerahan seluruhnya.
bahwa dalam LHP dan KKP Terbanding sepakat bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu/integrated (Pemohon Banding memulai operasi Pabrik sejak Juni 1998), dan berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan Pemohon Banding tidak pernah menjual langsung hasil kebun yaitu berupa TBS akan tetapi hasil kebun (TBS) tersebut diolah terlebih dahulu menjadi CPO dengan menggunakan pabrik milik Pemohon Banding sendiri.
bahwa jika memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN, Majelis berpendapat bahwa pengkreditan PM tidak dikaitkan dengan produk yang dihasilkan melainkan dikaitkan dengan penyerahannya.
bahwa terkait penafsiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 atas Pajak Masukan sebesar Rp.1.250.000,00 yaitu atas pembelian ally 20, WDG, Roundup, dan Gramoxone (obat-obatan atau sejenis herbisida yang memang disemprotkan ke tanaman sawit sebagai penanggulangan gulma/perawatan tanaman) terkait Produk atau hasil dari pohon/kebun sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan barang yang bersifat strategis, akan tetapi Pemohon Banding tidak menjual TBS tersebut kepada pihak ke-3 tetapi diolah di pabrik milik Pemohon Banding sendiri, sehingga yang diserahkan berupa CPO/PK yang atas penyerahan tersebut terutang PPN.
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan BKP yang terutang pajak (CPO dan PK) sehingga sesuai Pasal 9 ayat (2) UU PPN yang berbunyi : “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”, maka Pajak Masukan-nya (yang terkait dengan kebun dan pabrik tersebut) dapat dikreditkan.
bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.1.250.500,00 tidak dapat dipertahankan.
MENIMBANG
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan Mengabulkan
 sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-132/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00051/207/08/116/11 tanggal 16 Maret 2011 Masa Pajak April 2008, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak :
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
Rp.
35.640.000,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut
Rp.
3.564.000,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
Rp.
18.708.988,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar
Rp.
(15.154.988,00)
PPN Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya
Rp.
18.708.988,00
PPN yang kurang dibayar
Rp.
3.564.000,00
Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 (3) KUP) Rp 3.564.000,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 7.128.000,00
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Sigit Henryanto, Ak., sebagai Hakim Ketua,
Idawati, SH, MSc sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna, SH, M.Hum sebagai Hakim Anggota,
Dwian Widyati Haristyani, SH, MH sebagai Panitera Pengganti,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: