:

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp. 937.417.491,00, karena dalam faktur pajak tersebut tidak mencantumkan nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang merupakan syarat formal pembuatan faktur pajak standar, sehingga dikoreksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN tahun 2000;

:

bahwa alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap sengketa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar Rp. 937.417.491,00 yang menurut Terbanding tidak dapat dikreditkan, yang terdiri dari 3 fatur pajak yakni sebagai berikut:

bahwa alasan koreksi Terbanding adalah karena Faktur Pajak tidak memenuhi syarat Pasal 9 ayat (8) huruf f yang mengacu pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN karena menurut Terbanding faktur pajak tidak diisi nama BKP/JKP yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian “Inventory Purchase Agreement” antara Pemohon Banding dan PT. Schering – Plough Indonesia, Tbk tanggal 30 Desember 2008 dimana dalam appendix 1 tercantum 36 (tiga puluh enam) jenis barang yang akan diperjual belikan diantara kedua perusahaan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan faktur pajak tersebut pada pihak penjual (pemberi jasa) yaitu PT Schering – Plough Indonesia, Tbk NPWP: 01.001.702.8-054.000 tidak dikoreksi oleh Terbanding sehingga menurut Pemohon Banding: Terbanding tidak konsisten;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan selain syarat materi, dalam peraturan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan agar suatu Pajak masukan dapat dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal;

bahwa pada Pasal 9 ayat 8 huruf (f) UU PPN berbunyi sebagai berikut:“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagai mana diatur dalam ayat (2) bagipengeluaran untuk:a. ………f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);g. ……..h. ……..i. ……..

bahwa Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang berkaitan dengan Pasal 9 ayat (8) tersebut adalah aturan mengenai persyaratan formal faktur pajak agar dapat dikreditkan yaitu:
Pasal 13(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

bahwa selain syarat tersebut, faktur pajak harus diisi secara jelas, lengkap, dan benar dengan penjelasan mengenai benar, jelas dan lengkap yaitu:
a.benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
b. lengkap adalah semua kolom diisi dalam bahasa Indonesia;
c. jelas adalah jelas asal-usul BKP/JKP yang diserahkan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti berupa Faktur Pajak nomor: 010-000-0800000020, 010-000-0800000021, dan 010-000-0800000015 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 2008 atas nama PT Schering -Plough Indonesia dan berdasarkan penelitian terhadap SPT dimaksud, diketahui bahwa atas Faktur Pajak Nomor: 010-000-0800000020, 010-000-0800000021, dan 010-000-0800000015 telah dilaporkan dalam Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM sebagai Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap faktur pajak nomor: 010-000-0800000020, dan 010-000- 0800000015 terbukti:
a. terdapat Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak PT Schering -Plough Indonesia;
b. terdapat Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Pemohon Banding;
c.kolom Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga telah diisi oleh pihak PT Schering -Plough Indonesia;
d. terdapat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. tidak terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
f. terdapat Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. terdapat Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak (Rianto Kosasih, Direktur Keuangan PT Schering -Plough Indonesia);

bahwa kedua faktur tersebut telah diisi dengan benar dan lengkap pada setiap kolomnya sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat Faktur Pajak nomor: 010-000- 0800000020 dan 010-000-0800000015 telah memenuhi persyaratan formal sebagai faktur pajak standar;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap faktur pajak nomor: 010-000-0800000021 terbukti Faktur pajak tersebut di dalam kolom jenis barang atau jasa hanya tertulis ” impor barang jadi ”tidak mencantum kan jenis barang, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian pengisian faktur pajak nomor: 010-000-0800000021 tidak diisi secara jelas, lengkap dan benar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 8 huruf (f) UU Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak masukan dalam faktur pajak tesebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan fakta dan pembuktian yang terungkap dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Faktur Pajak Nomor: 010-000-0800000020 dan 010-000-0800000015 adalah faktur pajak yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 huruf (f) jo Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2000, sedangkan untuk Faktur Pajak Nomor:010-000-0800000021 Majelis sependapat dengan Terbanding yaitu bahwa faktur pajak nomor: 010-000-0800000021 adalah termasuk dalam faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 huruf (f) jo Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 18 Tahun 200;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi atas kredit pajak untuk Faktur Pajak Nomor: 010-000-0800000021 sebesar Rp. 882.157.491,00 tetap dipertahankan dan untuk Faktur Pajak nomor 010-000-0800000020 sebesar Rp. 9.210.000,00 dan 010-000-0800000015 sebesar Rp. 46.050.000,00 tidak dapat dipertahankan;