:

bahwa Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor LAP-313/PL/WPJ.07/KP/0400.111.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan diketahui bahwa koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp544.511.000,00 (Masa Pajak Agustus 2009) adalah penyerahan Jasa Kena Pajak berupa quality control atas pengepakan sepatu yang dilakukan di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan penyerahan yang terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf c UU PPN;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di atas sehubungan dengan koreksi atas objek PPN karena Pemohon Banding berpendapat bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean baik atas barang maupun jasa, sehingga PPN seharusnya dikenakan berdasarkan azas manfaat (benefit concept) bukan berdasarkan azas dimana jasa dilakukan (place of performance). Dengan demikian, jasa perdagangan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pemohon Banding kepada Paccess US, dimana jasanya dimanfaatkan di luar Daerah Pabean bukan merupakan objek PPN;

:

bahwa sampai dengan persidangan ketiga Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa memberikan keterangan apapun meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat panggilan sidang sebagai berikut:

bahwa surat panggilan sidang dikirimkan kepada Pimpinan PT XXX;

bahwa Majelis telah meneliti surat permohonan banding Nomor PXCS010/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding menuliskan alamat Pemohon Banding adalah YYY;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap surat-surat panggilan sidang a quo tidak terdapat surat yang kembali pos, hal ini menunjukkan bahwa surat-surat panggilan sidang tersebut telah diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam tiga kali persidangan sehingga Majelis tidak dapat memeriksa keabsahan surat Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Sdr. XX, Jabatan: Direktur karena Pemohon Banding tidak menyerahkan salinan dan tidak menunjukkan asli Akta Notaris / Dokumen Penunjukan Lainnya yang dapat membuktikan bahwa Sdr. XX, Jabatan: Direktur adalah Pengurus dari perusahaan Pemohon Banding, sehingga berhak untuk menandatangani Surat Banding tersebut dalam persidangan;

bahwa dengan demikian permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;