bahwa sampai dengan keputusan keberatan di terbitkan, dari total koreksi Pajak Masukan karena jawaban klarifikasi “tidak ada” untuk Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp 101.878.982,00 tetap belum ada ralat jawaban dari KPP terkait atau tetap dijawab “tidak ada”.

bahwa dasar koreksi Terbanding adalah adanya jawaban konfirmasi dari KPP rekanan yang menyebutkan tidak ada, sesuai KEP-754/PJ/2001, tanggal 26 Desember 2001 Lampiran 1 huruf C angka 1.4.1.3.2. “tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual”;

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp 146.218.869,00 atas 14 (empat belas) Faktur Pajak hasil konfirmasi dari KPP pihak Penjual yang menyatakan “tidak ada” yaitu atas Faktur Pajak sebagai berikut:

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi ulang atas Faktur Pajak tersebut, namun belum ada ralat atas jawaban ”tidak ada” sebanyak 8 (delapan) Faktur Pajak, sehingga Terbanding menyimpulkan bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut oleh Wajib Pajak Penjual tidak pernah diakui/dilaporkan dalam SPT masa PPN-nya. Ini berarti PKP Penjual tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak Pembeli;

bahwa menurut Majelis, jawaban konfirmasi ”tidak ada” adalah tidak termasuk kondisi yang mengakibatkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001, tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistim Informasi Perpajakan dalam angka 1.4.2.1.dinyatakan bahwa Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkansebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai bataswaktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggung–jawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

bahwa dalam angka 1.4.1.3.2.nya dinyatakan bahwa Apabila jawaban klarifikasi menyatakan : “tidak ada“ dengan penjelasan bahwa Faktur Pajaktersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkanPKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa dalam angka 1.4.2.3.nya disebutkan bahwa Permintaan klarifikasi harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman suratpermintaan klarifikasi. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitanSKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual.Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan;

bahwa menurut Majelis berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggung-jawabkan kewajiban perpajakannya, maka SKPKB/SKPKBT wajib diterbitkan oleh Terbanding kepada PKP penjual dalam jangka waktu paling lambat satu bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi, hal tersebut dimaksudkan agar Pemohon Banding dapat mengkreditkan Faktur Pajak Masukannya;

bahwa terhadap konfirmasi dengan jawaban “tidak ada” tersebut ternyata Terbanding tidak mendapat informasi tindak lanjut dari KPP penjual, dimana seharusnya Terbanding dalam hal ini KPP penjual, menerbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Terbanding juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan kepada PKP Penjual karena PKP Penjual tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud KEP-754/PJ./2001 tersebut di atas;

bahwa oleh karena itu menurut Majelis, akibat yang timbul dari tidak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT tersebut yaitu berupa “tidak dapat dikreditkannya Faktur Pajak Masukan”, tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa pada halaman empat Laporan Penelitian Keberatan dinyatakan:“c) Dokumen yang diberikana.Asli Faktur Pajak Masukan yang disengketakanbeserta rekapitulasinyab.Dokumen pendukung berupa invoice, purchase order, bukti kas keluar, perjanjian dan BAc.Copy SPT Masa PPN Masa PajakJanuari 2009”

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding dan Terbanding tersebut di atas menurut Majelis, sebenarnya Pemohon Banding sudah menyerahkan kepada Terbanding Faktur Pajak dan dokumen-dokumen pendukungnya dan Terbanding sudah melakukan penelitian atas dokumen-dokumen terkait transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding, dengan demikian seharusnya Terbanding sudah mengetahui kebenaran transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis meyakini atas Faktur Pajak sebesarRp 88.412.905,00 berikut:

adalah berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan benar-benar telah dibayar PPN-nya oleh Pemohon Banding, sehingga atas Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;

bahwa atas Faktur Pajak Nomor 010-000-0900000008 tanggal 30 Desember 2009 a.n. CV Hari Multi Guna, NPWP. 01.946.566.5-911.000 sebesar Rp 13.466.077,00 belum ada jawaban konfirmasi ulang atas Faktur Pajak tersebut, dengan demikian belum ada ralat atas jawaban ”tidak ada”, dengan demikian Majelis meyakini Faktur Pajak tersebut adalah berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan benar-benar telah dibayar PPN-nya oleh Pemohon Banding, sehingga atas Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp101.878.982,00 tidak dapat dipertahankan;