bahwa atas koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2009 yang diajukan keberatan sebesar Rp.174.731.501,00 yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) Faktur Pajak tersebut di atas telah dilakukan penelitian formal dan material sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN pengkreditan Pajak Masukan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut mengingat Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN Masukan terkait dan dengan demikian dapat mengkreditkan PPN Masukan tersebut;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap koreksi Kredit Pajak berupa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.174.731.501,00 yang menurut Terbanding tidak dapat dikreditkan sedangkan menurut Pemohon banding dapat dikreditkan;

bahwa Terbanding berpendapat Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.174.731.501,00 tidak dapat dikreditkan karena adanya jawaban klarifikasi dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar yang menyatakan “Tidak Ada”.

bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan langkah-langkah Penanganan Restitusi dalam rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan “Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur Pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar Pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut”.

bahwa Majelis berpendapat jawaban klarifikasi dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar yang menyatakan “Tidak Ada” tidak dapat dijadikan dasar koreksi karena untuk meyakini kebenaran suatu transaksi Terbanding seharusnya melakukan mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding untuk menunjukkan dokumen pendukung atas Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi Terbanding dan memerintahkan Terbanding untuk melakukan penelitian terhadap dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding.

bahwa terhadap penelitian yang dilakukan, Terbanding pada intinya berpendapat Pemohon Banding telah menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan pengujian arus uang dan arus barang, namun Terbanding meragukan kebenaran dan validitas transaksi dari dokumen-dokumen tersebut.

bahwa terhadap pendapat Terbanding, Pemohon Banding memberikan pendapat yang pada intinya adalah dokumen-dokumen yang diajukan telah menunjukkan bahwa PPN atas pembelian BKP/JKP telah dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP/JKP.

bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat bukti-bukti/dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti-bukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan menerima Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak.

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Kredit Pajak berupa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp174.731.501,00 tidak dapat dipertahankan.