bahwa Dalam surat keberatannya Pemohon Banding mengajukan alasan bahwa penjualan sesungguhnya untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.686.475.980,00 karena terdapat penjualan tahun 2009 yang dilaporkan pada tahun 2008 sebesar Rp.1.888.646.051,00 untuk tujuan mengikuti tender dan pengajuan kredit ke bank;

bahwa semua transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding adalah transaksi yang terjadi tahun 2009, sedangkan dalm pencatatannya di lakukan tahun 2008;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-14/WPJ.06/KP.0305/2011 tanggal 31 Januari 2011 Masa Pajak Desember 2009 diketahui bahwa pemeriksa melakukan koreksi positif dasar pengenaan pajak sebesar Rp.1.853.365.474.00 dengan alasan karena berdasarkan equalisasi PPh Badan tahun 2009 dengan DPP PPN Tahun 2009 sebagai berikut:

bahwa DPP PPN sesuai SPT Masa PPN masa Desember 2009 menurut Pemohon Banding sebesar Rp.21.565.413.00, sedangkan selisih DPP PPN menurut hasil equalisasi dengan PPh Badan sebesar Rp.1.874.930.887.00, sehingga koreksi DPP PPN adalah sebesar Rp.1.853.365.474.00, ( Rp.1.874.930.887.00 – Rp.21.565.413.00);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 65/WPJ.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 diketahui bahwa atas koreksi Pemeriksa atas koreksi positif DPP PPN Masa Desember 2009 sebesar Rp.1.853.365.474.00, tetap dipertahankan dengan alasan seperti menurut Terbanding a quo;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif DPP PPN Masa Desember 2009 sebesar Rp.1.853.365.474.00 dengan alasan seperti menurut Pemohon Banding a quo;

bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan penghasilan yang akan dihasilkan pada tahun 2009 pada penghasilan tahun 2008 sebesar Rp.1.888.646.051.00 dengan tujuan untuk mengikuti tender dan pengajuan kredit ke Pihak Bank;

bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding a quo maka seharusnya Terbanding dalam melakukan equalisasi PPN dengan PPh Badan seharusnya Terbanding tidak memperhitungkan lagi penjualan tahun 2008 tersebut;

bahwa dengan demikian seharusnya menurut Pemohon Banding perhitungan equalisasi PPN dan PPh Badan adalah sebagai berikut:

DPP PPN 2009 Rp. 3.931.778.780.00
DPP PPN 2008 dilaporkan di 2009 Rp. 0 -/-
DPP PPN 2009 Nett Rp. 3.931.778.780.00
Omset PPh Badan tahun 2009 Rp. 3.913.320.624.00 -/-
Selisih Rp. 18.458.156.00

bahwa jika Terbanding menghitung equalisasi antara PPN dan PPh Badan seperti perhitungan di atas maka tidak akan terdapat koreksi DPP PPN untuk masa Desember 2009, sehingga Pemohon Banding meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi Terbanding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa terdapat beberapa invoice tahun 2009 yang memang merupakan penjualan tahun 2009 dan sudah dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2009 dan SPT Masa PPN tahun 2009, yang kemudian Pemohon Banding laporkan juga dalam SPT PPh Badan tahun 2008 sebagai omzet tahun 2008 dengan alasan tertentu (untuk mengikuti tender dan pengajuan kredit ke bank), sebagai berikut :

bahwa dalam persidangan Majelis meminta dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk mengakui penghasilan yang akan dihasilkan namun belum ada realisasi penghasilan tersebut;

bahwa Pemohon Banding menyatakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Kauangan (PSAK) No. 23 pada bagian Tujuan dalam Pendahuluan yang menyatakan: Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pernyataan ini mengindentifikasikan keadaan yang memenuhi kriteria tersebut agar pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan pedoman praktis dalam penerapan kriteria tersebut;

bahwa PSAK No. 23 paragraf 18 menyatakan:

Pendapatan dan beban sehubungan dengan suatu transaksi atau peristiwa tertentu diakui secara bersamaan; proses ini biasanya mengacu pada pengaitan pendapatan dengan beban (matching revenue and expose). Beban, termasuk jaminan dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang, biasanya dapat diukur dengan andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan yang berkaitan dapat dipenuhi. Tetapi, pendapatan tidak dapat diakui bila beban yang berkaitan tidak dapat diukur dengan andal. Dalam keadaan demikian, setiap imbalan yang telah diterima untuk penjualan barang tersebut diakui sebagai suatu kewajiban.

bahwa Pemohon Banding mengakui pendapatan yang akan dihasilkan tahun pada tahun 2009 telah diakui pada penghasilan tahun 2008, namun Pemohon Banding membebankan biaya atas pendapatan yang akan dihasilkan tahun 2009 pada tahun 2009, bukan tahun 2008 sehingga bertentangan dengan paragraf 18 PSAK a quo;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding mengakui telah melakukan pencatatan pembukuan yang tidak benar sehingga Pemohon Banding tidak mempermasalahkan lagi koreksi Terbanding;

bahwa Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan dan pengakuan Pemohon Banding dalam persidangan seperti yang telah dijelaskan dan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan a quo maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah membuat pembukuan yang tidak konsisten dan taat azaz sehingga Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding;