Penyerahan Barang Kena Pajak ;

Impor Barang Kena Pajak ;

Penyerahan Jasa Kena Pajak ;

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau

Ekspor Barang Kena Pajak.

Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;

Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;

Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma;

Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang;

Penyerahan BKP secara konsinyasi;

pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

pada saat Impor Barang Kena Pajak;

pada saat dimulai Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;

pada saat pembayaran dalam hal :

Ekspor Barang Kena Pajak;

pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Pemohon Banding termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 tersebut adalah dimaksudkan sebagai pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 2 (dua) kegiatan usaha yaitu yang melakukan peyerahan yang terutang pajak dan yang melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU Nomor 18 Tahun 2000 yaitu : Apabila dalam suatu Masa Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan fakta persidangan dan data yang tersedia dan dari penjelasan Pemohon Banding di dalam persidangan dan tidak ada bantahan dari pihak Terbanding diketahui bahwa semua hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) dikirimkan ke industri pengolahan yang juga adalah milik Pemohon Banding untuk diolah menjadi Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan tidak terdapat data maupun bukti–bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding ada melakukan penjualan Tanda Buah Segar (TBS); Bahwa yang dijual oleh Pemohon Banding adalah merupakan produk akhir dari hasil olahan atas Tandan Buah Segar berupa Crude Palm Oil (CPO); Dengan demikian produk akhir yang dihasilkan merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak Pembeli dikenakan PPN sebesar 10 %;

bahwa menurut Terbanding, merujuk pada berkas yang disampaikan Pemohon Banding, dapat dilakukan pemisahan biaya antara biaya yang diperuntukkan untuk unit produksi kebun dan biaya yang diperuntukkan untuk unit produksi pabrik atau dengan kata lain Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding adalah Pajak Masukan yang terkait dengan pembelian barang yang jelas terbukti digunakan untuk kebun sedangkan pembelian barang yang digunakan untuk pabrik tidak dilakukan koreksi. Hal ini berarti perlakuan pengenaan Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan dan yang dikoreksi terhadap biaya yang diperuntukkan untuk kebun dan untuk pabrik tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang jelas karena keduanya diperlakukan berbeda;

bahwa barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 adalah :

Kelapa Sawit : Buah, Cangkang yang dipetik, dibrondol, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit) yang merupakan Tandan Buah Segar (TBS), Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak, Tempurung basah/kering;

bahwa terbukti tidak terdapat penjualan/penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak manapun sehingga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 16B ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (1) angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 adalah tidak tepat untuk diberlakukan terhadap Pemohon Banding;

bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dari unit perkebunan ke pabrik pengolahan adalah bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 18 Tahun 2000 karena antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus;

bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002, pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa produk akhir dari hasil olahan atas Tandan Buah Segar berupa Minyak Kelapa Sawit (CPO) adalah merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak Pembeli dikenakan PPN sebesar 10 %;