Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47870/PP/M.XIII/16/2013

Tinggalkan komentar

21 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47870/PP/M.XIII/16/2013
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai
TAHUN PAJAK
2009
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Penyerahan yang PPN dipungut sendiri sebesar Rp1.860.326.747,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa menurut Pemeriksa, koreksi positif atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.860.326.747,00 adalah merupakan reklas dari penyerahan kepada Pemungut PPN karena tidak didukung SSP;
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan membuat Faktur Pajak Standar pada saat melakukan penagihan kepada Pemungut PPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-549/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 dalam lampiran III huruf C butir 1, dan Pemohon Banding memiliki bukti Invoice, Faktur Pajak Standard dan surat pemberitahuan Pemungut PPN dari PT Kondur Petroleum S.A.;
Menurut Majelis
:
bahwa menurut Terbanding, koreksi positif atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.860.326.747,00 adalah merupakan reklas dari penyerahan kepada Pemungut PPN karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) penyerahan kepada Pemungut PPN atas penyerahan kepada Kondur Petroleum SA.pada saat pemeriksaan;
bahwa Kondur Petroleum SA adalah merupakan kontraktor yang bergerak dalam bidang pemasok jasa pemasangan jalur pipa bawah laut kepada industry explorasi dan produksi perminyakan di Indonesia;
bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 jo. PMK Nomor 73/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 :
Pasal 1 :Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
(1) Kontraktor adalah Kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.
(2) Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor.
Pasal
2(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(2) Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak antar Kontraktor, maka yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Kontraktor yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, maka Kondur Petrolium SA dalam hal ini adalah berkedudukan sebagai Pemungut, sehingga kewajiban PPN Pemohon Banding telah berpindah kepada Kondur Petroleum SA selaku Pemungut PPN;
bahwa terkait dengan pernyataan Terbanding tentang tidak didukungnya transaksi tersebut dengan SSP, menurut Pemohon Banding copy SSP dari PT Kondur Petroleum S.A (PT KPSA) selaku Pemungut PPN baru diterima Pemohon Banding pada saat pembahasan akhir, dan bukti SSP PPN tersebut telah ditunjukkan kepada Terbanding;
bahwa terkait dengan sengketa SSP yang tidak disampaikan pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding menyatakan bahwa SSP sudah disampaikan saat akhir pemeriksaan saat SPHP sudah ditandatangani tetapi tidak ada tanda terimanya, dan pada proses keberatan juga disampaikan tetapi tetap ditolak oleh Terbanding;
bahwa mengenai keterlambatan Pemohon Banding menyampaikan SSP, Pemohon Banding menyatakan bahwa Faktur Pajak diterbitkan tanggal 01 September 2009, Invoice-nya hanya satu yaitu Invoice bulan September tetapi pihak Kondur Petroleum S.A membayar secara diangsur selama 4 kali, mulai November 2009 sampai dengan Februari 2010, dengan rincian sebagai berikut:
  • tanggal 10 November 2009 USD 15.063,04
  • tanggal 29 Desember 2009 USD 19.980,00- tanggal 09 Februari 2010 USD 19.980,00
  • tanggal 25 Februari 2010 USD 125.780,00Jumlah USD 180.803,04
bahwa menurut Pemohon Banding jumlah sebesar USD 180.803,04 tersebut berbeda dengan angka pada kontrak yaitu sebesar USD 184.574.53 karena dipotong PPh 23;
bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon Banding dalam persidangan telah menunjukkan bukti/dokumen berupa :
1. Invoice Nomor 363/INV/09/IR tanggal 01 September 2009,
2. Faktur Pajak Standar Nomor 030.000.09.00000363 tanggal 01 September 2009,
3. Daftar Pembayaran Invoice Nomor 363/INV/09/IR, dan
4. SSP sebesar Rp172.743.274,55 tertanggal 15 Maret 2010;
bahwa berdasarkan dokumen dan penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dapat meyakini bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut telah disetor melalui SSP tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp 172.743.274,55 yang telah ditunjukkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, penelitian keberatan maupun dalam persidangan;
bahwa terkait dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah setoran PPN dan Masa Pajak yang tercantum dalam SSP dan Faktur Pajak Pemohon Banding dengan SSP Lembar-3 yang ada pada MPN dan SPT PPN pada SIDJP Terbanding yaitu bahwa yang diberikan pada saat keberatan jumlahnya berbeda dengan SPT, dimana di SPT PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp1.860.326.687,87 sementara angka di SSP sebesar Rp1.727.432.740,00 demikian juga angka di Faktur Pajaknya sebesar Rp1.727.432.740,00;
bahwa menurut Pemohon Banding alasan tersebut sebagai pernyataan yang terlalu premateur dan tidak berdasarkan fakta bukti materiel, karena berdasarkan bukti yang ada berupa invoice dan Faktur Pajak Standar, perbedaan tersebut dikarenakan penyerahan kepada Pemungut (PT Kondur Petroleum) yang pembayarannya menggunakan mata uang asing, sehingga perbedaan tersebut dikarenakan selisih kurs karena disetorkan oleh Pemungut PPN pada masa Februari 2010;
bahwa Kondur Petroleum S.A memungut dan menyetor PPN pada bulan Maret 2010 dan kurs yang dipakai sesuai kurs Maret 2010,
bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan kurs tersebut disebabkan nilai kurs pada saat pembayaran tanggal 25 Februari 2010 adalah sebesar Rp9.359,00 (sesuai dengan rekening koran Bank Mandiri) yang dibayar secara bertahap sebanyak empat kali pembayaran yaitu pada bulan November 2009, Desember 2009, Januari 2010, dan tanggal 25 Februari 2010) dengan total pembayaran sebesar USD 180.803,04 setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 23. sedangkan kurs pada saat pembuatan Faktur Pajak bulan September 2009 adalah sebesar Rp10.079,00;
bahwa mengenai perbedaan nilai dalam Faktur Pajak karena selisih kurs, Pemohon Banding sudah menanyakan ke Kondur Petroleum S.A mengenai Faktur Pajak yang disengketakan, dan Kondur Petroleum S.A mengakui bahwa kurs yang dipakai pada Faktur Pajak tersebut tidak sesuai dengan kurs KMK.
bahwa pada saat penerbitan Faktur Pajak tanggal 01 September 2009 tertulis nilai kurs-nya sebesar Rp 10.079,00/1 USD sedangkan pada saat penyetoran (pembayaran) yaitu tanggal 15 Maret 2010 nilai kurs-nya sebesar Rp 9.359,00;
bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon Banding dalam persidangan telah menyerahkan dokumen berupa Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 November 2009 – 01 Desember 2009, 01 Februari 2010 -28 Februari 2010;
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Pasal 11 ayat (1) dan (2), mengatur :
(1) Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.
(2) Dalam hal pembayaran atau Harga JuaI atau Penggantian yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang PPN mempergunakan mata uang asing, maka besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis penghitungan besarnya pajak yang terhutang seharusnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat dilakukannya pembayaran oleh Pemungut Pajak, yaitu Kondur Petrolium SA;
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding serta penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa perbedaan nilai SSP tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp 172.743.274,55 dengan nilai PPN sebesar Rp. 186.032.668.79 sebagaimana yang tertera dalam Faktur Pajak Standar adalah disebabkan adanya perbedaan dalam menghitung nilai kurs;
bahwa terkait dengan pernyataan Terbanding bahwa di dalam kontrak tertulis kontrak antara Pemohon Banding dengan Kondur Petroleum S.A. yang berkedudukan di Panama sementara Faktur Pajak diterbitkan atas nama PT Kondur Petroleum S.A, Pemohon Banding menyatakan tidak ada kontrak dengan PT Kondur Petroleum S.A, yang ada adalah kontrak dengan Kondur Petroleum S.A Nomor Kontrak OPS/MS/2009/003 tanggal 31 Januari 2009 masa kontrak selama 6 bulan, Nilai Total Kontrak sebesar US$ 184.574,53 dan daerah kontrak Malaka Street, Riau;
bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyerahkan dokumen berupa :
  • Kontrak antara Kondur Petroleum S.A dan PT XXX Nomor OPS/MS/2009/003 tanggal 31 Januari 2009 untuk Jasa-jasa Pemasangan Jalur Pipa Bawah Laut di Selat Lalang,
  • Surat Penunjukan Kembali Kondur Petroleum S.A menjadi Pemungut PPN,
  • Faktur Pajak nomor seri 030.000-09.00000363, tanggal 01 September 2009 yang merupakan transaksi antara Pemohon Banding dan Kondur Petrolium SA.;
bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dan penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis meyakini bahwa Pemohon Banding telah melakukan kontrak dengan Kondur Petroleum S.A, bukan PT Kondur Petroleum S.A;
bahwa tekait dengan pernyataan Terbanding bahwa pencoretan angka perbaikan dalam Faktur Pajak Standar yang dilakukan Pemohon Banding sebagai sarana perbaikan tidak dilakukan dengan pembubuhan paraf di samping angka yang diperbaiki sehingga dianggap cacat dan Pemohon Banding tidak membuat Faktur Pajak Standard pengganti dan tidak melakukan pembetulan SPT Masa tersebut, Majelis berpendapat bahwa adanya Faktur Pajak cacat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terbanding tersebut tidak mempengaruhi keabsahan SSP sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Penyerahan yang PPN dipungut sendiri sebesar Rp1.860.326.747,00 tidak dapat dipertahankan;
bahwa koreksi Terbanding tersebut berkaitan dengan koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp1.860.326.747,00, dengan demikian koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.860.326.747,00 tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan pajak Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagai berikut :
Penyerahan yang PPN dipungut sendiri menurut Terbanding Rp2.224.468.347,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp1.860.326.747,00
Penyerahan yang PPN dipungut sendiri menurut Majelis Rp364.141.600,00,
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN menurutTerbanding Rp6.514.425.790,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp1.860.326.747,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN menurutMajelis Rp8.374.752.537,00
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang- undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Mengabulkan
 seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/WPJ.20/2012 tanggal 21 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00260/207/09/007/11 tanggal 05 Juli 2011, atas nama : PT XXX:
Dasar Pengenaan Pajak :
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp364.141.600,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN Rp8.374.752.537,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.738.894.137,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar :
Pajak Keluaran yang dipungut atau dibayar sendiri Rp36.414.159,00
Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp167.262.471,00
Dikurangi :
Lain-lain Rp4.359.509.527,00
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (Rp4.490.357.839,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Pajakberikutnya Rp 4.501.424.969,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 11.067.130,00
Sanksi administrasi :
Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 11.067.130,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 22.134.260,00

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: