Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-52028/PP/M.IXA/19/2014
Tinggalkan komentar14 Februari 2018 oleh anggi pratiwi
Keputusan Pengadilan Pajak
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-52028/PP/M.IXA/19/2014
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-52028/PP/M.IXA/19/2014
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
Bea dan Cukai
TAHUN PAJAK
2012
2012
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean, jenis barang berupa 23208.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light(20 GMS) dan 23209.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium(20 GMS), Negara asal India, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar total CIF EUR6,074.56, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar total CIF USD9,548.42;
|
Menurut Terbanding
|
:
|
bahwa permasalahan antara tagihan kekurangan pembayaran bea masuk, PDRI, dan sanksi berupa denda yang timbul akibat penetapan kembali oleh Tim Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta merupakan permasalahan yang berbeda bukan satu kesatuan dengan permasalahan yang diajukan banding oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding mengajukan banding atas penetapan SPTNP yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai (bukan Auditor);
bahwa apabila Pemohon Banding akan mengajukan banding atas penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, PDRI dan sanksi berupa denda atas temuan Tim Audit sesuai Laporan Hasil Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta agar mengajukan kembali banding atas SPKTNP;
|
|
Menurut Pemohon
|
:
|
bahwa nilai transaksi yang terjadi atas importasi Oriflame Pure Colour Press Powder Light dan Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium adalah nilai transaksi yang telah sesuai dengan ketentuan tentang nilai pabean sebagaimana tertera pada Article VII GATT Valuation Code. Oleh sebab itu Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6072/KPU-01/2012 tanggal 6 November 2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding adalah tidak sah dan seharusnya dibatalkan. Selanjutnya pembayaran tagihan yang telah dibayarkan Pemohon Banding dapat dikembalikan kepada Pemohon Banding;
|
|
Menurut Majelis
|
:
|
bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6072/KPU-01/2012 tanggal November 2012, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean atas barang impor 2 pos Code: 23208.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light (20 GMS) dan 23209.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium(20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal India, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar total CIF EUR6,074.56 tidak dapat diyakini kebenarannya dan ditetapkan dengan metode nilai transaksi dengan menggunakan metode fallback atas metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF USD9,548.42;
bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;
bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:
bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa Metode I (nilai transaksi barang impor) tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007 tersebut di atas;
bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean dengan menggunakan Metode VI dengan menerapkan Metode IV secara fleksibel berdasarkan harga pasar dengan perhitungan faktor multiplikator, namun Terbanding tidak melampirkan bukti pendukung berup
bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 sebesar CIF IDR408.539.773,01 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;
bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;
bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:
bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:
bahwa PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012, jenis barang 2 pos Code: 23208.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light (20 GMS) dan 23209.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium(20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal India, dengan Nilai Pabean sebesar total CIF EUR6,074.56;
bahwa Export Invoice Nomor: EXP/INV/ME-60/12 tanggal 29 Mei 2012 dengan Nilai Pabean sebesar total CIF EUR6,074.56;
bahwa HSBC Bank telah mendebet rekening Pemohon Banding tanggal 23 April 2012 sebesar Rp6.062.427.770,00 sesuai Rekening Bank HSBC bulan April 2012;
bahwa Pemohon Banding dalam penjelasan tertulis menyatakan bahwa pembayaran sebesar Rp6.062.427.770,00 adalah pembayaran sejumlah Invoice;
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pembayaran dan data invoice-invoice dimaksud;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran nilai transaksi sebagai harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;
|
MENIMBANG
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor 2 pos Code: 23208.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light (20 GMS) dan23209.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium(20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal India, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar total CIF EUR6,074.56, tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dengan menetapkan Nilai Pabean atas jenis barang impor 2 pos Code: 23208.8Oriflame Pure Colour Press Powder Light (20 GMS) dan 23209.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium(20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal India, ditetapkan menjadi sebesar total CIF USD9,548.42 sesuai Keputusan Terbanding Nomor:KEP- 6072/KPU.01/2012 tanggal 06 November 2012;
Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Selasa, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis pengganti Surat Bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan bukti-bukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam sengketa ini, Hakim Dissenting berpendapat sebagai berikut:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam Surat Keputusan Nomor KEP-6072/KPU-01/2012 tanggal 6 November 2012 PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 yang diberitahukan sebesar CIF EUR6,074.56 dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi CIF USD9,548.42 dengan alasan:
Terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan Oriflame Cosmetics SA Luxemburg sebagai pihak pemasok;
Tidak dilampirkan bukti pembayaran transaksi impor, Rekening Koran dan Buku Besar Bank sehingga tidak dapa tdilakukan uji silang nilai transaksi xdengan invoice;
Tidak dilampirkan kartu stock dan Buku Besar Persediaan/Pembelian Barang Impor, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas mutasi barang impor terkait;
Sehingga disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya;
bahwa Terbanding dalam persidangan menjelaskan (secara tertulis) bahwa PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012, telah dilakuan audit kepabeanan oleh Terbanding dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 (Lampiran II KKA Nomor 5 Nomor Urut 374) dan ditindakjanjuti dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-20/WBC.07/2013 tanggal 05 Juni 2013 dengan tagihan sebesar Rp2.129.562.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga satu PIB ditetapkan 2 (dua) kali koreksi kurang bayar sanksi;
bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
Pasal 16 menyebutkan antara lain:
Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif tehadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
Pasal 17 menyebutkan antara lain:
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk menghitung bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean.
(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importer untuk:
Melunasi Bea masuk yang kurang dibayar; atau
Mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar
(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.
bahwa Terbanding melakukan 2 (dua) kali penetapan terhadap obyek yang sama dengan permasalahan yang sama yaitu Nilai Pabean, pemberitahuan pabean PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan oleh Terbanding pertama: dengan SPTNP Nomor: SPTNP-014759/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 tagihan Sebesar Rp26.143.000,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang- Kepabeanan dengan alasan nilai pabean, kedua: dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-20/WBC.07/2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp2.203.346.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) penetapan kembali Direktur Jenderal atas hasil pelaksaan audit kepabeanan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 (PIB Nomor: 294995 tanggal Juli 2012 Lampiran II KKA Nomor 5 Nomor Urut 374) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang-Kepabeanan dengan alasan pabean;
bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim dissenting berpendapat bahwa penetapan Direktur Jenderal (SPKTNP) merupakan penetapan kembali atas hasil pelaksaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Kepabeanan yang mengubah atau membatalkan penetapan pejabat (SPTNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan, oleh karenanya penetapan yang berlaku atau adalah penetapan kembali Direktur Jenderal yang secara hirarki merupakan penetapan tertinggi di instansi Terbanding dan penetapan kembali Direktur Jenderal harus dilunasi bea masuk kurang bayar oleh Importir;
bahwa tagihan Terbanding SPKTNP Nomor: SPKTNP-20/WBC.07/2013 tanggal 05 2013 yang merupakan tindak-lanjut dari Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA- 20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp2.203.346.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) telah dilunasi oleh Pemohon Banding dengan Bukti bayar SSPCP tanggal 20 Juni 2013 dan Bukti Setor Penerimaan Negara dengan tanggal yang sama yaitu 20 Juni 2013;
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan penetapan Terbanding Nomor: KEP-6072/KPU-01/2012 tanggal 6 November 2012 atas penolakan Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-014759/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 dengan tagihan sebesar Rp26.143.000,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), sehingga tagihannya menjadi Nihil.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor 2 pos Code: 23208.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light (20 GMS) dan23209.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium(20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal India, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar total CIF EUR6,074.56, tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dengan menetapkan Nilai Pabean atas jenis barang impor 2 pos Code: 23208.8Oriflame Pure Colour Press Powder Light (20 GMS) dan 23209.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium(20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal India, ditetapkan menjadi sebesar total CIF USD9,548.42 sesuai Keputusan Terbanding Nomor:KEP- 6072/KPU.01/2012 tanggal 06 November 2012;
Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Selasa, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis pengganti Surat Bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan bukti-bukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam sengketa ini, Hakim Dissenting berpendapat sebagai berikut:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam Surat Keputusan Nomor KEP-6072/KPU-01/2012 tanggal 6 November 2012 PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 yang diberitahukan sebesar CIF EUR6,074.56 dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi CIF USD9,548.42 dengan alasan:
Terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan Oriflame Cosmetics SA Luxemburg sebagai pihak pemasok;
Tidak dilampirkan bukti pembayaran transaksi impor, Rekening Koran dan Buku Besar Bank sehingga tidak dapa tdilakukan uji silang nilai transaksi xdengan invoice;
Tidak dilampirkan kartu stock dan Buku Besar Persediaan/Pembelian Barang Impor, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas mutasi barang impor terkait;
Sehingga disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya;
bahwa Terbanding dalam persidangan menjelaskan (secara tertulis) bahwa PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012, telah dilakuan audit kepabeanan oleh Terbanding dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 (Lampiran II KKA Nomor 5 Nomor Urut 374) dan ditindakjanjuti dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-20/WBC.07/2013 tanggal 05 Juni 2013 dengan tagihan sebesar Rp2.129.562.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga satu PIB ditetapkan 2 (dua) kali koreksi kurang bayar sanksi;
bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
Pasal 16 menyebutkan antara lain:
Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif tehadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
Pasal 17 menyebutkan antara lain:
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk menghitung bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean.
(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importer untuk:
Melunasi Bea masuk yang kurang dibayar; atau
Mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar
(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.
bahwa Terbanding melakukan 2 (dua) kali penetapan terhadap obyek yang sama dengan permasalahan yang sama yaitu Nilai Pabean, pemberitahuan pabean PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan oleh Terbanding pertama: dengan SPTNP Nomor: SPTNP-014759/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 tagihan Sebesar Rp26.143.000,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang- Kepabeanan dengan alasan nilai pabean, kedua: dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-20/WBC.07/2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp2.203.346.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) penetapan kembali Direktur Jenderal atas hasil pelaksaan audit kepabeanan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 (PIB Nomor: 294995 tanggal Juli 2012 Lampiran II KKA Nomor 5 Nomor Urut 374) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang-Kepabeanan dengan alasan pabean;
bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim dissenting berpendapat bahwa penetapan Direktur Jenderal (SPKTNP) merupakan penetapan kembali atas hasil pelaksaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Kepabeanan yang mengubah atau membatalkan penetapan pejabat (SPTNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan, oleh karenanya penetapan yang berlaku atau adalah penetapan kembali Direktur Jenderal yang secara hirarki merupakan penetapan tertinggi di instansi Terbanding dan penetapan kembali Direktur Jenderal harus dilunasi bea masuk kurang bayar oleh Importir;
bahwa tagihan Terbanding SPKTNP Nomor: SPKTNP-20/WBC.07/2013 tanggal 05 2013 yang merupakan tindak-lanjut dari Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA- 20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp2.203.346.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) telah dilunasi oleh Pemohon Banding dengan Bukti bayar SSPCP tanggal 20 Juni 2013 dan Bukti Setor Penerimaan Negara dengan tanggal yang sama yaitu 20 Juni 2013;
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan penetapan Terbanding Nomor: KEP-6072/KPU-01/2012 tanggal 6 November 2012 atas penolakan Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-014759/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 dengan tagihan sebesar Rp26.143.000,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), sehingga tagihannya menjadi Nihil.
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6072/KPU.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-014759/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012, atas nama PT XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas barang impor 2 pos Code: 23208.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light GMS) dan 23209.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium (20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal Polandia, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 dengan total Nilai Pabean menjadi sebesar total CIF USD9,548.42, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp26.143.000,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6072/KPU.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-014759/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012, atas nama PT XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas barang impor 2 pos Code: 23208.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light GMS) dan 23209.8 Oriflame Pure Colour Press Powder Light/Medium (20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal Polandia, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 294995 tanggal 18 Juli 2012 dengan total Nilai Pabean menjadi sebesar total CIF USD9,548.42, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp26.143.000,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan suara terbanyak Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Sudirman S., SH, MH sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos. sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
Sudirman S., SH, MH sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos. sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.
PENGADILAN PAJAK 