Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-52217/PP/M.VIIB/19/2014

Tinggalkan komentar

13 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52217/PP/M.VIIB/19/2014
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
TAHUN PAJAK
2012
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk keramik berupa perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tanga lainnya, dan peralatan toilet dari Republik Rakyat Tiongkok yang mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012, sehingga terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding berupa Ceramic Ware, pos tarif/HS 6911.10.0000 yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 188306 tanggal 11 Mei 2012 dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 87%;
Menurut Terbanding
:
bahwa Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri tersebut;
  1. PT XXX dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor pendaftaran 188306 tanggal 11 Mei 2012 melakukan importasi dengan rincian sebagai berikut:
    Jenis barang: Ceramic Ware berbagai tipe, model maupun ukuranHS: 6911.10.0000Jumlah barang: 367 CT (netto 3.201,00 Kg)Negara asal: ChinaNilai Pabean: FOB USD13.812,00Supplier: Joint On Trading Ltd..
  2. bTerhadap importasi tersebut mendapatkan penetapan jalur merah.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 58/PMK.011/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Keramik berupa perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya, dan peralatan toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok yang mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012, maka terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding berupa CeramicWare, pos HS 6911.10.0000 dengan dokumen PIB Nomor: 188306 tanggal 11 Mei 2012 dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 87%.
Menurut Pemohon
:
bahwa barang dengan HS 6911.10.0000 Pemohon Banding peroleh dengan bukti invoice/faktur penjualan atas barang keramik porcelain di Guangdong hanya USD/pcs ternyata harga lokal untuk barang sejenis di Indonesia USD/pcs, unsur lainnya sebagai tambahan biaya ada unsur Freight dan biaya lokal lain dan keuntungan, dan sebagainya, sehingga harga yang Pemohon Banding peroleh dengan harga yang Pemohon Banding jual dengan rnaksud mendapat keuntungan tidak dalam ranah dumping sebagaimana disebut PMK Nomor 58/2012, dengan kata lain perdagangan berlangsung wajar;
bahwa Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor 188306 tanggal 11 Mei 2012 (AJU 000000-005804-20120507-301937) dalam 7 (tujuh) pos Ceramic Ware, pos tarif 6911.10.0000, BM 30%.
bahwa pemohon banding telah melunasi bea masuk dengan tarif 30%.
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 367 Cartons Ceramic Ware (tujuh jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 188306 tanggal 11 Mei 2012 diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 6911.10.0000 dengan Tarif Bea Masuk 30% dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif yang sama yaitu 6911.10.0000 dengan Tarif Bea Masuk 30% + Bea Masuk Anti Damping (BMAD) 87%, yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-188/KPU.01/2013 tanggal 15 April 2013 dengan nilai kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp130.627.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 188306 tanggal 11 Mei 2012 tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
  1. Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
  2. Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:
    1. melunasi bea masuk yang kurang dibayar, atau
    2. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar”.
bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 188306 tanggal 11 Mei 2012 tersebut adalah a.n. Direktur Jenderal, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor 43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean.
bahwa atas penetapan kembali Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-188/KPU.01/2013 tanggal 15 April 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp130.627.000,00.
bahwa kemudian atas penetapan kembali tarif tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 002/IMP-JT/05/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”.
bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut:
  • bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 188306 tanggal 11 Mei 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
  • bahwa untuk memeriksa kebenaran Tarif Bea Masuknya, Majelis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012,
  • bahwa untuk memeriksa kebenaran pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, Majelis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, Dari Republik Rakyat Tiongkok.
bahwa untuk itu Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk.bahwa Majelis menyimpulkan tidak terdapat sengketa mengenai identifikasi barang maupun klasifikasi. Barang yang diimpor oleh Pemohon Banding adalah Ceramic Ware, dan diklasifikasi pada pos tarif 6911.10.0000.
  1. bahwa dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2012 menetapkan tarif bea masuk atas pos tarif 6911.10.0000 sebesar 30%.
  2. bahwa Bea Masuk Antidumping diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, sebagai berikut:
”Pasal 18Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:
  1. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
  2. impor barang tersebut:
    1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut,
    2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
    3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
Pasal 19(1) Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut.(2) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).Pasal 23D(1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (2)Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.”
  1. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 tanggal 24 April 2012, tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, Dari Republik Rakyat Tiongkok, menetapkan sebagai berikut:
“Pasal 1Terhadap impor produk keramik dari Republik Rakyat Tiongkok berupa:
  1. perangkat makan dan perangkat dapur dari porselin atau tanah liat cina yang termasuk dalam pos tarif 6911.10.00.00,
  2. perlengkapan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari porselin atau tanah liat cina yang termasuk dalam pos tarif 6911.90.00.00, dan
  3. perangkat makan, perangkat dapur, perlengkapan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau tanah liat cina yang termasuk dalam pos tarif 6912.00.00.00, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen).
Pasal 2
(1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia.(2) Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation (MFN).Pasal 3Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk untuk 367 Cartons Ceramic Ware (tujuh jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, oleh Terbanding sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP-188/KPU.01/2013 tanggal 15 April 2013 tetap dipertahankan.
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk untuk 367 Cartons Ceramic Ware (tujuh jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, masuk dalam pos tarif 6911.10.0000 dengan tarif bea masuk 30% ditambah Bea Masuk Anti Dumping sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen).
MENIMBANG
Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
MEMUTUSKAN
Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-188/KPU.01/2013 tanggal 15 April 2013 dan menetapkan atas barang yang diimpor oleh PT XXX yang diberitahukan dengan PIB Nomor 188306 tanggal 11 Mei 2012 yaitu 367 Cartons Ceramic Ware (tujuh jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 6911.10.0000 dengan tarif Bea Masuk 30% ditambah Bea Masuk Anti Dumping sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen).
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014, oleh Majelis VII-B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Ir. J.B. Bambang Widyastata sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko sebagai Hakim Anggota,
Lalita Irawati,S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti.
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: