Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-52146/PP/M.VIIB/19/2014

Tinggalkan komentar

13 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52146/PP/M.VIIB/19/2014
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
TAHUN PAJAK
2013
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pengenaan bunga terhadap keterlambatan pembayaran SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2013 dan dilunasi pada tanggal jatuh tempo tersebut, pada cycle ke 2 antara jam 15.15-19.00 WIB, sebesar Rp9.643.000,00,;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Impor yang Terbanding terima, diketahui bahwa tanggal setor adalah tanggal 8 Maret 2013 pukul 15:20:13 dengan nomor transaksi bank 152053, namun tanggal buku atas transaksi tersebut adalah tanggal 11 Maret 2013.
Menurut Pemohon
:
bahwa berdasarkan konfirmasi yang Pemohon Banding lakukan kepada BCA bagian PIB, Jln. Enggano, Tanjung Priok, dikatakan bahwa BCA dan bank-bank lain yang ditunjuk sebagai bank persepsi memiliki perjanjian khusus dengan Bank Indonesia, bahwa pelimpahan pada cycle kedua (15.15-19.00 WIB) dianggap pembayaran pada tanggal 8 Maret 2013 walaupun tanggal buku 11 Maret 2013 sehingga nomor MPN dapat keluar pada Bukti Penerimaan Negara Impor.
Menurut Majelis
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan pelunasan atas SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 pada tanggal 8 Maret 2013 (tanggal jatuh tempo), pukul 15:20:13 dengan nomor transaksi bank 152053, namun tanggal buku atas transaksi tersebut adalah tanggal 11 Maret 2013 sehingga Terbanding mengenakan bunga sebesar 2% dari jumlah tagihan Bea Masuk dan Denda, yaitu sebesar 2% x (78.722.000,00 + 403.408.000,00) = Rp9.642.600,00 (dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah menjadi Rp9.643.000,00) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.
bahwa Majelis berkesimpulan, pengenaan bunga tersebut adalah berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
(1) Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan undang-undang ini yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.bahwa kemudian atas pengenaan bunga tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 082/JPI/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap dan benar pada tanggal 2 April 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapatmengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan”.
bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 3188/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 menolak keberatan terhadap pengenaan bunga SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 08 Januari 2013 dimaksud. bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 141/JPI/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013 kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”.bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1) Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPKTNP
bahwa bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPKTNP ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Terbanding Nomor 25/BC/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa, yang antara lain memuat klausul sebagai berikut: “Atas penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean, dalam hal:
  1. Terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal ……………(17)……………… dan bukti pelunasan disampaikan kepada Kepala Kantor …..…………………(18)……………… Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal ……………(19)………………, Saudara dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.
  2. … dst. … “
bahwa selanjutnya pada Petunjuk Pengisian Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) tersebut, diatur pengisian atas nomor:“No. (17) dan (19), dan (20): Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pada No. (2b), dengan ketentuan tanggal penetapan dihitung sebagai hari pertama.Misal: tanggal SPKTNP adalah 20 Juni 2007, maka tanggal jatuh tempo SPKTNP adalah 18 Agustus 2007.No. (18): Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.”bahwa dalam SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang pengenaan bunganya disengketakan, ternyata nomor (17) dan nomor (19) diisi: ”tanggal 08 Maret 2013”.
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ”tanggal 08 Maret 2013” adalah hari ke 60 sejak tanggal 8 Januari 2013, sehingga dengan demikianpelunasan SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Banding belum melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Terbanding.
2) Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara 
bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, dst. …, yang antara lain menyatakan:“Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
  1. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor,… .
  2. Pembayaran adalah kegiatan pelunasan penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, … oleh wajib bayar ke kas negara melalui Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, Kantor Bea dan Cukai, atau Kantor Pos, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai.
  3. Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor,… yang diterima dari wajib bayar ke kas negara oleh Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, Kantor Bea dan Cukai, atau Kantor Pos.
  4. dst. …”
“Pasal 2(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukan Wajib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.(2) Dst. …”
“Pasal 3(1)Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menggunakan SSPCP …(2)SSPCP dapat digunakan sebagai dasar untuk pelayanan kepabeanan di bidang impor apabila telah mendapat:a. NTB (nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi) atau NTP (nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh Pos Persepsi), dalam hal pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi; ataub. Dst. …
bahwa pelunasan atas SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 dilakukan pada Bank BCA Tanjung Priok – Jakarta, dengan SSPCP dan mendapat nomor 014690199592 tanggal 08 Maret 2013, Transaksi Bank #: 152053, Transaksi MPN (Modul Penerimaan Negara) #: 014 08/03/13 152053.
bahwa kewajiban Pemohon Banding adalah melakukan pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2013 dan kewajiban tersebut telah dilaksanakannya pada tanggal 08 Maret 2013 dengan bukti SSPCP nomor 014690199592 tanggal 08 Maret 2013.bahwa kewajiban menyetor ke Kas Negara, bukan merupakan kewajiban Pemohon Banding tetapi merupakan kewajiban dari Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, Kantor Bea dan Cukai, atau Kantor Pos.
3) Timbulnya Perhitungan Bunga Pada Sistem Pelayanan Terbanding
bahwa Terbanding menyatakan: “SPKTNP merupakan surat tagihan yang direkam dalam aplikasi SAPP secara manual, sehingga entry data pelunasantagihan tersebut pada SAPP dilakukan secara manual oleh pegawai KPUBC Tipe A Tanjung Priok.”.
bahwa pelunasan yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada Bank BCA tanggal 08 Maret 2013 tidak secara otomatis menutup tagihan SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 pada System Pelayanan Terbanding, masih ada tenggang waktu sampai dengan SSPCP(secara fisik) diterima dan direkam oleh Terbanding dalam aplikasi SAPP.
bahwa tenggang waktu tersebut melampaui jam “00.00” memasuki tanggal 09 Maret 2013 dan secara otomatis System Pelayanan Terbanding menghitung pengenaan bunga dan mem-protect/memblokir pelayanan kepada Pemohon Banding.
bahwa seharusnya pada saat meng-input data pelunasan atas SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013, petugas dari Terbanding harus memahami bahwa pengenaan bunga atas SPKTNP tersebut terjadi hanya karena akibat dari otomatisasi sistem semata, bukan karena faktanya harus dikenakan bunga, sehingga petugas dari Terbanding tersebut atau yang berwenang untuk itu secara manual mengembalikan perhitungan bunga tersebut menjadi nihil/nol (0,00).
bahwa dengan demikian menurut Majelis, penetapan Terbanding sesuai KEP- 3188/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Bunga Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Negara Sebagaimana Dimaksud Dalam SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan.
bahwa atas hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan pembayaran atas tagihan SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2013 telah dilunasi pada tanggal 08 Maret 2013 sehingga tidak dikenakan bunga.
MENIMBANG
Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
MEMUTUSKAN
Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3188/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Bunga Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Negara Sebagaimana Dimaksud Dalam SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013, danmenetapkan pembayaran atas tagihan SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2013 telah dilunasi pada tanggal 08 Maret 2013 sehingga tidak dikenakan bunga.
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, oleh Majelis VII-B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Ir. J. B. Bambang Widyastata sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko sebagai Hakim Anggota,
Lalita Irawati, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti.
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Terbanding namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: