Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50828/PP/M.VIIB/19/2014

Tinggalkan komentar

9 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50828/PP/M.VIIB/19/2014
JENIS PAJAK
Bea Masuk
TAHUN PAJAK
2013
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 057292 tanggal 12 Februari 2013, Terbanding telah menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk 8450.11.9000 BM 5% (MFN) sebagai dasar menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003466/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 4 Maret 2013, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 057292 tanggal 12 Februari 2013 dengan klasifikasi pos tarif dan pembebanan Bea Masuk 8450.11.9000 BM 0% (AC-FTA);
Menurut Terbanding
:
bahwa telah dimintakan retroactive check kepada Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People’s Republic Of China mengenai keabsahan dokumen Form E tersebut dan belum didapatkan jawaban sampai saat ini;
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: SR-968/ KPU.01/2013 tanggal 5 September 2013, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:bahwa sesuai penelitian pada SKP Impor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, diketahui bahwa terhadap PIB nomor 057292 tanggal 12 Februari 2013 menggunakan fasilitas Preferensi Tarif Importasi Asean-China dengan nomor Form E adalah E133800028200008 tanggal 27 Januari 2013
bahwa Terbanding mengenakan Bea Masuk atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena Form E yang dilampirkan tanda tangan berbeda dengan tanda tangan yang ada pada Specimen Signatures of Official Authorized to Issue Certificate of Origin of the People’s Republic of China, sehingga tarif bea masuk dikembalikan ke tarif MFN.bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) disebutkan bahwa dalam hal penggunaan tarif bea masuk dalam rangka skema AC-FTA, Form E harus ditandatangani oleh yang berwenang;
bahwa telah dimintakan retroactive check kepada Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People’s Republic Of China mengenai keabsahan dokumen Form E tersebut dan belum didapatkan jawaban sampai saat ini;bahwa keberatan ditolak dan menetapkan skema tarif preferensi dalam rangka AC-FTA untuk barang yang diimpor pada PIB nomor 057292 tanggal 12 Februari 2013 dinyatakan tidak berlaku, sehingga tarif bea masuk ditetapkan sesuai MFN, dengan perincian sebagai berikut:
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tarif bea masuk yang ditetapkan Terbanding, dengan alasan bahwa pembebanan tarif Bea Masuk yang dilaporkan dalam PIB adalah telah benar dan didukung dengan bukti;bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 93/SA/X/13 tanggal 16 Oktober 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa Pos Tarif yang kami gunakan adalah 8450.11.9000, dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 0% karena kami menggunakan Faslitas Form E (ACFTA) No. E133800028200008 tertanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Negara asal barang yaitu China.
bahwa Penetapan Tarif Bea Masuk dengan menggunakan Form E telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomer 117/PMK-011/2012 tanggal 10 .luli 2012, tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEANChina Free Trade (ACFTA), dan dalam dokumen PIB Pemohon Banding (Nopen: 057292 tg1.12-02-2013) telah dicantumkan nomor dan lembar Original & Copy Certificate of Origin (Form E).
bahwa mesin cuci yang diimpor tersebut, telah diinspeksi di negara asal melalui KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia pada tanggal 23-01-2013 dengan:loner LS. CN1431803. Hal ini sesuai persyaratan impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57 /IM-DAG/PER/ 12/2010.bahwa Pemohon Banding menolak alasan yang meragukan keabsahan tandatangan yang tertera pada Form E, karena Pemohon Banding telah menerima surat verifikasi dari Ningbo Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People’s Republic of China, No.S 130004 tertanggal 18-032013 yang menerangkan tentang keabsahan dari Form ENo.E133800028200008 yang kami pergunakan sebagai fasilitas impor.
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi Automatic Washing Machine (pos 1-4), Negara asal: China, dengan klasifikasi pos tarif dan pembebanan tarif yang diberitahukan 8450.11.9000 BM 0% (AC-FTA), kemudian oleh Terbanding ditetapkan menjadi BM 5 % (MFN), karena tanda tangan pada Form E diragukan kebenaran / keabsahannya, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP- 003466/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp42.938.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 057292 tanggal 12 Februari 2013 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 ( tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean”.
bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 057292 tanggal 12 Februari 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;
bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-003466/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp42.938.000,00;
bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 27/SA/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 08 April 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP3264/KPU.01/2013 tanggal 3 Juni 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 048/SA/V1/13 tanggal 27 Juni 2013 kepada Pengadilan Pajak.bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut:
bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 057292 tanggal 12 Februari 2013 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
bahwa sehubungan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalam rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), maka Majelis menggunakan Operational Certification Procedures (OCP) yang terkait dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011.
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk1.Identifikasi Barangbahwa oleh Terbanding barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 057292 tanggal 12 Februari 2013 diidentifikasi sebagai Automatic Washing Machine, Negara asal: Chinabahwa menurut Pemohon Banding, importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 057292 tanggal 12 Februari 2013 adalah Automatic Washing Machine, Negara asal: China.
bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai identifikasi barang dari barang yang diimpor oleh Pemohon Banding, yaitu Automatic Washing Machine, Negara asal: China.
2. Klasifikasi Pos Tarif
bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa Automatic Washing Machine Negara asal: China diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8450.11.9000;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding yaitu Automatic Washing Machine Negara asal: China diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8450.11.9000;
3.Tarif Bea Masuk
bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:“(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; ataub. … dst. …(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”.
Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ”.Huruf a“Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarifffor Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.
bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Asean – China Free Trade Area (ACFTA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain.
bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).
bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60.
bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, memberi petunjuk mengenai Indikasi keabsahan SKA diragukan, yang antara lain adalah:
  1. ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.
  2. tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.
  3. kriteria Ketentuan Asal Barang diragukan, hanya dalam hal Bea dan Cukai memiliki bukti nyata misalnya informasi tertulis yang telah diyakini kebenarannya antara lain dari:
    1. perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri,
    2. instansi pemerintah di dalam/luar negeri, hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau,
    3. hasil pemeriksaan pembukuan.
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 057292 tanggal 12 Februari 2013 kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor SK0814 tanggal 22-01-2013, diketahui Penerbitnya adalah Ningbo Jide Electrical Appliance Co. Ltd., China dengan nama barang WashingMachine negara asal China.
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor APLU065647708 tanggal 27-01-2013, diketah ui shipper-nya adalah Ningbo Jide Electrical Appliance Co. Ltd., China dengan uraian barang Washing Machine, port of loading: Ningbo – China.
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E NomorE133800028200008 diketahui bahwa Product consigned form ( Exporter’s business name, address, country) adalah: Ningbo Jide Electrical Appliance Co. Ltd., China.
bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan jawaban dari Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People’s Republic Of China Nomor Reff. S130004 tanggal 18 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ”We confirm that the Certificate Issued by Our Bureau is authentic and accurate…” .
bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Form E Nomor E133800028200008 adalah sah dan benar, sehingga Pemohon Banding berhak menggunakan fasilitas ACFTA.
bahwa berdasarkan butir 1435 dari Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK. 011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 8450.11.90.00 ditetapkan tarif bea masuknya sebesar 0 %.
bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk barang impor Washing Machine, Negara asal: China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP003466/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3264/KPU.01/2013 tanggal 3 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan.
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas barang impor Washing Machine, Negara asal: China masuk dalam pos tarif 8450.11.90.00 dengan tarif BM ACFTA 0%.
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas barang impor sebagaimana lampiran PIB Nomor 513422 tanggal 19 Desember 2012 Negara asal: China masuk dalam pos tarif sebagaimana tersebut dalam lampiran PIB terebut dengan tarif BM ACFTA 0%.
MENIMBANG
Surat Banding Pemohon Banding,
Surat Uraian Banding Terbanding,
Surat Bantahan Pemohon Banding,
pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011.
MEMUTUSKAN
Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP3264/KPU.01/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-003466/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 4 Maret 2013, dan menetapkan pos tarif atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 057292 tanggal 12 Februari 2013 yaitu Washing Maching negara asal China, kedalam klasifikasi pos tarif 8450.11.90.00 dengan tarif BM-ACFTA 0 %.
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, berdasarkan Musyawarah Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Ir. J.B. Bambang Widya stata sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko sebagai Hakim Anggota,Lalita Irawati,
S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti.
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: