Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50827/PP/M.VIIB/19/2014

Tinggalkan komentar

9 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50827/PP/M.VIIB/19/2014
JENIS PAJAK
Bea Masuk
TAHUN PAJAK
2012
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan tarif bea masuk dengan uraian sebagai berikut:
Menurut Terbanding
:
bahwa atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka sekema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Form E Nomor E124401800090298 tanggal 05 Desember 2012, kedapatan bahwa tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E berbeda dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada ”Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People’s Republic of China”. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka sekema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum.
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan tarif bea masuk oleh Terbanding dikarenakan karena Form E tersebut sudah benar, sah, dan ditandatangani pejabat yang berwenang menerbitkan Form E tersebut dari China;bahwa menurut Pemohon Banding Form E Nomor E124401800090298 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan pada saat importasi adalah sudah benar dan sah, karena Form E tersebut ditandatangani pejabat yang berwenang menerbitkan Form E tersebut dari China.
Menurut Majelis
:
                                         
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi Gas Deep Fryer GF 20 FS, Commercial Gas Cooking Range CS 1995, dan lain-lain (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal: China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 513422 tanggal 19 Desember 2012, dengan klasifikasi dan pembebanan sebagai berikut:
                                           
Yang kemudian oleh Terbanding ditetapkan kedalam klasifikasi dan pembebanan sebagai berikut:
                                          
dengan alasan karena Form E diragukan kebenaran penanda-tangannya, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-900405/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp.31.139.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor: 513422 tanggal 19 Desember 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 ( tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean”.
bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 513422 tanggal 19 Desember 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.
bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atauNilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-900405/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp.31.139.000,00.
bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 015/SP/RSA/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 29 Januari 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1717/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 0029/RSA/V/13 tanggal 7 Mei 2013 kepada Pengadilan Pajak.bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :
bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 513422 tanggal 19 Desember 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
bahwa sehubungan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalam rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), maka Majelis menggunakan Operational Certification Procedures (OCP) yang terkait dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 37 Tahun 2011.
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk.
1.Identifikasi Barang
bahwa Pemohon Banding memberitahukan uraian barang di dalam PIB Nomor 513422 tanggal 19 Desember 2012 adalah : Gas Deep Fryer GF 20 FS, Commercial Gas Cooking Range CS 1995, dan lain-lain (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal: China, dan oleh Terbanding telah diterima sesuai dengan pemberitahuan, sehingga tidak ada sengketa mengenai jenis barang.bahwa oleh karena tidak ada sengketa mengenai jenis barang, maka Majelis mengidentifikasi jenis barang impor sebagai Gas Deep Fryer GF 20 FS, Commercial Gas Cooking Range CS 1995, dan lain-lain (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB).
2. Klasifikasi Pos Tarif
                                          
bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa barang impor yang disengketakan pembebanannya diklasifikasikan ke dalam posnya masing–masing yaitu :
                                         
demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding.
3.Tarif Bea Masuk
bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan : “
(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; ataub. … dst. …
(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”.Penjelasan Pasal 13 Ayat(1) :“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ”.Huruf a“Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.
bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Asean – China Free Trade Area (ACFTA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain.
bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).
bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60.
bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE 05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, memberi petunjuk mengenai Indikasi keabsahan SKA diragukan, yang antara lain adalah :
a) ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.
b) tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.
c) kriteria Ketentuan Asal Barang diragukan,
hanya dalam hal Bea dan Cukai memiliki bukti nyata misalnya informasi tertulis yang telah diyakini kebenarannya antara lain dari:

 perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri,
 instansi pemerintah di dalam/luar negeri,
 hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
 hasil pemeriksaan pembukuan.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut :bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 513422 tanggal 19 Desember 2012, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut :
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor : PTR121101-NW-3 tanggal 05-12-2012 diketahui Penerbitnya adalah Guangdong Textiles Imp. & Exp. Cotton, Yarn& Piece-Goods Co. Ltd..
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor : APLU 051269022 tanggal 05-12-2012, diterbitkan oleh American President Lines (APL), menyebutkan bahwa Shippernya adalah Guangdong Textiles Imp. & Exp. Cotton, Yarn & Piece-Goods Co. Ltd, China dan barang impor diangkut dengan Kapal APL Dallas 063W, Port of Loading: dari Nan Sha, China ke Jakarta, Indonesia.
bahwaberdasarkanpemeriksaanMajelisatasFormENomorE124401800090298 tanggal 05-12-2012 diketahui bahwa Product consigned form (Exporter’s business name, address, country) adalah: Guangdong Textiles Imp. & Exp. Cotton, Yarn& Piece-Goods Co. Ltd, China.
bahwa di dalam persidangan, Terbanding menyerahkan fotokopi jawaban atas surat konfirmasi Nomor: S-1075/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 dari Guangdong Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau Of The People’s Republic Of China, yang pada pokoknya menyatakan :“Upon the receipt of your letter, we made an investigation. The result proved that the the Form E was issued by GDCIQ, the stamp and signature are real and legal”.
bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Form E Nomor E124401800090298 tanggal 05-12-2012 adalah sah dan legal, sehingga Pemohon Banding berhak menggunakan tarif preferensi ACFTA.
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK. 011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif barang impor sebagaimana lampiran PIB Nomor 513422 tanggal 19 Desember 2012 ditetapkan tarif bea masuknya sebesar 0 %.
bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk barang impor sesuai lampiran PIB Nomor : 513422 tanggal 19 Desember 2012 Negara asal : China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-900405/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1717/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan.
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas barang impor sebagaimana lampiran PIB Nomor 513422 tanggal 19 Desember 2012 Negara asal : China masuk dalam pos tarif sebagaimana tersebut dalam lampiran PIB terebut dengan tarif BM ACFTA 0%.
MENIMBANG
Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011;
MEMUTUSKAN
Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP1717/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-900405/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 15 Januari 2013, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 513422 tanggal 19 Desember 2012 masuk kedalam klasifikasi pos tarif sebagiamana lembar lanjutan PIB tersebut dengan tarif BM-ACFTA 0%.
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014, berdasarkan Musyawarah Majelis VII B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Ir. J.B. Bambang Widya stata sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko sebagai Hakim Anggota,
Lalita Irawati, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti.
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun P emohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: