:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan Metode Pengulangan (fallback) yang diterapkan secara fleksibel menggunakan data pembanding barang serupa sehingga penetapan nilai pabean menjadi CIF USD52 ,177.62;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan dengan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding atas importasi dengan PIB Nomor: 028238 tanggal 23 Januari 2013 berupa Hydraulic Cylinder, seperti data terlampir dimana Terbanding menetapkan total tambah bayar (notul) untuk barang-barang tersebut sebesar Rp227.651.000,00;

bahwanilaipabeanyangPemohonBandingcantumkandalam PIB sebesar Rp401.428.199,00 adalah nilai transaksi yang sesungguhnya, dan hali tersebut dapat Pemohon Banding buktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: Purchase Order, Invoice, Bill of Lading, Packing List, Rekening Koran, bukti transfer, PIB dan Sales Contract;

:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan BandingPasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor: S-018/NKA/P-Banding/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan formal Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2006 bahwa Surat Banding Nomor: S-018/NKA/P-Banding/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 ( diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 4 April 2013, sehingga diketahui tanggal jatuh tempo pengajuan banding adalah 2 Juni 2012 dan diketahui Surat Banding Pemohon Banding diajukan dalam jangka waktu 40 hari, dengan demikian, pengajuan banding memenuhi ketentuan jangka waktu 60 hari pengajuan banding, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor: S-018/NKA/P-Banding/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 , menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP1900/KPU.01/2013 tanggal 4 April 2013, dengan demikian pengajuan banding memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor: S-018/NKA/P-Banding/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 , memuat alasan-alasan banding yang jelas, tetapi tidak mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding, namun demikian, dapat diketahui bahwa pengajuan banding masih dalam waktu 60 hari, sehingga pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor: S-018/NKA/P-Banding/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, dilampiri dengan salinan Keputusan yang dibanding, dengan demikian, pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp.227.651.000,00 dan 50% nya adalah sebesar Rp113.825.500,00;

bahwa Pemohon Banding dalam berkas bandingnya melampirkan fotokopi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) sebesar Rp.227.651.000,00, yang diterima oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Jakarta – Perumpel, Tanjung Priok, tanggal 17 April 2013;bahwa karena Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat ditunjukkan asli SSPCP terebut kepada Majelis, oleh karenanya Majelis tidak dapat memeriksa kebenaran dan keabsahan SSPCP tersebut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor: S-018/NKA/P-Banding/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;

bahwa di dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pendukung apapun yang dapat menunjukkan bahwa XX adalah Direktur Pemohon Banding bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat diketahui bahwa Sdr. XX adalah Direktur dan berhak menandatangani surat banding, oleh karenanya Majelis tidak dapat memeriksa kebenaran dan keabsahan Akta tersebut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Surat Banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;