Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51333/PP/M.XVIIB/19/2014

Tinggalkan komentar

8 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51333/PP/M.XVIIB/19/2014
JENIS PAJAK
Bea Masuk
TAHUN PAJAK
2013
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap keabsahan Form E Nomor: E133714100140302 tanggal 2 Maret 2013 dibandingkan dengan yang diterbitkan oleh Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau atas importasi Non Dairy Creamer K32, negara asal China, diberitahukan dalam PIB Nomor: 096660 tanggal 14 Maret 2013, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2818/KPU.01/2013 tanggal 17 Mei 2013, dengan perincian pembebanan sebagai berikut:
Menurut Pemohon Banding : BM AC-FTA 0% Menurut Terbanding : BM MFN 5%
sehingga dikenakan kekurangan pembayaran sebesar Rp18.401.000,00 terhadap Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
 :
bahwa terhadap PIB Nomor 096660 tanggal 14 Maret 2013 tidak dapat diberikan fasilitas tarif AC-FTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum, sebesar BM (AC-FTA) 5%;
Menurut Pemohon
 :
bahwa Surat Keterangan Asal (Form E) yang Pemohon Banding ajukan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di negara eksportir dan disertai surat pernyataan dari Heze Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the P.R. China yang menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera di dalam Form E Nomor: E133714100140302 adalah benar dan asli tanda tangan dari pejabat yang berwenang;
Menurut Majelis
 :
bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena keraguan Terbanding atas keabsahan Form E Nomor: E133714100140302 tanggal 2 Maret 2013 dibandingkan dengan yang diterbitkan oleh Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan yang dilakukan Terbanding dengan alasan karena Pemohon Banding sudah memenuhi/melengkapi surat keterangan impor (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di negara-negara yang bersangkutan;
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;
bahwa ketentuan dasar dari pada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);
bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between The Association Of South Asian Nations and The People’s Republic Of China (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule Of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area;
bahwa PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
  1. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau
  2. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;
bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah SKA Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai denga ketentuanyang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;
bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding terhadap Form E Nomor: E133714100140302 tanggal 2 Maret 2013, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Form E yaitu Shandong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bereau Of The People’s Republic Of China dengan mengirimkan Surat Nomor: S-1007/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 hal: Confirmation on Certificate of Origin namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding a quo, Terbanding belum mendapat jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E tersebut;
bahwa di dalam persidangan, memenuhi permintaan Majelis, Terbanding menyampaikan Surat Nomor: 37000013118 tanggal 13 Juni 2013 dari penerbit Form E (Shandong Entry – Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Form E Nomor: E133714100140302 a quo diterbitkan dan distempel oleh penerbit Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (was exactly issued and stamped by us);
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Form E Nomor: E133714100140302 tanggal 2 Maret 2013 telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dikeluarkan oleh negara pengekspor China yaitu Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau sehingga SKA (Form E) dapat diterima atau sah karena pejabat berwenang yang menandatangani di China sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E);
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 096660 tanggal 14 Maret 2013 berupa Non Dairy Creamer K32, jumlah barang 1.000 bags, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nomor: E133714100140302 tanggal 2 Maret 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA;
MENIMBANG
berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 096660 tanggal 14 Maret 2013 berupa Non Dairy Creamer K32, jumlah barang 1.000 bags, Negara Asal China, pada pos tarif 2106.90.30.00 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2818/KPU.01/2013 tanggal 17 Mei 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-004288/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 19 Maret 2013, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 096660 tanggal 14 Maret 2013 berupa Non Dairy Creamer K32, jumlah barang 1.000 bags, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nomor: E133714100140302 tanggal 2 Maret 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA, pos tarif 2106.90.30.00 dengan pembebanan BM 0% (ACFTA);
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni sebagai Panitera Pengganti,

http://www.pengadilanpajak.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: