:

bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00016/406/04/628/06 tanggal 26 April 2006 Tahun Pajak 2004 telah dilakukan pemindahbukuan untuk membayar Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00597/107/02/628/04 Tahun Pajak 2002 sebesar Rp16.200.000,00 atas nama Penggugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor: Pbk.100/V/WPJ.12/KP.0409/2006 tanggal 8 Mei 2006, jadi Penggugat telah mempergunakan pajak yang lebih dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00016/406/04/628/06 Tahun Pajak 2004 tersebut untuk membayar utang pajaknya dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00597/107/02/628/04 Tahun Pajak 2002 sebesar Rp16.200.000,00;

 :

bahwa Penggugat berpendapat bahwa jumlah rugi yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tidak sebagaimana mestinya yaitu Jumlah Penghasilan Netto menurut Tergugat Laba Rp36.346.824.949,00 sedangkan Penghasilan Netto menurut Penggugat Rugi sebesar Rp31.190.432.506,00;

bahwa koreksi positif atas penghasilan bruto dari luar usaha berupa bunga pinjaman sebesar Rp67.537.257.455,00 sedangkan menurut kami adalah nihil;

bahwa jumlah kompensasi kerugian menurut Tergugat Rp36.346.829.949,00 sedangkan menurut Penggugat nihil karena perusahaan masih mengalami kerugian;

 :

bahwa atas sengketa formal materi Tergugat menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1979/WPJ.12/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00016/406/03/628/05 tanggal 23 Februari 2005 adalah bukan objek gugatan berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

bahwa sengketa materi adalah koreksi Tergugat atas Penghasilan Bruto dari luar usaha berupa bunga pinjaman dalam Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 sebesar Rp67.537.257.455,00 dan alasan koreksi Tergugat adalah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 18 ayat (3) dan (4) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-165/PJ.312/1992 tentang Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham;

bahwa atas sengketa formal gugatan, Penggugat menyatakan pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa atas sengketa materi, Penggugat menyatakan tidak pernah menerima bunga dari uang yang dipinjamkan ke pihak perusahaan afiliasi;

bahwa atas sengketa formal gugatan Majelis berpendapat:

bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi: “Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;”

bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 hanya menyangkut sanksi sedangkan Penggugat menggugat atas pokok pajaknya sehingga dasar hukum yang digunakan Penggugat tidak tepat;

bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 yang berwewenang mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi adalah Direktur Jenderal Pajak sehingga atas Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1979/WPJ.12/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00016/406/03/628/05 tanggal 23 Februari 2005 Majelis tidak berwenang untuk memeriksa materinya karena merupakan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak;